Politik

Menebak Agenda Sebenarnya Lawatan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia

Agenda resminya, Pence ingin membicarakan perdagangan dan kerja sama keamanan bersama presiden Indonesia. Tapi pengamat meyakini ada target lain.
21 April 2017, 7:36am
Foto dari Kantor Staf Kepresidenan.

Wakil Presiden AS Mike Pence berkunjung ke Indonesia dalam rangka tur Asia. Pence duduk bersama Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, di teras Istana Merdeka. Setelah pesan ambigu dari pemerintahan Trump, saatnya menanti masa depan hubungan Indonesia dengan salah satu sekutu terlamanya, AS.

Pertemuan keduanya berlangsung akrab dan intim. Pence ditemani Jokowi menyesap teh di pelataran Istana Merdeka. Pence memuji Indonesia karena terus mempromosikan Islam moderat, meski kejadian beberapa insiden belakangan ini menunjukkan potensi meningkatnya ekstremisme beragama di Tanah Air.

Pertemuan yang positif ini diyakini berdampak baik bagi kedua negara. Indonesia ingin dianggap lebih serius dan Amerika Serikat ingin bergabung dengan kekuatan global yang meningkat di wilayah yang tidak stabil. Pence berkeliling kota Jakarta, mengunjungi masjid dan makan siang bersama Presiden Jokowi untuk mengelola kesinambungan hubungan AS-Indonesia yang berlangsung mulus di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Hubungan istimewa kedua negara terancam setelah Presiden Trump menandatangani perintah presiden yang meminta pemerintah AS menginvestigasi semua negara dengan surplus dalam perdagangan, Indonesia adalah salah satunya.

Pemerintahan Trump yang tidak bisa diprediksi dan strateginya mengisolasi AS untuk memperkuat ekonomi boleh jadi kabar buruk bagi Indonesia, negara yang mendapatkan keuntungan dari berdagang dengan AS.

"Apa artinya 'America first'? Saya juga bisa mengatakan 'Indonesia first' jika mereka mengatakan 'America first'," ujar Jusuf Kalla seperti dikutip kantor berita Reuters.

Penguatan perdagangan kedua negara adalah topik utama yang dikemukakan Pence, dan Indonesia sedang mencari kepastian dari kepresidenan AS yang tidak ajeg bahwa mereka akan konsisten dalam hal kesepakatan perdagangan.

"Pada era ketidakpastian ekonomi global, kita bingung dengan sinyal-sinyal dari Washington," ujar Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementrian Perdagangan.

Bagi Arif Sumantri Harahap, pengamat isu luar negeri dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Jakarta, alasan ketidakseimbangan perdagangan berasal dari tergerusnya kekuatan politik riil maupun soft power AS di Asia secara keseluruhan. Di bidang ekonomi, situasi setali tiga uang. Produk-produk AS dipandang tak lebih unggul daripada kualitas barang-barang dari Cina, Korea Selatan, atau Rusia.

Menurut Arif, ketidakseimbangan perdagangan akan terus terjadi selama AS mengeluarkan barang-barang yang tak memiliki keunggulan komparatif lebih. Indonesia adalah negara berkembang yang terus ingin mengembangkan perekonomian. Di rantai pasok riil, Indonesia sudah tak pernah lagi bergantung pada produk-produk AS dan Eropa, mengingat barang sejenis dengan harga lebih murah sudah diperoleh dari negara-negara lain di Asia.

Kehadiran Pence, pada akhirnya bisa dibilang upaya terkini AS—di bawah kepemimpinan Trump—merayu Indonesia agar tetap menempatkan mereka sebagai salah satu sekutu utama. Kebijakan ekonomi proteksionis Trump di masa mendatang tetap butuh ekspansi pasar di luar negeri. Namun pendekatan diplomasi Negeri Paman Sam menurut Arif masih tidak berubah karena kaku dan mengedepankan nilai-nilai khas Amerika. Alhasil, tim Istana Negara kemungkinan masih akan lebih condong menggandeng Tiongkok dalam berbagai urusan, mulai dari ekonomi hingga kerja sama keamanan,

"Misalnya saja anti-dumping measure itu engga jalan di Indonesia, melawan Cina dan Jepang," kata Arif. Lebih-lebih, jika AS ingin Indonesia mendukung mereka dalam isu geopolitik dan pertahanan Asia Pasifik. Militer Indonesia, menurut Arif, masih "trauma" pada standar ganda Washington yang kerap menyudutkan mereka tapi di sisi lain terus mendorong petinggi mabes TNI membeli alutsista buatan AS.

"Kalau Amerika masih membicarakan mengenai penggunaan Alutsista kita dengan human rights, ya enggak jalan."