Video Polisi Dangdutan Panen Kritik, Mabes Polri Berdalih Direkam Saat New Normal

Polisi sebulan terakhir dikritik karena menerapkan standar ganda dalam upaya pembatasan sosial untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19. Di satu sisi, aparat tegas membubarkan acara dangdutan warga, namun pejabat polisi juga banyak alasan saat ditanya kenapa gagal menghentikan konser dangdut wakil ketua DPRD Tegal. Kini institusi Polri kembali disorot akibat kelakuan anggotanya yang juga bikin acara dangdut saat pandemi. 

Rekaman polisi menggelar acara dangdutan itu viral Sabtu (5/10) lalu. Dalam rekaman tampak polisi berkerumun menikmati alunan dangdut dalam rangka acara “Pisah Sambut Kapolsek Gondang dari AKP Siswanto ke AKP Suwancono”.

Acara dalam rekaman itu sudah dihelat di Tulungagung, Jawa Timur, pada 9 Agustus lalu, merayakan penyerahan jabatan kapolsek lama ke kapolsek baru. Dalam video, terlihat para polisi tidak menjaga jarak dan sebagian membuka masker yang mereka kenakan.

Kepala Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Su’ad Bagyo hadir pasang badan. Su’ad mengaku dangdutan di Mapolsek Tulungagung itu inisiatif para kepala desa sebagai “kejutan” untuk kapolsek baru. Acara berlangsung satu jam, dimulai pukul 11 siang.

“Kecamatan Gondang ini kan kompak. Kami kepala desa patungan untuk memberi kejutan. Awalnya organ tunggal, tapi kemudian berkembang pakai alat musik lengkap. Ada ketipungnya juga. Setelah jam 12 semuanya bubar. Jadi hanya satu jam, acaranya sangat sederhana,” kata Su’ad kepada Tribunnews.

Enggak cuma di Tulungagung, netizen juga menemukan acara dangdutan polisi di Pasuruan. Tersebar video viral memperlihatkan panggung berspanduk “Malam Keakraban Keluarga Besar Satlantas Polres Pasuruan”  yang berlangsung tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

Saat ditanyai lebih lanjut, Kasubbag Humas Polres Pasuruan Hardi meragukan waktu perekaman video, sebab serah terima jabatan di kala pandemi semua dilakukan secara virtual. 

“Sertijab di kantor, virtual upacaranya, antara kapolres dan yang sertijab tanda tangan aja di layar. Tidak ada acara apa-apa. Takutnya itu video lama,” kata Hardi tanpa memberi kepastian. Hari ini, Kasat Lantas Polres Pasuruan dipanggil Divisi Propam Polda Jatim untuk diperiksa.

Karo Penmas Mabes Polri Awi Setiyono segera melakukan klarifikasi. Kepada Kompas TV, Awi mengaku belum bisa komentar terkait video di Pasuruan dengan alasan baru melihat videonya. Sementara ini sih ia di posisi membela kejadian Tulungagung dengan alasan dangdutannya digelar saat keadaan sudah memasuki new normal. Awi lalu merasa, ada orang yang sengaja mendiskreditkan dan menjelek-jelekkan Polri dengan cara mengunggah video tersebut ke medsos.

“Ini kejadian lama, yang di Polsek Gondang itu kejadian tanggal 9 Agustus 2020. Saat itu kapolsek serah terima, kemudian anggota spontan mengundang elekton tunggal. Akhir Mei, Presiden Jokowi menyampaikan kita menuju new normal. Kemudian, setelah itu pemerintah melaksanakan relaksasi kan, ada beberapa kegiatan yang dibuka,” kata Awi.

“Polri sendiri tanggal 25 Juni 2020 kan sudah mencabut Maklumat Kapolri No. 2/III/2020 [tentang PSBB], jadi kejadian itu memang sudah di daerah new normal. Dan perlu diketahui, di Tulungagung itu sudah tiga bulan ini semenjak Juli, Agustus, September, itu sudah [zona] kuning.”

Polri jadi salah satu institusi yang kurang transparan soal data anggotanya terkena corona. Awal September lalu, asrama polisi di Manahan, Solo, melaporkan 12 kasus positif baru dengan 1 korban meninggal dunia. Asrama diduga jadi kluster penyebaran, namun keterbatasan informasi dan akses masuk asrama membuat perkembangan kasus tidak diketahui secara detail.

Padahal, ada potensi tinggi penyebaran virus di instansi kepolisian, mengingat aktivitas penegak hukum yang sering berkumpul serta sebagian berkutat di lapangan. Salah satu kluster penularan lain di lingkungan kepolisian adalah saat dipastikan 82 polisi positif Covid-19 di Sekolah Pembentukan Perwira di Sukabumi, Jawa Barat, Mei lalu.