The VICE Guide to Right Now

Anies Hapus Operasi Yustisi, Pengusiran Diskriminatif Itu Emang Tak Patut Didukung

Kelas menengah yang cari kerja di Jakarta enggak pernah kena garukan. Walau maksudnya menekan angka urbanisasi, kebijakan itu tak konsisten karena cuma menyasar kelas ekonomi bawah.
01 Juni 2019, 5:14am
Gubernur Anies Hapus Operasi Yustisi DKI Jakarta, Pengusiran Diskriminatif Itu Emang Tak Patut Didukung
Polisi memantau arus pemudik di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Foto oleh Supri/Reuters

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan kebijakan penting. Ia menghapus praktik Operasi Yustiti Kependudukan (OYK) yang puluhan tahun dilakukan di ibu kota, saban arus balik libur Idul Fitri. Atas alasan menghormati hak asasi manusia, Anies menghentikan razia yang bias kelas ini.

"Kami tidak lagi mengadakan operasi pemeriksaan yustiti. Mengapa? Ibu Kota adalah milik seluruh Indonesia," kata Anies dikutip dari Detik.

OYK dilakukan untuk menghalau kedatangan penghuni baru di ibu kota berpenduduk 10,4 juta jiwa. Setiap tahun 50-70 ribu penduduk baru datang ke Jakarta. Ini operasi akbar yang tahun lalu bahkan melibatkan 120 orang petugas dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Satpol PP.

Kebijakan Anies terhitung tepat, mengingat UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 menjamin hak warga negara memilih tempat tinggal. Selain itu, praktik OYK mengandung bias kelas.

Anak muda baru lulus bukan dari Jakarta yang melamar kerja di agency atau calon pekerja kantoran kawasan SCBD dari luar kota, mana pernah kena operasi beginian?!

Operasi ini dilakukan dengan cara memeriksa kartu identitas siapa saja yang terjaring. Seseorang yang tidak bisa menunjukkan KTP atau surat keterangan domisili dianggap melakukan tindak pidana ringan. Mengingat pendatang baru bisa datang lewat bandara, terminal, dan stasiun, operasi ini semakin terasa menyebalkan karena cuma menyasar terminal (artinya yang naik bus diasumsikan orang miskin).

Sebenarnya tiga tahun lalu mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah menyatakan menghapus OYK. Namun, di tahun-tahun selanjutnya media tidak mengonfirmasi perkataan politikus akrab disapa Ahok itu.

OYK juga bukan kebijakan khas Jakarta. Operasi serupa marak dilakukan di kota-kota besar lain yang memang umum jadi sasaran urbanisasi. Kesamaannya: petugas menyasar lokasi-lokasi yang identik dengan kelas ekonomi bawah.

Di Bekasi, misalnya. Pemerintah kota menggelar OYK di Terminal Induk Kota Bekasi. Operasi yang dilakukan pada 2017 itu dilakukan dengan cara memberhentikan bis di gerbang masuk terminal dan melakukan pengecekan apakah penumpang membawa KTP atau tidak. Selain bis, petugas juga mengecek identitas penumpang di angkutan kota dan sepeda motor.

Masih di daerah Jakarta coret, Pemkot Depok pernah menggelar OYK di terminal, rumah penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI), dan rumah penampung pembantu rumah tangga (PRT) di tahun 2017. Wali Kota Depok, Pradi Supriyatna, mengatakan operasi yustisi akan digelar di tempat-tempat yang dianggap jadi tempat berkumpulnya pendatang baru tanpa keahlian.

"Orang yang tidak punya keahlian merepotkan kami," kata Priadi.

Pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama, pemprov DKI sampai menginspeksi kolong kereta, jalan tol, dan bantaran rel kereta api.

Pola diskriminatif operasi yustiti juga terjadi di Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyuruh bawahannya untuk sering-sering melakukan OYK di bekas lokalisasi, kos-kosan, kawasan tepi sungai, rumah pompa, dan tepi rel kereta api.

"Termasuk juga perumahan elit dan kawasan proyek bangunan, di situ kan banyak tukangnya," kata Risma, dikutip dari Kompas.

Cara kerja OYK memperlihatkan sebenarnya urbanisasi bukan masalah sepanjang tenaga kerja yang datang dianggap menggerakkan ekonomi. Pemerintah mengasumsikan, penggerak ekonomi adalah kelas menengah.

Jika dibayangkan demikian, lalu siapa dong yang mengerjakan proyek infrastruktur, mengasuh anak para kelas menengah tadi, atau menyediakan makanan murah bagi pekerja kerah biru? Jadi udah tepat deh. Operasi Yustisi hapus saja. Atau, kalau mau melanggar UUD jangan nanggung-nanggung deh. Semua orang, dari kelas sosial manapun, harus ikut dijaring operasi ini.