Papua

Turis Polandia Jadi Warga Asing Pertama Dinyatakan Bersalah Atas Upaya Makar di Indonesia

Polisi menuduhnya menjual senjata pada kelompok separatis saat ke Papua tahun lalu, tapi selama sidang tak ada bukti soal itu. Terindikasi jika Jakub Skrzypski hanya seorang penggemar wisata ekstrem.
04 Mei 2019, 3:56am
Turis Polandia Jakub Skrzypski Jadi Warga Asing Pertama Dinyatakan Bersalah Atas Upaya Makar di Indonesia
Jakub Skrzypski (tengah) dan Simon Carlos Magal saat diadili atas dakwaan makar di Pengadilan Wamena, Papua. Foto oleh George Yewun / Associated Press

Pengadilan Negeri Kota Wamena, Papua, memvonis seorang turis asal Polandia Jakub Fabian Skrzypzki bersalah atas tindak pidana makar terhadap pemerintahan sah Indonesia. Dia dihukum lima tahun penjara dalam sidang yang dilaksanakan 2 Mei 2019. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun. Dia menjadi warga negara asing pertama diadili memakai pasal makar sepanjang sejarah Indonesia.

Skrzypzki mengaku hanyalah penggemar "wisata ekstrem" yang "suka mempelajari budaya, bahasa, dan masalah kemanusiaan." Dia ditangkap Agustus 2018 karena diduga bertemu sekelompok orang di Papua yang digolongkan aparat sebagai bagian kelompok “separatis”. Tak hanya itu, Kepolisian menuding Skrzypzki menyebarkan strategi memerdekakan diri kepada kelompok yang ia temui di Papua. Lebih lanjut, Kepolisian menganggapnya sedang menjual senjata api untuk kelompok separatis Papua Barat.

Setelah pembacaan vonis oleh majelis hakim, Skrzypzki menyatakan sikapnya lewat sebuah surat. Dalam tulisan itu, dia menyatakan tuduhan sebagai "pemasok senjata" adalah pencemaran nama baik. Dia ke Papua pada 2018 untuk bertemu teman lama yang pindah ke Timika. Ia pun menyebut segala kejanggalan dalam proses investigasi membuktikan kasusnya merupakan "murni kasus politik."

"Cerita bahwa saya menjadi pemasok senjata atau ditangkap karena kepemilikan senjata itu tidak pernah muncul di dalam proses investigasi maupun persidangan. Hal itu murni tuduhan palsu," tulis Skrzypzki dalam suratnya yang dibagikan pada VICE oleh kuasa hukumnya. "Ini adalah fitnah yang harus diralat, dan mereka yang menuduh harus meminta maaf."

Kuasa Hukum Skrzypzki, Latifah Anum Siregar segera mengajukan banding setelah sidang tempo hari. Saat dihubungi VICE, Latifah menyatakan mengemuka beberapa kejanggalan dalam proses persidangan.

"Sejak awal Jakub sendiri sebagai terdakwa menolak semua tuduhan itu baik dari Kepolisian pada pemeriksaan baik juga saat dakwaan dan tuntutan dibacakan. Atas dasar itu dan fakta persidangan, saksi, dan bukti maka kami mengajukan pembelaan bahwa [tuntutan jaksa] tidak terbukti," kata Latifah lewat sambungan telepon.

Dihubungi terpisah, juru bicara Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suryadi Diaz, berkukuh memiliki bukti Skrzypzki berupaya mempersenjatai kelompok pro-kemerdekaan Papua. "Yang bersangkutan terlibat dengan kelompok-kelompok tersebut [pro kemerdekaan papua] yang ada hubungannya dengan penjualan amunisi," kata Suryadi Diaz saat dikonfirmasi BBC News Indonesia.

Akses yang sangat tertutup di Papua bagi jurnalis maupun orang asing membuat verifikasi fakta sulit dilakukan. Latifah sendiri mengatakan hal-hal penting yang dituduhkan kepolisian terhadap Skrzypzki tidak sekalipun muncul di persidangan.

"Enggak ada bukti yang mengatakan dia terlibat. Dari awal ditangkap kemudian tiga hari setelah itu kan Polda mengklarifikasi, mengatakan ‘kemungkinan dia tidak terlibat soal senjata tapi kemungkinan dia terlibat mengumpulkan dokumen yang mengkampanyekan Papua merdeka di luar. Itu berbeda pernyataannya. Jadi sejak awal polisi menangkap itu enggak punya bukti yang pasti."

Hingga saat ini Latifah mengaku tidak memahami alasan yang mendasari pengurangan hukuman yang diputus hakim dari 10 tahun menjadi lima tahun. Hakim menyebut keringanan itu didapat karena terdakwa dianggap berkelakuan baik selama persidangan dan tidak memberikan keterangan berbelit-belit.

"Tapi itu kan standar hal yang meringankan dalam suatu putusan," ujar Latifah. "Kenapa ‘hakim merasa pantas untuk dituntut lima tahun’, lalu tindakan apa saja yang dikategorikan ‘makar’ sehingga kemudian diasumsikan bisa divonis menjadi lima tahun?"

Hal-hal lain yang dianggap janggal menurut Latifah, saat jaksa mengutip percakapan lewat aplikasi pesan antara Skrzypzki dengan seorang mahasiswa S2 asal Papua, Simon Carlos Magal. Percakapan itu dituding senagai bukti adanya keinginan kliennya mempersenjatai kelompok separatis. Magal memfasilitasi pertemuan Skrzypzki dengan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat berkunjung ke Papua.

"C__hat empat kali yang hanya sekali direspons Jakub dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan makar. Kemudian saat ia bertemu dengan anggota-anggota KNPB dianggap sebagai makar padahal hanya satu kali bertemu, mereka pun tidak saling menghubungi setelah itu."


Tonton dokumenter VICE yang menyorot warga sipil dari berbagai negara yang nekat datang ke medan perang, membantu etnis Kurdi di Irak menyerang balik ISIS:


Terlepas dari persoalan di persidangan, jika Skrzypzki benar memiliki hobi berwisata ekstrem, tindakannya menurut lembaga pemantau merugikan orang asli Papua. Aparat lokal turut menahan Magal, yang sempat berkomunikasi dengannya dengan tuduhan makar yang sama. Magal turut dijatuhi hukuman empat tahun penjara, karena berkomunikasi dengan Skrzypski yang disebut jaksa sebagai "upaya awal melakukan makar."

"Menurut hasil temuan kami, Skrzypski adalah wisatawan biasa yang bisa jadi memang telah berlaku serampangan dan tidak bertanggung jawab di wilayah konflik," demikian kesimpulan Tapol, organisasi internasional yang mengadvokasi tahanan politik, lewat pernyataan tertulis. "Sebagai akibatnya, warga setempat seperti Magal harus menanggung konsekuensi yang berlebihan."

Menurut riset Amnesty International Indonesia yang dirilis awal 2018, Papua memiliki beragam kasus pembunuhan di luar hukum, dilakukan oleh aparat. Dengan kata lain, provinsi ini bukanlah daerah yang aman bagi turis asing yang ingin datang berkunjung dan bertemu aktivis Papua merdeka. Andai Skrzypski betul ingin memacu adrenalin dengan menghubungi anggota jaringan separatis Papua, dia berarti terlalu sembrono.

"Sebagai seorang wisatawan 'ekstrem', KNPB bukanlah kelompok pro-kemerdekaan pertama yang ia kunjungi dalam perjalanan petualangannya,” tulis Tapol. "Ia sebelumnya juga pernah mengunjungi Tentara Pembebasan Kurdi di wilayah pegunungan Qandil di Irak yang bermasalah. Ia ke sana pada musim semi 2017, sebelum pembebasan Mosul dari tangan ISIS."

Bagaimanapun, Skrzypski bukan warga negara asing pertama yang bermasalah dengan aparat saat berkunjung ke Papua. Sekalipun dia satu-satunya yang diadili dan divonis bersalah memakai pasal makar.

Sebelumnya, aparat hukum di Papua pernah menindak turis berkebangsaan Spanyol atas kecurigaan bahwa dia seorang jurnalis setelah mengikuti demonstrasi mahasiswa di Jayapura. Aparat berulangkali menahan jurnalis asing yang dituding memalsukan visa, mendeportasi turis asing yang dicurigai punya misi rahasia untuk meliput Papua, serta tanpa ragu mengusir wartawan asing, termasuk editor BBC Indonesia, yang sudah diberi izin untuk meliput ke Negeri Cendrawasih.

Maraknya pemantauan orang asing dan pengusiran jurnalis membuat janji Presiden Joko Widodo membuka akses ke Papua bagi jurnalis asing tak kunjung terpenuhi. Provinsi kaya mineral ini menjadi wilayah Indonesia setelah Belanda enyah pada 1969 melalui referendum. Proses referendum itu bagi sebagian aktivis lokal dianggap tidak adil, memicu keinginan merdeka.

Sejak dekade 80'an sampai sekarang, upaya sebagian elemen separatis memperjuangkan kemerdekaan Papua, termasuk yang dikampanyekan KNPB, membuat panas hubungan Jakarta dengan Papua.

Kelompok bersenjata seperti OPM sering terlibat dalam baku tembak dengan TNI di area hutan dekat tambang Freeport Grasberg—perusahaan tambang terkemuka di dunia.

Sejak ditahan, Skrzypski beberapa kali sempat menulis surat untuk publik dan wartawan. Pada surat untuk media tertanggal 20 Januari 2019 lalu, ia mengaku ditahan di Jayapura, lalu diadili di Wamena. Melalui surat tersebut ia merasa terisolasi, karena akses Wamena yang menyulitkan wartawan maupun aktivis HAM untuk datang ke persidangan.

"Faktanya, sebagian besar saksi [kunjungan Skrzypski] di Jayapura. Enggak ada alasan secara hukum persidangannya dipindahkan ke Wamena," urai Latifah. "Di Wamena tentu saja akses transportasi dan media terbatas. Bahkan haknya untuk mendapatkan pengacara terbatas, karena pengacara tidak tersedia di Wamena. Jelas itu membuat hak-haknya sebagai terdakwa tidak terpenuhi secara benar."

Dalam surat terbarunya tertanggal 2 Mei 2019, Skrzypzki menyatakan sekalipun pengadilan sudah menghukumnya, dia berkukuh merasa tidak bersalah.

"Saya menolak segala kemungkinan hukuman yang tidak adil. Saya tidak pernah bermaksud atau melakukan tindakan apapun terhadap pemerintah Indonesia," tulisnya.