Pemerintah Rusia Berencana Matikan Seluruh Jaringan Internet di Negaranya

Pemerintah Rusia dalam waktu dekat berencana mematikan seluruh jaringan internet di wilayahnya. Keputusan ini diambil sebagai proses uji coba pertahanan siber Negeri Beruang Merah, demi mempersiapkan diri seandainya negara-negara Barat melancarkan serangan siber balasan.

Pemutusan sambungan internet—seyogyanya terjadi sebelum April 2019—adalah bagian dari rencana pertahanan yang disetujui Presiden Rusia Vladimir Putin. Tujuannya memastikan independensi ruang internet Rusia (Runet) dalam jaringan internet global, sehingga akan tetap beroperasi kendati koneksi dari Rusia ke server global diputus sepihak.

Rusia khawatir negara-negara Barat mulai jengah dengan serangan siber dan kampanye disinformasi yang disponsori Moskow. Belakangan muncul indikasi akan ada upaya memutus akses Rusia ke jaringan internet global. Tak ayal, Kremlin merasa perlu bersiap-siap jika hal itu benar-benar terjadi.

"Rusia adalah musuh terbesar di jagat internet bagi Amerika Serikat karena punya kemampuan luar biasa memengaruhi pengguna internet," kata Dan Coats, Direktur Badan Intelijen Nasional Amerika (NSA), di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat pada Februari 2019. Selain melancarkan kampanye disinformasi yang dilancarkan pada pilpres AS 2016, peretas-peretas asal Rusia juga berhsil menginfiltrasi sejumlah infrstruktur nasional vital di Negeri Paman Sam.

Beleid mengenai jaringan internet Rusia—diberi nama Program Nasional Ekonomi Digital—pertama kali diperkenalkan ke parlemen Rusia Desember 2018. Tujuan pamungkas aturan ini adalah terciptanya internet nasional Rusia yang juga berfungsi sistem penyaringan informasi mirip seperti kebijakan sensor massal kata-kata sensitif ataupun berita kritis ala Partai Komunis Tiongkok yang berjuluk 'Tembok Besar Internet'.

Walaupun mayoritas perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet menyambut baik penerapan sistem baru tadi, sebagian lainnya khawatir akan ada gangguan bagi kultur Internet di Negeri Beruang Merah, seperti dilaporkan media setempat RosBiznesKonsalting.

Beberapa bulan lalu, NATO dan sekutunya mengancam segera membalas agresi Rusia di jagat internet. Agresi itu mencakup peretasan pembangkit listrik di Ukraina, hingga mencampuri proses demokrasi di sejumlah negara lewat serangkaian kampanye disinformasi.

Sejauh ini, balasan yang diterima Rusia baru sebatas sanksi internasional kepada Moskow. Putin dan para pembuat kebijakan di Rusia terlanjur khawatir balasan yang lebih parah akan dilancarkan negara barat di masa depan. Makanya kebijakan ekstrem mematikan akses Internet harus diujicoba.

Moskow mewajibkan penyedia layanan internet (ISP) di Rusia agar memutakhirkan sistem mereka. Kalau sudah di-update, sistem itu mengalihkan traffic internet setempat ke server-server yang terletak di dalam negeri, dan telah disetujui atau dikelola oleh Roskomnazor, Kementerian Pengawas Internet di Rusia.

Rusia juga berencana membangun Domain Name System (DNS)—yang bekerja seperti buku telepon untuk internet—versi mereka sendiri.

Saat ini terdapat 12 organisasi berwenang mengawasi root server DNS di jaringan internet global. Sayangnya, tak satupun dari perusahaan ini berada di teritori Rusia. Sebagai solusinya, pihak berwenang di Rusia sudah membangun cadangan DNS yang pernah diuji coba pada 2014 dan 2018.

DAlam rangka tes pemutusan internet, para penyedian layanan internet di Rusia wajib mengarahkan traffic internet di Rusia melewati routing point yang dikontrol negara.

Sejumlah pengkritik kebijakan pemerinah Rusia menuding semua ini hanyalah langkah awal penciptaan sistem sensor dan pengawasan skala besar. Lewat sistem Internet macam ini, para pejabat Kremlin bisa menghalangi traffic internet—misalnya konten video, berita, ataupun percakapan medsos—yang tidak mereka sukai.

Beberapa tahun ini, Moskow berusaha mempererat cengkramannya di jagat internet. Usaha paling gamblang adalah mewajibkan perusahaan telekomunikasi Rusia menyimpan semua data pengguna, selama enam bulan serta 9 bulan, beserta metadatanya di server pemerintah.

Selain itu, Rusia pernah memaksa Facebook dan Google untuk menyimpan data mereka di dalam wilayah Rusia. Alasannya jelas sekali: agar Kremlin bmudah memerintahkan dua perusahaan raksasa tadi menyerahkan data pengguna mereka, jika pemerintah Rusia sedang membutuhkannya.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News