Perang Melawan Narkoba di Negara Kita Makin Brutal, Tapi Tak Ada yang Protes

Minggu 19 November lalu aparat kepolisian kembali menembak mati seorang terduga pengedar narkoba asal Taiwan yang ditembak di Apartemen Green Pramuka, Kemayoran, Jakarta Utara. Kematian bandar sabu itu menambah daftar panjang terduga pengedar narkoba yang tewas di tangan polisi. Berdasarkan catatan Amnesty International hingga November 2017, total jumlah korban terduga pengedar narkoba yang ditembak di tempat mencapai 92, lebih dari lima kali lipat tahun sebelumnya dengan 18 korban. “Jadi untuk rata-rata per bulannya agak fluktuatif ya, paling tinggi kita catat Agustus kemarin sebanyak 14 korban tewas, dan yang lainnya lagi Januari ada 12 orang,” kata Peneliti Amnesty International, Bramantya Basuki ketika dihubungi VICE Indonesia. “November ini kita baru mencatat ada 2 kasus,” Banyaknya kasus penembakan terhadap bandar narkotik adalah bukti bahwa seruan “tembak di tempat” bukan cuma sekadar pepesan kosong belaka. Ini juga membuktikan bahwa Indonesia bisa dibilang ‘suka’ pada cara-cara brutal yang dipakai Presiden Rodrigo Duterte untuk memberantas pengedar dan pengguna narkotik. Pada Desember 2016 lalu, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso di Deliserdang dengan menyampaikan seruan yang mengandung semangat serupa dengan aksi Duterte di Filipina. Budi menyampaikan pada kepolisian agar "jangan ragu untuk menembak mati bandar narkoba, pengedar, pelaku bisnis narkoba maupun penggunanya," sebagaimana dikutip oleh Kompas. Tapi pada media internasional, Buwas menyampaikan penjelasan yang kontras berbeda. “Saya tak akan mengikuti atau mengkopi (cara Filipina). Saya bahkan tak mendukungnya,” kata Budi pada media Australia ABC News. Indonesia kini sedang berada di level “darurat narkoba”, setidaknya begitu menurut Presiden Joko Widodo. Kondisi darurat itu lah yang mendorong pemerintah mengeksekusi mati belasan gembong narkotik 2014-2015 lalu. Rangkaian eksekusi tak berhenti di situ saja. Kejaksaan Agung menyatakan masih ada 30 terpidana narkotik menunggu dieksekusi pada 2017. Amnesty International melihat ada pola yang saling berkait antara jumlah bandar narkotik yang ditembak mati saat ditangkap dengan retorika-retorika darurat narkotik yang disampaikan pemerintah dan kepolisian. Sejak BNN menyatakan “Polisi tak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan masyarakat sipil, kenapa angka pengedar narkotik yang mati saat ditangkap meningkat drastis sejak 2016?” kata Bramantya kepada VICE. “Polisi mengatakan apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan SOP. Tak ada jawaban lain dari mereka.” Dalam laporan ABC News, Budi Wasese menjelaskan bahwa Indonesia adalah pasar yang besar bagi para gembong narkotik. Apa yang terjadi di Filipina kemungkinan besar berimbas pula pada Indonesia. Pasar Narkoba di Filipina semakin sempit setelah Duterte mengumandangkan perang besar-besaran melawan narkoba. Akibatnya, sebagian bandar lari ke Indonesia yang berimbas meningkat pula kasus peredaran narkotik.

Jika ada kasus penembakan terhadap bandar terjadi, umumnya polisi menjelaskan bahwa itu adalah diskresi polisi. "Perlu tidaknya penindakan sesuai dengan penilaian. Kapan tindakan itu diperlukan, dalam rangka kepentingan umum untuk menyelamatkan jiwa petugas,” kata Mantan Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri, Irjen Ketut Untung Yoga. Masalahnya tak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di lapangan selain polisi yang menangkap. “Yang kita takutkan, ucapan presiden ditafsirkan secara liar oleh petugas di lapangan seolah-olah mereka mendapatkan legitimasi untuk melakukan pembunuhan ekstrajudisial,” kata Bramantya. Kelompok aktivis pembela Hak Azasi Manusia boleh ketar-ketir melihat banyaknya bandar narkotik yang mati di tangan polisi. Tapi kekhawatiran itu, menurut peneliti Imparsial Evitarossi Budiawan, tak dirasakan oleh publik. "Orang-orang justru mendukung penembakan itu,” kata Evita. Orang-orang Indonesia pada umumnya senang kalau ada pelaku kejahatan dihukum mati atau ditindak tegas, tak peduli sudah lewat persidangan atau belum.“Aksi penembakan justru menuai persetujuan dan simpati dari masyarakat.”