Ikuti Jejak Trump, Australia Berencana Memindah Kedutaan untuk Israel ke Yerusalem

Perdana Menteri Australia Scott Morrison kemarin mengatakan dirinya "menyambut terbuka" usulan untuk memindahkan Kedutaan Besar Australia di Israel, dari Ibu Kota Tel Aviv ke Yerusalem. Morrison juga menyebut kebijakan itu—yang jelas bakal dicerca masyarakat global dan secara otomatis mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel—sebagai usulan yang diambil berdasarkan "akal sehat", seperti dilansir dari The Guardian. Dengan demikian, Australia bakal jadi negara pertama yang menjalankan kebijakan kontroversial ini, setelah Amerika Serikat.

Sekadar catatan, saat ini status Kota Yerusalem di dunia internasional masih diperbedatkan. Baik Israel dan Palestina saling klaim kepemilikan atas kota suci itu sebagai imbas solusi dua negara. Mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak anggapan Yerusalem merupakan ibukota Israel, kendati Israel menganggap kota itu "sebagai milik mereka sepenuhnya" setelah menduduki sebagian kawasan timur Yerusalem pada 1967.

Masalah makin ruwet, lantaran wilayah yang sama turut dianggap Palestina sebagai wilayahnya. Sebaliknya, PBB menetapkan Yerusalem sebagai salah satu 'corpus separatum' alias kota internasional yang dikelola secara langsung oleh PBB. Di mata komunitas internasional, status kota ini semestinya ditentukan dalam perjanjian damai antara Israel dan Palestina.

Desember tahun lalu, secara mengejutkan Amerika Serikat mengumumkan secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan berencana memindahkan kantor kedutaannya ke sana. Imbasnya, protes besar-besar terjadi di Jalur Gaza. Dalam insiden tersebut, setidaknya 58 penduduk Palestina tewas. Sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Italia dan Jerman mengutuk keputusan AS dan menyebutnya sebagai kesalahan besar. Kini, Morrison malah mengindikasikan dirinya bakal membawa Australia mengikuti langkah pemerintahan Donald Trump.

"Pemikiran ortodoks yang memandu jalan diskusi di komunitas internasional menyatakan bahwa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan status Yerusalem sebagai sebuah tabu. Menurut saya, hal ini harus pertanyakan," katanya. "Kami berkomitmen dengan solusi dua negara. Tapi jujur saja, solusi ini tak bisa berbuat banyak. Tak banyak kemajuan yang dicapai. Kita tak bisa mengulang cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda."

Para pengkritik Morrison mengaitkan kebijakan ini dengan rencana pemerintah Australia menggelar pemilu ulang di daerah elektoral Wentworth, Sydney, akhir pekan ini. Kuat dugaan Morrison berusaha mencari dukungan komunitas Yahudi yang cukup besar di Wentworth.

Sementara, sejumlah pihak lainnya mencecar Morrison tentang dugaan bahwa keputusannya itu dipengaruhi oleh keyakinan agamanya. Banyak pemeluk kristen yang berhaluan politik kanan ekstrem mempercayai bahwa pemilihan Yerusalem sebagai ibukota Israel sejalan dengan ramalan dalam Injil terkait turunnya Yesus dan Hari Pengangkatan. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, pernah menggunakan ramalan ini sebagai senjata untuk memeroleh kepercayaan dari sejumlah pemeluk Kristen yang taat.

"Keputusan ini tak ada sangkut pautnya dengan agama dan kepercayaan saya," tegas Morrison.

Dalam tweet terbaru, Perdana Menteri Netanyahu menegaskan dirinya sudah menghubungi Morrison terkait pemindahan Kedubes Australia ke Yerusalem.

"Saya sudah bicara dengan Scott Morrison," tulis Netanyahu. "Dia mengatakan tengah menimbang-nimbang untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan Australia ke Yerusalem. Saya berterimakasih banyak kepada Morrison. Kami akan terus berusaha mengeratkan hubungan persahabatan antara Australia dan Israel."