Memeriksa Mana Saja Janji Kampanye Anies-Sandi Bisa Terwujud di Tahun Pertama
Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno saat berkampanye 5 Februari lalu. Foto oleh Antara Foto/M Agung Rajasa/ via REUTERS.
Gubernur Baru Jakarta

Memeriksa Mana Saja Janji Kampanye Anies-Sandi Bisa Terwujud di Tahun Pertama

PKS, parpol pendukung gubernur anyar DKI, mengeluhkan pontensi macetnya program unggulan Anies-Sandi karena APBD 2018 disusun pejabat sebelumnya. Jadi, program apa yang terancam?
16 Oktober 2017, 9:31am

Sebelum meneruskan baca artikel ini, sebaiknya semua pihak sepakat segera #MoveOn, lalu mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022: Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Mengucapkan selamat itu murah lho, apapun preferensi politikmu. Minimal, kasih selamat kek atas amanat yang akan diemban, toh nanti mereka mengatur dan mengayomi penduduk provinsi paling kompleks se-Indonesia ini (sekalipun kamu enggak punya KTP Jakarta). Jadi, bagi yang tidak mendukung Anies-Sandi, daripada nyinyir atau ngejek mereka soal ngelap keringat, lebih baik pantau terus kinerja gubernur baru. Apa mau dikata, hari ini mereka resmi dilantik. Nyinyirmu tidak akan mengubah fakta pasangan Anies-Sandi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Senin 16 Oktober tepat pukul 16.00 WIB.

Kalau kalian banyak energi berlebih buat nyinyir, kenapa enggak fokus aja memeriksa program apa saja yang bisa dijalankan oleh gubernur baru? Masih males? Ya sudah.

VICE Indonesia mewakili kalian menghubungi anggota tim pemenangan Anies-Sandi untuk memeriksa kelanjutan janji-janji kampanye mereka.

Mengingatkan publik lagi soal janji kampanye lebih penting, karena agenda Anies-Sandi setelah dilantik akan sangat padat seremoni. Keduanya dijadwalkan ke Balai Kota pada pukul 17.30 untuk serah terima jabatan, disusul Sidang Paripurna DPRD pukul 19.00 WIB. Digelar pula syukuran rakyat atas inisiatif dan patungan para pendukung Anies-Sandi.

"Kebanyakan (dana syukuran) dari warga, karena yang disiapkan hanya panggung, (kebutuhan lainnya) semua yang saweran (patungan), termasuk semua relawan relawan," kata Anies Baswedan kepada media lokal.

Kami paham sih alasan ada orang yang nyinyir sama gubernur baru Jakarta. Pilkada DKI tempo hari panas banget. Hubungan baik antar teman atau keluarga sampai terputus. Sentimen agama dan ras kental banget. Tidak bisa dipungkiri pula, meroketnya popularitas dan elektabilitas Anies-Sandi turut disumbang isu-isu agama. Jadi wajar bila ketika Anies-Sandi dilantik, borok-borok luka akibat debat SARA itu masih terbuka lebar.



Padahal, jika kita mau melihat lagi daftar janji kampanye mereka, kemenangan Anies-Sandi mengindikasikan eksperimen sosial politik skala besar di Jakarta bulan-bulan ke depan. Mulai dari upaya menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, jaminan tak ada lagi penggusuran warga (tapi bagaimana dengan skema perlindungan ruang terbuka hijau dan kanal banjir), serta harap-harap cemasnya anak muda generasi saya (millenial) bisa punya rumah tanpa uang muka (down payment). Bisakah semua itu terwujud dalam 12 bulan ke depan?

Sejauh ini, Anies-Sandi berkomitmen melanjutkan program pemimpin sebelumnya, seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Itu masih ditambah program andalan lain seperti dana Rp1 Miliar tiap 1 Kecamatan, serta tiket semua jenis transportasi serba Rp5000.

Masalahnya, program-program tersebut terancam tidak terlaksana utuh. Program Anies-Sandi belum masuk postur APBD-Perubahan 2017 yang diteken Djarot Syaiful Hidayat—gubernur yang baru saja lengser. "Pak Djarot jadi gubernur kemudian menandatangani suatu anggaran belanja daerah yang tidak sepenuhnya mengakomodasi...Pak Anies dan Pak Sandi," kata Hidayat Nur Wahid, Petinggi Partai Keadilan Sejahtera selaku pendukung pasangan gubernur baru kepada media massa. "Harusnya kalau memang betul-betul gubernur yang negarawan, disisakanlah ruang yang memungkinkan agar program baru dari gubernur yang dipilih rakyat."

Wajar dong sekarang publik bertanya, mungkinkah Anies-Sandi sanggup mewujudkan janji-janji mereka, setidaknya buat tahun pertama masa kepemimpinannya?

Aryo Djoyohadikusumo, anggota DPR RI sekaligus tim pemenangan Anies-Sandi dari Partai Gerindra, kami minta menaksir secara realistis program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI. Mana saja yang mungkin dapat terlaksana dalam 100 hari pertama, sekalipun tanpa ada sokongan dana dari APBD-Perubahan yang disusun DPRD dan Pemprov sebelumnya.

"Sebetulnya banyak yang bisa dimulai segera, karena perlu pendataan, perbaikan sistem. Banyak hal-hal yang tidak kelihatan secara fisik seperti sistem manajemen masih perlu diperbaiki [tanpa APBD Perubahan]," kata Aryo kepada VICE Indonesia.

Pendapat berbeda diberikan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang lama berkarir sebagai anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, kepada VICE. Ambisi-ambisi besar Anies sulit tercapai bila tidak ditopang ABPD. Kecuali, gubernur baru bersedia "hanya" melanjutkan program administrasi sebelumnya warisan Basuki Tjahaja Purnama. "Dia untuk sementara harus menyelesaikan programnya Ahok, bukan membuat program baru," kata Agus.

Dari nyaris 30 janji kampanye, kami menelaah status program unggulan yang menurut klaim tim Anies-Sandi masih mungkin dikerjakan, sehingga bisa diawasi bersama prosesnya oleh masyarakat. Aryo menjamin, program-program ini bisa berjalan tanpa dana APBD-Perubahan (tapi tidak akan maksimal) dalam waktu 12 bulan, bahkan ada yang dijanjikan langsung berjalan dalam 100 hari. Adapun Agus memeriksa klaim-klaim tim sukses tersebut, berdasarkan struktur anggaran yang ada saat ini.

Berikut daftar program unggulan tersebut, ditambah persentase keyakinan tim sukses serta opini pembanding dari pengamat, terhadap pelaksanaannya setahun ke depan.

OK-OCE (One Kecamatan One Center for Enterpreneurship)

Melalui program yang namanya terdengar catchy ini, Anies-Sandi berjanji mendukung 200 ribu pengusaha keceil menengah dalam jangka waktu lima tahun. Caranya adalah membangun 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di tiap kecamatan. Program ini menjadi satu dari tujuh program prioritas Anies-Sandi yang sudah masuk ke dalam rancangan anggaran APBD sebesar Rp1,2 miliar. Aryo mengaku anggaran program OK-OCE dalam APBD-Perubahan masih sebatas pada persiapan memulai usaha, seperti perizinan dan pelatihan.

"Kalau pelaksanaan konsep, yang berbentuk center-nya yang diisi dan bisa segera full, itu bisa di APBD 2018 yang akan mulai bergerak kira-kira Maret 2018, anggarannya bisa punya kekuatan hukum tetap Februari-Maret tahun depan."

Agus Pambagio merasa ambisi tim sukses terhadap OKE-OCE masih masuk akal. Program ini memang sudah berjalan sejak kampanye dengan dana kocek sendiri tim Sandiaga Uno. Adapun untuk kelanjutannya secara permanen, tergantung pembahasan APBD Perubahan 2018 dengan DPRD, namun peluangnya besar.

"Pelaksanaan program ini tergantung bagaimana mereka kerjasama mereka dengan DPRD," ujarnya.

Kemungkinan OKE-OCE langsung dijalankan sebelum APBD 2018 diubah: 80 persen.

DP RUMAH NOL RUPIAH

Bisa dibilang ini adalah salah satu program impian para millennial yang enggak sanggup beli rumah. Percaya atau tidak, proses pembayaran Down Payment memang dinilai sebagai proses paling sulit ketika seseorang hendak menyicil rumah. Program Anies-Sandi seakan-akan datang sebagai juru selamat. Sandiaga Uno pernah mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan menggaet pengembang untuk membangun hunian berharga terjangkau. Fasilitas KPR diberikan oleh Perbankan, sementara Pemprov hanya mengurusi soal uang muka saja.

Berbagai kritik datang termasuk ketika Sandiaga mengungkapkan program ini hanya bisa diakses oleh warga Jakarta yang punya penghasilan Rp7-10 juta per bulan, yang rata-rata ada di level pekerjaan menengah, bukan mereka yang bergaji UMR di kisaran Rp3-4 juta. Tentunya, perlu dipikirkan juga cicilan yang harus dibayar perbulan jika membeli rumah tanpa uang muka.

Terlepas dari itu, Aryo optimis program DP Nol Rupiah masih bisa dilaksanakan, meskipun tanpa adanya anggaran pada APBD-Perubahan. Namun, ya sebatas identifikasi aset-aset DKI lewat beberapa BUMD, misalnya Jakpro dan Pasar Jaya yang bisa digerakkan untuk menyediakan lahan atau calon hunian.

"Dalam melakukan persiapan itu kita bisa melakukan persiapan, kita bisa menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan properti yang bisa kita lakukan untuk riset dan pembentukan konsep," kata Aryo. "Kalau program DP Rp0 kan perlu hak membangun rumah, kalau mulai 100 persen sudah dimulai. Sampai selesai ya perlu waktu sampai 18 bulan lah."

Agus tidak yakin pada klaim dari tim sukses Anies-Sandi, yang mengatakan persiapan sudah bisa berjalan pelan-pelan sejak gubernur baru dilantik. Program ini membutuhkan dana besar dan berdasarkan konsepnya, hampir pasti membutuhkan belanja pemerintah. Jika menggodok konsep butuh 18 bulan, berarti ya memang start-nya dari nol. Bagi Agus, analisis terhadap janji kampanye ini sederhana belaka. Rancangan APBD tahun depan yang sudah diteken Djarot tidak menyediakan ruang untuk program DP nol persen. "Kalau enggak ada ya enggak bisa, kan anggarannya enggak ada," kata Agus.

Bagaimana kemungkinan memakai CSR? Agus pun tidak terlalu yakin pada pelaksanaannya. Sebab Anies dia yakini akan berusaha membangun hubungan lebih harmonis dengan DPRD. Hal yang pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak terjadi. "Ahok kan pakainya dana CSR BUMD dan dana-dana denda properti. Itu yang [Ahok] pakai, karena dia kan enggak mau kongkalingkong dengan DPRD," kata Agus.

Jika karakter Anies memang akan menjalankan politik anggaran yang lebih harmonis dengan DPRD, berarti program DP nol persen baru bisa dibahas dalam anggaran perubahan, yang itupun baru bisa secara konkret dijalankan pertengahan 2018. Cepat tidaknya realisasi setelah ada APBD Perubahan, menurut Agus, tergantung pada respons anggota legislatif terhadap pemerintahan baru DKI.

"Kalau sampai Desember sekarang ya belum bisa masuk [APBD] lah, masih anggaran yang lama jadi dijalankan yang lama."

Sudah jelas, setahun ke depan, jangan berharap ada terobosan riil soal DP nol persen karena realitasnya belum ada sistem maupun skema pendanaan untuk itu.

Kemungkinan program DP Rp0 berjalan sesudah APBD 2018 dibahas: kecil sekali, di bawah 10 persen.

KJP+ dan KJS+

Program ini bisa dibilang lungsuran pemerintah DKI sebelumnya. Aryo menyebutkan anggaran bagi KJS+ dan KJP+ sudah ada. Namun, sejauh ini hanya bisa dilaksanakan proses perbaikan sistem pendataannya saja. Konon, ada banyak database penerima KJP+ dan KJS+ yang harus diperbarui dari pemerintahan sebelumnya. Namun, lagi-lagi, baru bisa dimulai dari sisi persiapan saja.


"Seratus hari pertama kita akan memperbaiki sistem, database, dan data," ujar Aryo. "Kita juga bisa menggunakan dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi persiapannya alur administrasi yang tidak membutuhkan dana terlalu banyak, supaya nanti ketika APBD 2018 [cair] Februari-Maret bisa segera dilaksanakan."

Agus menyoroti rencana tim sukses melakukan perbaikan sistem. Artinya, akan ada biaya kas pemprov DKI yang keluar dengan tujuan "memperbaiki" sistem KJP dan KJS. Agus bilang, dari pengamatannya pos tersebut belum ada di APBD. Sebaiknya Anies-Sandi fokus saja melanjutkan program yang ada dulu tanpa mengutak-atiknya.

"Programnya mirip-mirip, nama politiknya saja yang lain," kata Agus. "Cuma [kalau mau diubah] pun tetap ada proses administrasi. Semuanya harus sesuai administrasi, ini kan negara. Masak mau lompat-lompat."

Kemungkinan dua program ini berjalan sebelum APBD 2018 dibahas: 70 persen.

OK-Otrip (Tiket Serba Rp5.000 untuk Semua Moda Transportasi)

Jika program ini terlaksana, para komuter seharusnya untung sih. Sandiaga Uno pernah mengklaim sistem tiket OK-Otrip bakal mengintergrasikan bus TransJakarta dengan angkot dan bus pengumpang (feeder). Masyarakat akan menggunakan karcis berlangganan, sehingga siapapun bisa kemanapun hanya dengan ongkos serba Rp5.000.

Aryo mengatakan tanpa adanya APBD-P, program ini akan dimulai, meskipun dalam tahap persiapan. "OK-OTrip kita bisa kerjasama dengan TransJakarta dan Dinas Perhubungan untuk program transportasi terpadu," kata Aryo. "Fokusnya lebih banyak di sistem. Kita berbicara dengan perusahaan IT yang siap menyediakan jasa mendukung infrastruktur IT-nya, bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk dari LSM yang bisa memberikan masukan yang bagus."

Lagi-lagi, merespons klaim dari tim sukses, Agus mengatakan pos anggaran OK-OTrip seperti dibayangkan Anies-Sandi belum bisa didukung APDB tahun ini, maupun 2018 (karena memang belum dibahas). Paling cepat, seperti sudah disampaikan sebelumnya, adalah pertengahan tahun depan. Itupun akan sangat tergantung komunikasi antara pemprov dan DPRD yang sebetulnya sering alot di rezim manapun. Jika klaimnya sekadar pembenahan sistem, artinya itu bukan kebijakan riil. Bagi Agus, kebijakan riil sebuah pemerintahan teranggarkan lewat APBD. Apalagi program unggulan ini berkaitan dengan ongkos transportasi, bukan cuma integrasi sistem. Menjaga agar harga tiket semua moda Rp5.000 artinya melibatkan APBD untuk mengintervensi tarif dari mekanisme pasar.

"Kalau ada uangnya ya bisa dihutangi, tapi kalau enggak ada gimana? Ini negara, semuanya harus ikut aturan enggak bisa sembarangan."

Kemungkinan OK-Otrip berjalan usai APBD 2018 dibahas: di bawah 70 persen.

Ehem, Lalu Bagaimana Sama Alexis, Reklamasi, dan Janji-Janji Lainnya?

Dari total 23 program yang direncanakan Anies-Sandi, ada tujuh program utama. Empat program yang diulas sebelumnya oleh Aryo Djojohadikusumo disebut program paling utama.

Tentu saja masih ada program lainnya dan sering menghiasi media massa. Misalnya, janji menutup tempat hiburan kesohor Alexis, yang oleh kalangan sayap kanan dicap sarang maksiat serta lokasi peredaran narkoba. Belum lagi janji penghentian reklamasi yang baru-baru ini terhalang penerbitan SK pembatalan moratorium 17 pulau di pantai utara Jakarta oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan; atau janji menghentikan praktik penggusuran di kampung padat dan ruang hijau.

Aryo menolak berkomentar soal janji menutup diskotek Alexis. Begitu pula mengenai reklamasi. Alhasil, persentasenya mulai dijalankan pada 100 hari pertama sulit ditakar.

Belum ada sikap jelas dari Anies-Sandi mengenai Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih digodok DPRD. Sejarawan JJ Rizal sempat merasa sewot pada Anies yang terlalu normatif dan "cari aman" mengomentari keputusan pemerintah pusat mengenai reklamasi.

"Kita taati keputusan pengadilan, kita akan ikuti perundang-undangan, tidak bekerja seperti kemauan pribadi, ini bukan proyek pribadi, kita ikuti peraturan perundang-undangan," ujar Anies 17 Maret lalu saat dihubungi media massa.

Artinya, ruang manuver Anies menghambat proses reklamasi cukup sulit, walaupun tidak mustahil juga.

Untuk kebijakan-kebijakan macam itu, yang sekilas sifatnya tidak membutuhkan terlalu banyak intervensi APBD, Agus menyarankan publik terus mengawasi. Tidak ada cara lain. Kebijakan mengenai penghentian reklamasi, misalnya, sudah dimuat sebagai janji kampanye utama dalam Tim Sinkronisasi Anies-Sandi. Tim transisi pemerintahan itu dipimpin Sudirman Said. Merekalah yang memformulasikan janji kampanye sang gubernur menjadi program riil dalam bentuk buku berjudul Sumbangan Pemikiran Untuk Jakarta.

"Kalau mau lihat programnya apa saja, gampang, karena mereka punya bukunya tuh. Publik tinggal baca itu saja, apakah jalan atau enggak [programnya]," kata Agus. "Tapi intinya kalau semua yang masuk di buku, di daftar itu, tidak ada anggarannya [padahal butuh dana], ya tidak bisa dikerjakan."

Kesimpulannya, potensi menutup Alexis, menyetop reklamasi, hingga menjamin tak ada lagi penggusuran oleh gubernur baru DKI setahun ke depan: Belum Bisa Dipastikan.