Perang Narkoba

Ini Deretan Bukti Perang Melawan Narkoba Secara Global Malah Gagal Total

"Sistem pengendalian narkoba internasional ala PBB menjanjikan dunia yang bebas dari penyalahgunaan obat-obatan. Namun hasilnya justru berkebalikan."
Max Daly
London, GB
Kokain menjadi salah satu sumber perang narkoba global.
Kiri: Pasokan kokain via Getty. Kanan: laboratorium kokain sedang dihancurkan di Colombia pada 2011. Foto oleh GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images

Rencana aksi sepuluh tahun yang dirancang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka membasmi pasar narkoba global masih kacau balau. Itu kesimpulan mendetail yang tersedia dari para pakar independen.

Meskipun tujuan rencana PBB adalah mengurangi secara signifikan penggunaan narkoba, kematian akibat narkoba, pengolahan koka dan poppy (dua bahan utama koakain dan sabu), perdagangan narkoba, hingga menghentikan upaya pencucian uang hasil bisnis narkoba, realitanya yang terjadi adalah ekspansi penggunaan narkoba dan perdagangan narkoba justru semakin mengglobal.

Iklan

Laporan berjudul “Mempertimbangkan Sepuluh Tahun Kebijakan Narkoba,” diterbitkan pekan ini oleh Konsorsium Kebijakan Narkoba Internasional, sebuah jaringan 175 yayasan nirlaba. Temuan laporan ini menyatakan kenaikan sebesar 145 persen dalam jumlah kematian akibat narkoba sepanjang kurun 2011 sampai 2015. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa dua tahun lalu, sekitar 275 juta orang dari umur 15 sampai 64 telah menggunakan narkoba dalam tahun yang sama. Ini menandakan kenaikan sebesar 31 persen dari tahun 2011.

Laporan ini muncul hanya dua minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuatkan komitmennya dalam misi PBB untuk membasmi adiksi narkoba dan membentuk “masa depan bebas narkoba.”

“Laporan ini menguraikan kegagalan perang melawan narkoba yang sangat mengerikan—pada setiap indikator, kabarnya mengecewakan,” ujar Steve Rolles, analis kebijakan senior di lembaga Transform Drug Policy Foundation asal Inggris yang membantu pembuatan laporan ini.

Analisa laporan ini juga menunjukkan adanya kenaikan sebesar 130 persen dalam produksi poppy opium ilegal sejak 2009 dan kenaikan 34 persen produksi daun coca dari 2009 sampai 2016. Penulis laporan ini juga mencatat kenaikan dalam perdagangan narkoba sintetis, terutama fentanyl yang diproduksi di Cina, serta lonjakan transaksi-transaksi di situs-situs pasar gelap.

Laporan tersebut, yang menganalisa data dari pemerintah, PBB, yayasan, dan peneliti untuk membentuk temuannya, juga mengungkap sedikitnya kemajuan dalam menanggulangi kekerasan dan pencucian uang yang berhubungan dengan narkoba. Laporan tersebut mengusulkan bahwa kebijakan narkoba status quo sekarang—yang strategi utamanya merupakan larangan—telah memperburuk tindakan kekerasan, ketidakstabilan, dan korupsi di seluruh dunia, terutama di Amerika Latin dan Afrika Barat.

Iklan

Kegagalan ini, seperti yang disimpulkan penulis laporan ini, harus dibayar mahal. Kebijakan narkoba global telah berdampak negatif bagi sektor HAM, kesehatan, dan pembangunan. Laporan ini juga menghitung adanya hampir 4.000 eksekusi pelanggar hukum narkoba tanpa kekerasan dalam sepuluh tahun terakhir, termasuk 27.000 pembunuhan ekstrajudisial dalam perang narkoba di Filipina sejak 2016, dan tentunya penahanan massal pengguna narkoba yang terus berlangsung akibat kriminalisasi para pemakainya tanpa kemungkinan rehabilitasi.

Satu dari lima narapidana di seluruh dunia ditahan karena pelanggaran narkoba—sebagian besar ditahan karena menggunakan narkoba secara pribadi, menurut laporan yang mengutip statistik PBB. Laporan tersebut juga menegaskan di beberapa negara tertentu, 80 persen dari perempuan di penjara ditahan karena pelanggaran ringan terkait konsumsi narkoba.

“Sistem pengendalian narkoba internasional menjanjikan dunia yang bebas dari narkoba, tetapi hasilnya berlawanan dengan ide tersebut,” kata Rolles. “Lebih parah lagi, sistem ini justru menciptakan pasar narkoba ilegal yang luas dan membuat narkoba lebih membahayakan, mendukung kriminalitas, kekerasan, dan ketidakamanan secara global, serta menyebabkan penahanan massal dan pelanggaran HAM.”

Penulis laporan ini merekomendasikan PBB agar membahas ulang strategi jangka sepuluh tahun berikutnya di Wina, pada Maret 2019. PBB diminta membangun agenda “yang lebih konkret” saat merumuskan penanganan masalah narkoba, terutama saat memasukkan poin perlindungan HAM, kesehatan, dan keamanan. Tetapi dengan dunia yang terbelah mengenai opini tentang perang melawan narkoba—bandingkan betapa kepemilikan ganja di Kanada sekarang legal, tetapi di Filipina kamu bisa mati ditembak tanpa peradilan layak—kebijakan progresif skala internasional akan susah dicapai.

Follow Max Daly di Twitter.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE US