Atas Perintah Duterte, Filipina Keluar Dari Mahkamah Pidana Internasional

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru saja mengatakan kalau negaranya siap keluar dari keanggotaan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dia menuduh ICC berupaya melakukan “serangan tanpa dasar dan memalukan” terhadap citranya, saat penyidik ICC mendalami berbagai pelanggaran selama Duterte memerintahkan perang narkoba. Perang tersebut berupaya tembak mati tanpa peradilan bagi semua orang diduga pengedar maupun pecandu. Ribuan orang tewas dua tahun terakhir di seantero Filipina akibat kebijakan Duterte.

Para pengamat maupun kalangan oposisi di Filipina mengatakan keputusan Duterte meluar dari keanggotaan ICC, menunjukkan kepanikan Duterte terhadap materi penyelidikan. Mereka yakin, penyidik ICC sudah menemukan bukti kuat yang bisa membuat presiden 70 tahun itu diadili atas tindakan kejahatan keamanusiaan di Pengadilan Den Haag.

Duterte mendadak marah pada keputusan ICC yang memulai penyelidikan bulan lalu atas dugaan pelanggaran HAM berat. Menurut Duterte, ICC, “telah melakukan pelanggaran terhadap proses hukum dan asas praduga tak bersalah.”

“Saya, sebagai presiden Filipina, menyatakan bahwa Filipina akan mencabut ratifikasi Statuta Roma secepat mungkin,” kata Duterte, mengacu pada perjanjian internasional—dasar pendirian mahkamah tersebut—yang membuat tiap negara yang meratifikasi otomatis menjadi anggota.

Dia mengatakan pengadilan di Den Haag, satu-satunya mahkamah pidana internasional yang menangani pelanggaran HAM, telah melakukan “pelanggaran hukum” — dan Statuta Roma, yang diratifikasi Manila pada 2011, tidak diberlakukan dengan benar dan dianggap tidak sah.

Duterte awalnya membiarkan penyelidikan berlangsung, yang diluncurkan bulan lalu sebagai tanggapan atas keluhan dari seorang pengacara di Filipina. Dia justru menantang ICC mendakwanya untuk membersihkan reputasi di hadapan rakyat Filipina. Namun, dia mengubah pikirannya dan mengatakan lebih memilih regu tembak daripada masuk penjara.

Duterte berusaha menggagalkan penyelidikan dengan memerintahkan kepolisian dan pasukan militer Filipina untuk tidak bekerja sama dengan penyelidikan internasional.

Senin lalu, setelah muncul komentar ketua dewan HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein, yang mengatakan Duterte sebaiknya “memeriksa kesehatan mentalnya,” presiden Filipina mengatakan bahwa ICC digunakan “sebagai alat politik” melawan negaranya. Dia juga mengatakan bahwa komentar al-Hussein — yang dilontarkan setelah Duterte menempatkan penyidik PBB pada daftar teroris komunis — membuktikan “bias internasional” terhadapnya.

Anggota parlemen Filipina mengkritik keputusan Duterte. Senator Antonio Trillanes mengatakan cara Duterte mengeluarkan negara mereka dari ICC justru semakin membuktikan kalau dia sudah melakukan kesalahan. “Duterte, yang mundur dari ICC, secara tidak langsung mengakui bahwa tuduhan benar adanya,” katanya.

Anggota Kongres, Antonio Tino, menggambarkan pernyataan sang presiden sebagai “pengakuan yang didorong dari kepanikan.” “Dia mengutamakan reputasinya sendiri daripada komitmen menjaga hak asasi manusia yang dibuat oleh Filipina,” katanya, yang dilansir dari Guardian.

Jika penyelidikan awal ICC menemukan bukti tindakan kriminal, pernyataan Duterte tidak akan melindunginya dari tuntutan hukum. Proses keluar dari keanggotaan ICC memerlukan waktu satu tahun setelah ada pemberitahuan resmi kepada PBB. Mencabut keanggotaan tidak serta-merta mencabut tuntutan pengadilan.

Aktivis HAM mengatakan sekitar 8.000 orang terbunuh sejak Duterte melaksanakan upaya pemberantasan narkoba, tak lama sesudah dia menjabat sebagai presiden pada Mei 2016.