Presiden Duterte, yang namanya tenar lantaran menggalang perang brutal melawan Narkoba di negerinya, mengatakan dalam sebuah pertemuan LGBT di kota asalnya, Davao City, bahwa dirinya mendukung legalitas pernikahan sesama jenis dan akan berusaha melindungi hak-hak kaum LGBT.“Saya mendukung pernikahan sesama jenis jika itu tren masa kini. Kalau ini bikin kalian makin bahagia, saya mendukungnya,” ujarnya.
“Kenapa harus membela moralitas yang tak lagi bekerja dan ketinggalan zaman? Itu sudah basi.”
Sayangnya, orang terkuat di Filipina itu punya catatan yang plin-plan terkait hak-hak LGBT. kendati pada masa kampanye pilpres 2016 Duterte menyerukan perubahan undang-undang agar hubungan sesama jenis bisa dilegalkan, dirinya segera menarik ucapannya pada Maret lalu dengan mengatakan hal itu tak mungkin dilakukan karena “kita semua penganut agama katolik.” Malah, Duterte pernah menggunakan isu hak LGBT untuk menyerang negara barat yang mengkritik kepemimpinannya. Agustus tahun lalu, dia melontarkan hinaan bernada homofobik terhadap Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Philip Goldberg dan September lalu, Duterte berani bertanya apakah Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina seorang “gay atau pedofil” karena terus menerus menyoroti pembunuhan para pemuda dalam perang narkota Duterte. Namun, di tengah ramainya debat tentang amandemen undang-undang pernikahan, Duterte mengklaim jika dirinya berubah pendirian “Saya mau pernikahan sesama jenis. Masalahnya, kita harus mengubah undang-undang, untungnya kita bisa mengamandemen undang-undang,” katanya.
Duterte juga mengaku bahwa dia punya dua saudara ipar gay dan berkelakar bahwa dirinya pernah mempertanyakan identitas gendernya. “Sewaktu SMA, saya tak tahu kalau saya mau jadi perempuan atau laki-laki,” ujarnya. Dukungan Duterte terhadap pelaksanaan hak-hak LGBT—termasuk di dalamnya kewajiban mengangkat perwakilan komunitas LGBT untuk menjadi penasehat pemerintah—menempatkannya pada posisi yang bersebrangan dengan Gereja Katolik, sebuah kekuatan besar di negara yang lebih dari 80 persen penduduknya beragama Katolik Roma. awal tahun ini, Uskup Agung Filipina menyerukan perlawanan terhadap usaha melegalkan pernikahan sesama jenis. Filipina sendiri pada kenyataannya memiliki cap sebagai salah satu negara di Asia yang paling ramah dengan komunitas LGBT di. Sebuah Polling pada 2014 menunjukan bahwa hampir tiga perempat penduduk Filipina percaya bahwa homoseksualitas harus diterima apa adanya. Namun, perubahan perundangan di negera itu terhambat beragam norma sosial dan kekeluargaan yang mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak antara perempuan dan laki-laki.
Sayangnya, orang terkuat di Filipina itu punya catatan yang plin-plan terkait hak-hak LGBT. kendati pada masa kampanye pilpres 2016 Duterte menyerukan perubahan undang-undang agar hubungan sesama jenis bisa dilegalkan, dirinya segera menarik ucapannya pada Maret lalu dengan mengatakan hal itu tak mungkin dilakukan karena “kita semua penganut agama katolik.” Malah, Duterte pernah menggunakan isu hak LGBT untuk menyerang negara barat yang mengkritik kepemimpinannya. Agustus tahun lalu, dia melontarkan hinaan bernada homofobik terhadap Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Philip Goldberg dan September lalu, Duterte berani bertanya apakah Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Filipina seorang “gay atau pedofil” karena terus menerus menyoroti pembunuhan para pemuda dalam perang narkota Duterte. Namun, di tengah ramainya debat tentang amandemen undang-undang pernikahan, Duterte mengklaim jika dirinya berubah pendirian “Saya mau pernikahan sesama jenis. Masalahnya, kita harus mengubah undang-undang, untungnya kita bisa mengamandemen undang-undang,” katanya.
Duterte juga mengaku bahwa dia punya dua saudara ipar gay dan berkelakar bahwa dirinya pernah mempertanyakan identitas gendernya. “Sewaktu SMA, saya tak tahu kalau saya mau jadi perempuan atau laki-laki,” ujarnya. Dukungan Duterte terhadap pelaksanaan hak-hak LGBT—termasuk di dalamnya kewajiban mengangkat perwakilan komunitas LGBT untuk menjadi penasehat pemerintah—menempatkannya pada posisi yang bersebrangan dengan Gereja Katolik, sebuah kekuatan besar di negara yang lebih dari 80 persen penduduknya beragama Katolik Roma. awal tahun ini, Uskup Agung Filipina menyerukan perlawanan terhadap usaha melegalkan pernikahan sesama jenis. Filipina sendiri pada kenyataannya memiliki cap sebagai salah satu negara di Asia yang paling ramah dengan komunitas LGBT di. Sebuah Polling pada 2014 menunjukan bahwa hampir tiga perempat penduduk Filipina percaya bahwa homoseksualitas harus diterima apa adanya. Namun, perubahan perundangan di negera itu terhambat beragam norma sosial dan kekeluargaan yang mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak antara perempuan dan laki-laki.