Pengacara Filipina Gugat Duterte ke Mahkamah Pidana Internasional Atas Tuduhan Pembantaian Massal

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dikenal kontroversial tersandung kasus baru. Dia digugat ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di Den Haag, Belanda, atas tuduhan melakukan pembantaian massal secara sistematis. Jika di tahap awal gugatan ini dikabulkan, Duterte terancam diperiksa oleh tim jaksa internasional. Gugatan itu diajukan oleh pengacara publik Jude Sabio awal pekan ini, berdasarkan bukti-bukti serta kesaksian mantan anggota tim jagal Duterte yang diperintahkan menghabisi pecandu maupun pengedar narkoba.

Berkas gugatan setebal 77 halaman ini mempersoalkan kebijakan Duterte memerintahkan eksekusi warga terlibat narkoba, sejak dia masih menjabat sebagai Wali Kota Davao hingga kemudian terpilih menjadi Presiden Filipina. Duterte, menurut kesimpulan Sabio, "berulang kali dan tanpa ragu mempertahankan kebijakan" yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Korban-korban kebijakan Duterte tidak pernah memperoleh peradilan yang adil. Sabio menyatakan Rezim Duterte merasa pembunuhan ekstrajudisial terhadap orang-orang dituduh pelanggar hukum "sudah memenuhi prosedur." Karenanya, gugatan ini tak hanya menyeret Duterte saja. Ada 11 pejabat lain turut dianggap sang pengacara terlibat skema kejahatan terhadap kemanusiaan, mencakup Menteri Kehakiman Filipina serta Jenderal Kepala Kepolisian Filipina.

"Jika majelis hakim mengabulkan gugatan ini untuk masuk tahap penyelidikan, maka keputusan tersebut bukan hanya sesuai dengan semangat pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Mengadili [Duterte] akan menjadi akhir dari masa-masa gelap, brutal, dan jahat dari pembunuhan tanpa peradilan yang terus terjadi di Filipina beberapa waktu belakangan," tulis Sabio dalam surat pengantar gugatannya.

Saksi utama yang menjadi narasumber Sabio adalah Edgar Matobato, mantan anggota Davao Death Squad, pasukan paramiliter yang didanai Duterte untuk menghabisi kriminal di wilayah Davao. Keberadaan pasukan tanpa identitas ini direplikasi secara nasional setelah Duterte menjabat sebagai presiden. Mereka akan menculik target operasi, membunuh korban di lokasi tersembunyi, lalu meletakkan jasad pengguna atau pengedar narkoba begitu saja di jalanan sebagai peringatan bagi warga lainnya. Matobato sudah bersaksi sebelumnya kepada Senat Filipina soal keterlibatan Duterte. Saat itu para senator menyatakan kesaksian Matobato tidak dapat diverifikasi.

Sabio sudah belajar dari penolakan Senat memeriksa presiden. Karenanya, dalam gugatan ini dia juga memasukkan kesaksian Arturo Lascanas, matan pejabat kepolisian Manila tentang operasi menghabisi kriminal tanpa pengadilan layak. Laporan independen dari pegiat HAM serta pemberitaan media, termasuk seri artikel pembantaian di Filipina dari Kantor Berita Reuters, turut menjadi amunisinya menggugat sang presiden Filipina.

Juru bicara ICC, Fadli e Abdallah, menolak berkomentar mengenai peluang gugatan tersebut dikabulkan majelis hakim. Duterte sejauh ini belum berkomentar. Berkaca pada sikapnya bulan lalu, dia kemungkinan tidak merasa khawatir jika nanti sampai diinvestigasi oleh Mahkamah Pidana Internasional.

"Saya akan terus menjalankan program pemberantasan kriminalitas dari kota-kota Filipina. Saya tidak akan terintimidasi. Kenapa saya harus berhenti karena ada ancaman? Dari mana sih ancamannya? Mahkamah Pidana Internasional? Pemakzulan Kongres? Semua itu sudah termasuk dalam garis nasib saya, yang harus saya terima apapun hasilnya," kata Duterte

Duterte sejauh ini masih disukai rakyat Filipina. Mereka tidak keberatan Presiden 70 tahun itu membuat kebijakan yang melanggar HAM. Duterte mengakui punya hubungan erat dengan Davao Death Squad. Dari segi substansi, Sabio sebetulnya tidak memberi perspektif berbeda soal apa yang terjadi sebenarnya di Filipina sejak tahun lalu.

Duterte dilantik menjadi presiden pada Juni 2016. Sejak itu, Duterte langsung memenuhi janjinya mengubah program pemberantasan kejahatan menjadi lebih agresif. Duterte mengizinkan polisi menembak mati terduga pelaku kejahatan—kebanyakan cuma pecandu ataupun pengedar kelas teri. Hingga artikel ini dilansir, penembakan misterius ala Filipina menewaskan lebih dari 7.000 orang. Laporan lain disusun oleh Amnesty International malah memperkirakan korban tewas akibat kebijakan Duterte mencapai lebih dari 9.000 orang. Ini jumlah besar sebab Filipina tidak sedang mengalami wabah penyakit serta perekonomiannya stabil

Awalnya, aksi Duterte mengizinkan polisi dan pasukan rahasia menghabisi bandar narkoba memperoleh sambutan hangat. Setelah tiga bulan berjalan dan ribuan orang jadi korban, komunitas internasional mengecam pendekatan Filipina mengatasi kriminalitas dan kasus narkoba sebagai kebijakan salah alamat.

Insiden pada Februari lalu memaksa Duterte sedikit mengerem aksi penembakan bandar/pengguna narkoba. Saat itu, beberapa aparat kepolisian Filipina menyiksa pengusaha asal Korea Selatan sampai tewas karena dituduh membawa narkotika. Keluarga mendiang sempat diperas juga oleh salah satu penyidik. Skandal ini mempermalukan citra Duterte yang dikenal sebagai pejabat bersih.

Baru Maret lalu, Filipina melanjutkan program tembak mati pengguna/pengedar narkoba. Kepala Polisi Filipina Jendera Ronald dela Rosa mengatakan Pesiden Duterte memerintahkan semua aspek operasi dikaji ulang. Skandal salah tangkap pengusaha Korsel itu mereduksi efek mengerikan dari eksekusi mati tanpa peradilan yang dilakukan aparat atas restu Presiden Dutete. Ke depan, Dela Rosa mengatakan kriteria tembak di tempat pada pelaku kriminal akan lebih fleksibel. Program ini diberi nama 'Operation Double Barrel: Reloaded'.

"Nantinya operasi pemberantasan kriminalitas dari pemerintah Filipina "tak akan lagi berlumur darah. Bahkan, kalau perlu eksekusi mati para kriminal itu tak memunculkan darah sama sekali.