Presiden Joko Widodo mengumumkan target vaksinasi terhadap lima juta guru dan dosen di seluruh Indonesia bisa selesai pada Juni 2021. Dengan begitu, pembelajaran tatap muka secara normal harapannya bisa berlangsung sebulan kemudian.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam acara vaksinasi massal di SMAN 70 Jakarta Selatan pada hari ini (24/2).
Mereka yang menerima vaksin adalah organisasi guru penerima undangan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, guru Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Pada Maret 2020, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan belajar daring atau jarak jauh mengingat jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat. Dalam perkembangannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan kebijakan untuk membuka sekolah lagi kepada pemerintah daerah.
Melalui SKB 4 Menteri pada Agustus lalu, pemerintah mengizinkan wilayah dengan status zona kuning dan hijau untuk melakukan belajar tatap muka. Selain itu, masing-masing sekolah mulai dari PAUD hingga SMA wajib mengisi daftar periksa di situs Kemendikbud untuk menginformasikan kesiapan mereka.
Bukan hanya tentang tantangan yang dialami murid selama belajar jarak jauh, kesiapan juga dinilai dari ketersediaan perlengkapan sanitasi serta kebersihan. Misalnya, apakah sekolah mampu menyediakan tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan disinfektan. Kepatuhan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak juga harus dilaporkan.
Menurut Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung vaksin bukanlah satu-satunya jawaban terhadap pertanyaan kapan sekolah tatap muka secara normal bisa dilangsungkan kembali.
“Jadi, memang kalau kemudian vaksin ini diberikan, saya kira juga tidak jaminan bahwa proses penyebaran virus akan terhenti karena kan kita juga dengar cerita yang sudah terima vaksin dua kali, bahkan masih bisa tertular Covid-19 ini,” tuturnya saat dihubungi VICE.
Dia menilai pemberian vaksin semestinya juga dilakukan menyeluruh, bukan hanya kepada guru dan tenaga pendidikan. “Kan yang ada di sekolah bukan cuma guru dan tenaga pendidikan saja, tetapi juga ada siswa. Nah, ini yang saya kira juga tidak ada jaminan bahwa ketika mereka ke sekolah ada dalam kondisi sehat-sehat betul. Bisa jadi mereka tertular di rumah, misalnya, atau di jalan,” imbuhnya.
Argumen ini seperti yang disampaikan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono kepada VICE beberapa saat lalu, bahwa pemerintah dan masyarakat tidak boleh hanya menggantungkan nasib hanya kepada vaksin. Apabila ini terjadi, maka akan berbahaya. “Edukasi 3M [memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak] tidak prioritas karena beralih untuk edukasi meningkatkan penerimaan vaksin oleh publik,” kata Pandu.
Sejauh ini, sudah ada cukup banyak sekolah yang menjalankan kegiatan belajar secara langsung, tetapi dengan pembatasan jumlah murid secara bergantian. Tetapi, seandainya benar aktivitas berlangsung normal pada Juli nanti, Fahriza mengatakan akan muncul persoalan lain.
Dia khawatir bahwa masih banyak sekolah yang belum mampu mengikuti syarat yang ditetapkan dalam SKB 4 Menteri tersebut. Ia menuturkan kurang dari 50 persen sekolah yang mengisi daftar periksa. “Bagaimana kemudian protokol kesehatannya? Bagaimana sekolah menyediakan peralatan sanitasi dan lain sebagainya?” kata Fahriza.
Selain karena kelalaian dalam menerapkan protokol kesehatan, dia juga menyoroti kurangnya anggaran sekolah negeri yang hanya bergantung kepada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kalau dilihat hasil penelitian Kemendikbud, hanya 5,67 persen kepala sekolah yang mengalokasikan anggarannya untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Lebih banyak anggaran sekolah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara daring,” jelasnya.
Pada saat bersamaan, hanya 6,48 persen pemerintah daerah yang memberi bantuan keuangan tetapi untuk kebutuhan belajar jarak jauh. Sebanyak 38,46 persen kepala sekolah mengaku tidak ada bantuan sama sekali. Oleh karena itu, FSGI berharap hanya sekolah dengan protokol kesehatan baik yang mendapatkan izin untuk dibuka secara normal.
Di sisi lain, ia juga khawatir sikap abai akan muncul tak lama begitu sekolah dibuka secara normal seandainya tidak ada evaluasi dan pengawasan dari pemerintah. “Jangan waktu diverifikasi saja bisa memenuhi protokol kesehatan, tetapi begitu sekolah berjalan satu atau dua bulan, lalai terhadap protokol kesehatan,” tandasnya.