Panduan Memahami Alasan Demo Terbesar Sepanjang Sejarah Hong Kong Berakhir Ricuh

Ratusan ribu warga Hong Kong turun ke jalan menolak RUU Ekstradisi dengan Tiongkok. Unjuk rasa meluas jadi kerusuhan di seluruh pulau.
AN
Diterjemahkan oleh Annisa Nurul Aziza
11.6.19
Hong Kong protests China
Polisi dan pengunjuk rasa bentrok di depan Gedung DPR Hong Kong pada 10 Juni 2019. Foto oleh AP Images.

Kerusuhan pecah di jalanan Hong Kong setelah Senin (10/6) tengah malam waktu setempat. Para demonstran bentrok dengan polisi dan gerombolan massa menyerbu barikade baja. Anggota polisi membalas dengan pentungan dan pepper spray. Bentrokan ini melukai sedikitnya tiga polisi dan seorang jurnalis.

Unjuk rasa besar-besaran ini berlangsung damai sejak Minggu. Warga Hong Kong melancarkan aksi sebagai bentuk penolakan RUU Ekstradisi yang memungkinkan Tiongkok mengirim narapidana ke negara mereka. Nyatanya aksi ini tak mampu mengetuk hati pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. Dia mengatakan pada Senin, bahwa pemerintah tetap akan mengesahkan beleid tersebut.

Para kritikus melihat ini sebagai ancaman bagi aktivis dan pegiat HAM yang menolak intervensi Beijing dalam roda pemerintahan sehari-hari Hong Kong yang selama ini masih menganut sistem demokrasi.

Panitia penyelenggara mengatakan protes tersebut dihadiri lebih dari satu juta orang, sementara kepolisian memperkirakan jumlah massanya hanya mencapai 240.000 perserta. Apabila yang dikatakan sang penyelenggara benar adanya, aksi ini menjadi demonstrasi terbesar di Hong Kong semenjak kota kembali dikuasai Tiongkok.

Berikut detail-detail lain perlu kalian pahami soal unjuk rasa besar ini:

Jadi, kenapa warga menggelar unjuk rasa?

Pemerintahan Lam telah mengusulkan diberlakukannya undang-undang yang mengizinkan pihak berwenang di Tiongkok daratan, Taiwan, dan Makau untuk mengekstradisi orang-orang dari Hong Kong.

RUU ini pertama kali diusulkan setelah lelaki asal Hong Kong diduga membunuh kekasihnya (20) yang sedang hamil ketika mereka liburan di Taiwan. Remaja 19 tahun itu tidak bisa diekstradisi ke Taiwan karena tak adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

Pemerintahan Lam mengklaim undang-undang ini bisa mencegah Hong Kong menjadi sarang penjahat, tetapi para kritikus punya pendapat lain. Menurut mereka, pemerintah Tiongkok dapat memanfaatkan RUU Ekstradisi ini untuk membungkam siapa saja yang mengkritik rezim mereka terutama soal penahanan, penyiksaan, dan pengadilan secara tidak adil dan sewenang-wenang.

RUU ini telah memicu oposisi di seluruh kalangan penduduk Hong Kong, mulai dari pengusaha dan pengacara sampai mahasiswa dan pendukung pro-demokrasi.

Bukannya Tiongkok memang memerintah Hong Kong setelah Inggris Angkat Kaki?

Jawabannya ya dan tidak sekaligus.

Inggris mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok pada 1997, tetapi kota ini berhasil mempertahankan otonomi relatif, termasuk sistem politik, peradilan dan keuangannya, selama 50 tahun berkat perjanjian yang dikenal sebagai Basic Law.

Kesepakatan itu juga memberikan perlindungan HAM dan kebebasan tertentu bagi warga, termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul.

Pegiat HAM memandang UU ekstradisi baru tersebut sebagai bagian dari upaya Tiongkok kembali menguasai perpolitikan Hong Kong dan mencabut semua aspek demokratis di negara kota tersebut.

Berhubung Lam adalah politikus pro-Beijing, dia buru-buru menyangkal keterlibatan Partai Komunis Cina dalam pembuatan beleid ini.

"Beijing tak pernah menginstruksikan saya untuk membuat RUU ini,” ujarnya pada Senin. "Kami melakukannya atas kemauan sendiri dan komitmen kami terhadap Hong Kong."

Lantas apa respons Cina melihat kerusuhan di Hong Kong?

Meskipun hampir satu dari tujuh warga Hong Kong turun ke jalan pada Minggu, media pemerintah Beijing menyalahkan “pihak asing” yang mencoba menghancurkan Tiongkok dengan menciptakan kekacauan di Hong Kong.

“Setiap orang yang berpikiran terbuka pasti akan melihat RUU ini dibuat secara sah dan masuk akal untuk memperkuat hukum dan menegakkan keadilan di Hong Kong,” mereka menyatakan.

“Sayangnya, beberapa warga Hong Kong telah dibohongi kubu oposisi dan sekutu asing untuk mendukung kampanye anti-ekstradisi.”

Situs web media internasional diblokir di Tiongkok sehingga sebagian besar warganya tak tahu-menahu seberapa massif aksi massa tersebut. Pencarian media sosial tentang demonstrasi bahkan diarahkan ke situs web pro-Beijing di Hong Kong.

Apa yang kemungkinan terjadi dalam waktu dekat?

Lam mengakui akan mempertimbangkan kritik yang diajukan para pengunjuk rasa, tetapi juga menegaskan pada Senin bahwa pembacaan kedua RUU itu akan dilakukan sesuai jadwal pada Rabu mendatang.

Dia menghaturkan rasa terima kasih kepada para demonstran yang telah berpartisipasi. Lam mencoba menenangkan para pengkritik dengan menegaskan perlindungan HAM tambahan yang diusulkan bulan lalu akan memiliki efek mengikat secara hukum.

Namun, ucapan Lam tak berhasil mengurangi ketakutan warga. Mereka berencana mengadakan demonstrasi lain pada Rabu ketika anggota parlemen mendiskusikan RUU-nya.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News