Gerakan melawan hoax di Indonesia
Ilustrasi oleh Farraz Tandjoeng
Pemilu

Beginilah Perang Penyebar Hoaks dan Mereka yang Menangkalnya Jelang Pemilu

Media sosial dan grup WhatsApp berperan besar mempengaruhi opini warga ketimbang media tradisional. VICE ngobrol bersama operator akun tuyul serta pihak yang melawan persebaran disinformasi di tahun politik.
17.12.18

Di ruangan yang sumpek oleh meja, kursi, dan komputer, dan laptop, Muhammad Khairil Haesy jarang sekali mengalihkan pandangan dari layar monitor komputernya. Ruang itu tergolong sempit buat sebuah kantor dengan tujuh karyawan. Untuk beranjak dari satu meja ke meja lain orang harus berjalan bergantian dan saling bersenggolan.

Kantor sempit itu disewa sejak 2016 oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), lembaga nonpemerintah dengan tagline terkenalnya ‘Turn Back Hoax’ yang fokus melawan hoaks dan disinformasi di dunia maya. Di kantor sempit itulah, setiap harinya pekerja di Mafindo memantau dan melakukan cek fakta terhadap hoaks dan disinformasi yang tersebar lewat semua platform sosial media.

Iklan

Hampir tiga tahun belakangan Haesy bekerja sebagai hoax buster di Mafindo. Saat ditemui VICE, pria berbadan gempal dan berkacamata tebal tersebut sudah seminggu lebih lembur. Ia mengenakan kemeja biru berbahan flanel dengan motif kotak-kotak andalannya, namun raut mukanya menunjukkan ia tengah frustrasi.

Beberapa hari sebelumnya Haesy menemukan sebuah narasi hoaks berjudul “23 Kebetulan Itu” beredar dari broadcast grup WhatsApp. Narasi hoaks tersebut sempat membuat Haesy pusing. Pasalnya, pesan berantai itu mencampurkan beragam fakta dan berita bohong dengan framing yang mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo. Inti dari hoaks tersebut adalah bagaimana pemerintah Cina berusaha membangkitkan Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat berbagai lobi politik di Indonesia.

"Saya butuh waktu seminggu buat melakukan debunk hoaks tersebut," kata Haesy. "Ada 23 poin dalam hoaks itu. Dan itu merupakan hoaks yang paling sulit di-debunk karena mencampurkan fakta, disinformasi, dan narasi yang dibuat seolah merupakan kebetulan. Sekilas itu seperti opini tapi dibuat untuk menggiring pandangan masyarakat agar percaya bahwa pemerintah Indonesia dan Cina bersekongkol agar PKI bangkit."

1545037909020-P1080655_Mafindo-office

Kesibukan di ruang kerja Mafindo. Foto oleh penulis

Hoaks rumit macam itu makanan sehari-hari bagi Haesy dan kawan-kawannya di Mafindo. Menjelang pemilihan presiden April 2019, Haesy saban hari disibukkan dengan hoaks yang angkanya selalu naik setiap bulan. Dari data Mafindo, ada 65 hoaks yang berhasil di-debunk alias diklarifikasi selama Juli 2018. Angka tersebut naik menjadi 79 hoaks di Agustus, lantas 86 hoaks di September. Sepanjang Oktober angka hoaks naik lagi menjadi 111. Sekira 80 persen dari hoaks tersebut adalah hoaks bernada politik yang menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Ketika kita sudah melakukan klarifikasi, mungkin hoaks sudah di-share ribuan kali. Ironisnya jika hoaks di-share ribuan kali, hasil debunking mungkin hanya di-share puluhan kali."

Haesy mengatakan persebaran hoaks tetap tinggi, kendati media sosial mengubah kebijakannya seperti mewajibkan pengguna akun baru untuk menyertakan kartu identitas dan nomor telepon aktif. Sebabnya persebaran hoaks kini muncul dari sudut-sudut tergelap bernama WhatsApp grup yang kemudian beresonansi ke kanal media sosial lain, seperti Facebook.

Agustus lalu Mafindo resmi mendapat sertifikasi dari International Fact-Checking Network (IFCN). Haesy mengatakan kini Mafindo juga bekerja sebagai pengecek fakta pihak ketiga yang bekerja sama dengan Facebook. Kini setiap ada hoaks yang beredar di Facebook, Mafindo bisa dengan mudah melakukan flagging dan mengecek fakta. Ketika sebuah hoaks telah di- debunk, Facebook akan menghapus atau membatasi persebaran hoaks dan menyertakan hasil debunk dari Mafindo yang mengklasifikasinya sebagai postingan hoaks.


Tonton sensus VICE, kami bertanya pada ratusan anak muda Indonesia tentang politik, ekonomi, cita-cita, dan bayangan mereka soal masa depan negara ini:


Masalahnya, hoaks kadang terlanjur viral sebelum bisa diverifikasi. Mafindo bilang mereka hanya mampu men-debunk rata-rata enam hoaks setiap harinya. Setiap hoaks membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk di-debunk. Ketika hasil debunk telah dirilis, tak banyak yang bisa diharapkan.

"Rasanya seperti berkejaran dengan hoaks setiap harinya," kata Haesy. "Ketika kita sudah melakukan klarifikasi, mungkin hoaks sudah di-share ribuan kali. Ironisnya jika hoaks di-share ribuan kali, hasil debunking mungkin hanya di-share puluhan kali."

Iklan

Hasil debunk hoaks “23 Kebetulan Itu” yang di-post di halaman Facebook Mafindo, ironisnya, cuma di-share dua kali dan hanya mendapat likes 17. Padahal entah seberapa viral hoaks tersebut di grup WhatsApp.

"Tapi itu lebih baik jika dibandingkan tidak melakukan apapun terhadap hoaks," kata Haesy.

1545046656009-politikus-pupputeer-01

Infografik oleh Farraz Tandjoeng

Penetrasi internet di Indonesia mencapai 143 juta jiwa atau 54,68 persen dari total populasi yang sebesar 262 juta jiwa, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Indonesia menduduki peringkat keempat dalam hal pengguna Facebook di seluruh dunia, sebanyak 126 juta di antaranya adalah pengguna aktif.

Selain itu, 104,8 juta penduduk Tanah Air adalah pengguna aktif WhatsApp. Mengingat jumlah pengguna internet aktif sebanyak itu, tak heran jika persebaran hoaks mencapai momentumnya pada saat musim politik.

Rupanya WhatsApp juga menjadi pilihan lantaran memiliki kecepatan dalam distribusi informasi (maupun disinformasi) melebihi media konvensional. Dalam sebuah studi yang diadakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyebutkan bahwa 62,8 persen responden kerap menerima hoaks lewat aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Sedangkan sebanyak 92.40 responden juga kerap menerima hoaks lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube.

Pada pemilihan presiden 2014 ketika Joko Widodo-Jusuf Kalla bertarung melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah masa hoaks menjadi senjata andalan untuk menjatuhkan lawan politik. Kala itu hoaks disebar melalui tabloid Obor Rakyat dan situs media, seperti di antaranya postmetro.co; pkspiyungan.com; dan arrahmahnews.com, yang dibuat menyerupai media mapan untuk menyerang Joko Widodo yang dianggap sebagai antek komunis dan keturunan Cina. Saat itu Indonesia belum siap menghadapi berita palsu dan hoaks berubah menjadi bola liar karena media mainstream belum siap untuk melakukan klarifikasi dan pengecekan fakta.

Iklan

Direktur komunikasi politik dari tim pemenangan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk pilpres 2019, Usman Kansong, mengatakan bahwa persebaran hoaks mengalami pergeseran jika dibandingkan antara pilpres 2014 dan pilpres 2019. Media sosial kala itu belum terlalu digunakan untuk menyebar hoaks secara sistematis. Meski pada saat itu belum ada data dan statistik yang memperlihatkan tingginya intensitas persebaran hoaks, Usman mengatakan masyarakat masih berperan pasif karena hanya menjadi sasaran hoaks. Bedanya kini, masyarakat bisa menjadi agen aktif yang memproduksi atau membantu persebaran sebuah hoaks, ujar Usman.

"Ada perkembangan lanskap media sosial dan ekosistem yang luar biasa saat ini," kata Usman. "Celakanya, di sisi lain, juga dapat dimanfaatkan untuk memproduksi dan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian."

1545044047730-INFOGRAPHIC-CREDIT-NIKE-SHABRINA-3

Pasca pilpres 2014, tepatnya saat Jakarta menggelar pemilihan gubernur pada 2017, persebaran hoaks mencapai level baru ditandai dengan munculnya ‘pabrik hoaks’ bernama Saracen dan Muslim Cyber Army (MCA). Saracen, yang konon kata pihak kepolisian, merupakan organisasi terstruktur yang bisa disewa oleh klien untuk memproduksi dan menyebarkan hoaks. Saat itu Saracen disinyalir memiliki 2.000 akun palsu untuk menyebar hoaks. Sementara jumlah akun yang tergabung dalam grup Saracen mencapai 800.000 akun. Sementara untuk mendefinisikan MCA sebenarnya agak sulit karena kelompok tersebut lebih seperti sebuah grup Facebook yang tidak terstruktur dan mayoritas beranggotakan orang yang anti terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Kendati jaringan MCA dan Saracen telah dibongkar, produksi konten hoaks tidak juga menurun. Dalam pengamatan singkat di Facebook, telah muncul lusinan akun yang memakai embel-embel muslim cyber army. Salah satu yang terbesar adalah grup tertutup Muslim Cyber Army Secrets yang memiliki 9.152 anggota. Bermacam postingan berbau black campaign dan hoaks bertebaran di grup tersebut. Namun, dari pengamatan di lima buah grup dengan nama muslim cyber army, engagement terhadap hoaks justru turun. Tidak ada hoaks yang menjadi viral yang berasal atau berakhir di grup tersebut.

Iklan

Mungkin, itu terjadi karena dua faktor, kata Haesy. Pertama, generasi milenial—yang mencapai 49.52 persen dari total penduduk yang menggunakan internet—sudah lebih awas dengan tipe-tipe hoaks yang tersebar lewat dunia maya.

"Generasi milenial sudah biasa melakukan filter ketika menemukan sebuah berita," kata Haesy. "Mereka juga tidak tertarik menyebarkannya."

Kedua, kata Haesy, Facebook yang bekerja sama dengan pihak ketiga dan media mainstream bisa jadi telah berhasil meminimalisir persebaran suatu hoaks di dunia maya, meski belum ada penelitian komprehensif yang bisa membuktikan keberhasilan itu di Indonesia.

Pihak Facebook, yang mengutip tiga buah studi masing-masing dari Stanford University; University of Michigan; dan harian asal Perancis Le Monde, menyatakan usaha memerangi hoaks akhirnya menuai hasil dengan turunnya engagement terhadap konten hoaks. Studi tersebut yang meneliti ratusan situs produsen hoaks dan lebih dari 10.000 konten disinformasi mengatakan engagement terhadap postingan yang berasal dari situs-situs tersebut menurun hingga 60 persen.

Project coordinator Internews.org dan trainer Google News Initiative, Arfi Bambani Amri, pesimistis dengan klaim pencapaian Facebook. Meski interaksi hoaks di platform media sosial seperti Facebook menurun, bukan berarti produksi dan persebaran hoaks telah menurun secara universal. Bagi Arfi produksi hoaks semakin parah dari segi kuantitas dibandingkan masa menjelang pilpres 2014.

Salah satu persoalannya, masyarakat sudah semakin melek teknologi media sosial namun tidak dibarengi dengan literasi digital yang mumpuni. Arfi, mengutip istilah yang dilontarkan oleh Alexis Madrigal dari The Atlantic, mengatakan Indonesia kini tengah memasuki era dark social, fenomena ketika persebaran data terjadi secara tertutup tanpa bisa termonitor atau terlacak oleh sistem analisis konvensional.

Iklan

Arfi mengatakan persebaran data di dark social umumnya terjadi di platform yang terenkripsi seperti Telegram dan terutama yang paling populer, WhatsApp. Dari Survei Penggunaan Teknologi Informasi Tahun 2017 yang dirilis oleh Kominfo, sebanyak 84.76 persen responden merupakan pengguna aktif aplikasi pesan instan, di mana WhatsApp merupakan salah satu aplikasi paling favorit.

1545044191872-INFOGRAPHIC-CREDIT-NIKE-SHABRINA-3

"Saya merasa persebaran hoaks terjadi begitu cepat ketika pilkada Jakarta 2017," kata Arfi. "Karena penggunaan medium utamanya adalah WhatsApp. Awalnya terjadi di WhatsApp grup kemudian berpindah ke grup dan individu lain. Seperti estafet. Itu terjadi dalam hitungan detik. Sulit mengetahui siapa yang menyebar dan menangkalnya."

Menurut Arfi, grup WhatsApp telah menjadi echo chamber yang mengamplifikasikan bias konfirmasi, ketika orang dengan pola pikir sama terjebak dalam penerimaan suatu informasi yang telah terdistorsi oleh kepercayaannya sendiri (belief). Inilah, menurut Arfi, yang dimaksud post-truth.

Direktur komunikasi politik tim pemenangan kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk pilpres 2019, Usman Kansong tidak menampik penggunaan grup WhatsApp efektif buat kampanye digital. Namun dia menolak tudingan jika penggunaan grup WA memicu persebaran hoaks seperti yang terjadi pada pilpres Brasil dan India. Usman menyebut grup WhatsApp sekadar bagian dari "serangan udara"—sebuah operasi klandestin yang tertutup kendati publik bisa leluasa bergabung dengan grup tersebut.

Iklan

"Grup WhatsApp kami gunakan untuk urusan internal tim seperti berkoordinasi dan berdiskusi tentang strategi," kata Usman. "Setiap individu anggota tim kemudian menjadi anggota di berbagai grup WhatsApp. Di sinilah setiap individu bisa mengkampanyekan calon dengan cara masing-masing."

Sebuah grup WhatsApp yang dibuat salah satu tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bernama Bambu Apus 10—merujuk alamat markas tim pemenangan tersebut—masih sesekali menjadi ladang persebaran hoaks. Salah satu hoaks yang viral di grup tersebut, dan kemudian pindah ke kanal Facebook, berupa sebuah narasi yang menuding partai pendukung Joko Widodo melakukan politik transaksional dengan pemerintah Cina supaya PKI bangkit. Persis seperti yang ditemukan Haesy. Postingan hoaks tersebut masih bisa ditemui di Facebook dan menuai 2.476 share dan 1.100 likes.

Dalam upaya pemenangannya, kubu calon presiden, baik petahana ataupun oposisi, memiliki tim kampanye pemenangan. Tim tersebut memiliki struktur organisasi jelas dan terdaftar di KPU. Namun di balik hal itu, tim kampanye juga memiliki pasukan siber yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu serta tim yang berisikan para relawan digital. Rata-rata mereka bekerja klandestin dan tak terdaftar di KPU, sehingga sulit untuk melacak jejaringnya. Relawan dan tim siber tersebut memproduksi dan menyebarkan konten, serta menjadi tameng ketika calon mereka diserang oleh kubu lawan.

Iklan

Taufik Hidayat, ketua harian relawan digital Pride yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga, mengatakan jumlah relawannya mencapai 12.000 orang, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk mendukung kampanyenya, Pride telah membuat ribuan grup WhatsApp yang fungsinya, "menangkap isu-isu sosial dan politik di level terbawah."

"Sasaran relawan digital kami adalah segmen menengah ke bawah,” kata Taufik. "Kami ingin menangkap apa kegelisahan yang tengah dirasakan oleh masyarakat bawah."

Setelah ditelusuri lebih lanjut, kantor Pride berada satu gedung dengan sebuah digital marketing agency bernama Menara Digital yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. Menara Digital, sesuai deskripsi di situsnya adalah konsultan pemasaran internet yang fokus dengan search engine optimization (SEO), pemasaran media sosial, dan layanan manajemen media sosial.

Ketika saya mencoba mengirim email ke salah satu founder-nya, alamat email yang tertera di situs ternyata tidak valid. Saya menemukan kontak salah satu founder-nya di Twitter. Anthony Leong, menurut bio di Twitter dan situsnya, adalah seorang pakar komunikasi yang "piawai mengelola komunikasi politik di dunia maya."

Selain menjabat sebagai founder Menara Digital, Leong juga menjabat ketua tim relawan Pride. Saat dikonfirmasi, dia menolak bila disebut menjalin kontrak politik dengan kubu pasangan Prabowo-Sandiaga. Kerjasama mereka murni dilakukan secara sukarela alias pro bono. Anthony menolak ketika VICE hendak menyambangi kantornya dan melihat kegiatan tim relawan Pride.

1545043743419-IMG-20181108-WA0006_Pride-digital-team-leader-Anthony-Leong

Anthony Leong (memegang mic) dalam sebuah diskusi yang menghadirkan cawapres Sandiaga Uno

"Kami tegaskan kalau kami tidak pernah menyebarkan hoaks," kata Anthony lewat sambungan telepon. "Kami memang memiliki ratusan bahkan ribuan grup WhatsApp. Tapi kami lebih mengutamakan gerakan positif dalam kampanye."

Mengurai jejaring tim cyber yang berupaya memenangkan pilpres 2019 amat sulit, karena semua kesepakatan dan aktivitas terjadi di belakang layar. Semua itu juga tanpa kontrak tertulis. Kadang, jejaring tim cyber tersebut disewa oleh public relations agency atas persetujuan tim kampanye, namun seringkali semua kesepakatan di luar pantauan publik.

Iklan

Salah seorang koordinator tim siber dan buzzer adalah Ibang Tokek, yang menolak menyebutkan nama aslinya untuk menghindari gugatan dari mantan klien. Dia sudah berpengalaman mengelola bisnis hoax ataupun disinformasi sejak lebih dari lima tahun lalu. Ibang bekerja tanpa terikat institusi atau lembaga. Ia biasa disewa oleh empat hingga lima tim kampanye untuk membuat dan menyebarkan berbagai konten politik. Ibang mengatakan lanskap pilpres 2019 sangat berbeda dengan 2014, terutama ketika kini lebih banyak faksi atau tim siber yang mungkin bekerja sendiri tanpa ada rantai komando.

"Investor politik saat ini sudah banyak," kata Ibang. "Mereka berani mengorbankan uang banyak buat mengelola pasukan media sosial. Kemudian banyak faksi yang akhirnya muncul. Meski tujuan mereka sama, untuk memenangkan kandidat pilihannya."

Ibang menjelaskan ketika pilpres 2014, jumlah pasukan siber masih sedikit dan tersentralisasi dalam rantai komando yang jelas. Belakangan, tim siber tersebut pecah menjadi faksi-faksi yang bergerak mandiri. Kendati tujuan mereka sama, pola persebaran disinformasi dan konten kampanye menjadi lebih chaos, karena setiap tim siber punya isu yang digulirkan untuk menyerang lawan.

"Kebanyakan tidak terorganisir dengan rapi," kata Ibang. "Semuanya terfragmentasi. Saya diberi tugas merapikan faksi-faksi ini. Tugas saya adalah membuat satu isu utama yang besar sehingga faksi-faksi tim siber ini bisa serempak menyebarkan konten yang sama."

Iklan

Ibang mengatakan timnya menyiapkan segudang data dan riset untuk melihat kelemahan tim lawan. Ia membagi strategi pemenangan kandidat dalam tiga tahap. Tahap pertama, timnya akan menyebar konten glorifikasi dan pencapaian kandidat yang didukung. Tahap kedua, kampanye negatif yang berisi kelemahan lawan mulai digulirkan. Ketiga, adalah tahap black campaign menjelang hari pencoblosan. Tahap terakhir ini membuat tim lawan mustahil untuk recovery, kata Ibang.

"Kami selalu punya kartu truf yang siap dilemparkan ketika masa akhir kampanye," kata Ibang yang mengaku bisa meraup puluhan juta rupiah setiap bulan dari bisnis ini. "Ini murni profesi, bisnis. Tidak ada sangkut pautnya dengan idealisme politik pribadi."

Ibang saat ini membawahi satu tim berisikan 20 orang untuk kampanye digital. Masing-masing anggota itu memiliki sekira 20-30 akun anonim di media sosial yang memiliki tugas spesifi,k seperti conversation starter hingga melakukan debat di kolom komentar. Setiap akun tersebut, tergantung jumlah follower organik-nya, bisa dijual hingga jutaan rupiah.

Ibang bilang, untukmembuat sebuah konten viral tidak melulu harus dilakukan oleh akun dengan jumlah follower ribuan. Akun dengan pengikut rendah, dalam hal ini yang palsu dan anonim, bisa menggulirkan sesuatu yang akhirnya bisa viral. Ini sesuai dengan analisis yang dilakukan Drone Emprit.

Ibang menjelaskan, satu tahun sebelum kampanye pilpres 2019 dimulai, tim siber yang dibawahinya selesai memetakan pemangku kepentingan di partai politik dan influencer. Secara sistematis, akun-akun palsu miliknya akan mulai mengikuti akun-akun organik milik petinggi parpol dan influencer tersebut dan mulai melakukan kampanye terselubung secara konsisten. Ketika interaksi sudah terjalin, influencer dan petinggi parpol tersebut akan menangkap konten yang disebarkan akun palsu dan akhirnya menjadi viral.

"Kuncinya adalah memelihara akun-akun palsu tersebut agar memiliki persona dan karakter," kata Ibang. "Sehingga influencer dan petinggi parpol akan percaya bahwa akun itu organik. Padahal itu akun tuyul."

Iklan

Baik Mafindo dan Drone Emprit kini tengah mengembangkan sistem yang mampu memonitor persebaran hoaks lewat WhatsApp. Pada 2018, Mafindo telah merilis sistem bernama WhatsApp Hoax Buster (WHB) yang merupakan sebuah ekstensi Google Chrome. Sistem WHB tersebut berupa database yang secara otomatis akan mengkonter hoaks yang masuk ke dalam WhatsApp. Ketika sebuah hoaks baru muncul dan tidak ada di database, masyarakat bisa melapor lewat sistem ekstensi tersebut untuk segera di-debunk.

Sementara Drone Emprit saat ini tengah mengembangkan sebuah sistem yang secara otomatis dapat menginfiltrasi grup-grup WhatsApp untuk memantau percakapan di grup tersebut.

Gerakan untuk memperbaiki literasi digital terus dilakukan oleh segenap pihak, terutama dari pemerintah. Hanya saja opsi yang ada saat ini masih terbatas pada publik yang melapor ke pihak Kominfo dengan mengirim tangkapan layar hoaks tersebut ke email Kominfo. Hoaks hasil laporan masyarakat kemudian dapat dilihat di database Kominfo.

Kristantyo Wisnubroto, staf di jaringan pemberitaan Kominfo, mengatakan pihaknya menginisiasi kanal khusus) yang menjembatani komunikasi antar kementerian. Tujuannya agar terdapat suatu keseragaman narasi untuk menangkal hoaks yang menyerang pemerintah.

"Ini seperti sebuah government public relation," kata Wisnubroto. "Strategi komunikasi ini memungkinkan kita untuk berbagi data sehingga publik bisa mengakses dengan cepat."

Dalam tataran yang lebih luas, pemerintah juga menginisiasi gerakan masyarakat bernama Siberkreasi yang mengajak semua pekerja industri kreatif, influencer, akademisi, dan pemerintah untuk memproduksi konten kreatif agar masyarakat lebih kritis terhadap suatu pemberitaan. Gerakan tersebut saat ini telah diikuti lebih dari 130.000 peserta di 52 kota di Indonesia.

"Hoaks memang akan terus ada, mungkin kita tidak bisa membendungnya," kata Wisnubroto. "Tapi kita bisa memberi pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat untuk menyikapinya."


Artikel ini merupakan bagian dari Southeast Asian Press Alliance 2018 Journalism Fellowship, dan didukung dengan hibah dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.