FYI.

This story is over 5 years old.

Myanmar

Aung San Suu Kyi Membantah Etnis Rohingya di Myanmar Mengalami Genosida

Pemimpin demokrasi Myanmar ini mengakui minoritas muslim mengalami kekerasan, tapi istilah pembersihan etnis seperti dimuat laporan PBB menurutnya "terlalu berlebihan."
Foto oleh Soe Zeya Tun/Reuters.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Pemimpin de facto pemerintahan Myanmar saat ini, Aung San Suu Kyi, membantah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebut minoritas muslim Rohingya mengalami genosida. Dalam hasil investigasinya, PBB menyebut etnis Rohingya yang bermukim di Negara Bagian Rakhine mengalami pemerkosaan massal serta anak dan bayi mereka dibunuh dalam kekerasan sipil yang disokong aparat militer setempat.

Iklan

"Saya tidak merasa ada pembersihan etnis tertentu," ujarnya saat diwawancarai BBC. "Pembersihan etnis adalah istilah yang terlalu berlebihan untuk menggambarkan kondisi [Rohingya] saat ini."

Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian sekaligus motor gerakan demokrasi di Myanmar, empat tahun belakangan sering dikritik oleh aktivis HAM seluruh dunia. Terkait kasus penindasan sistematis yang dialami minoritas Rohingya, Suu Kyi terlalu sering diam. Dia bahkan tidak pernah secara terbuka mengakui jika warga muslim di negaranya mengalami diskriminasi akut oleh penduduk mayoritas Myanmar yang memeluk Buddha. Enam bulan terakhir, skala kekerasan dan penindasan meningkat di Rakhine, memicu kaburnya lebih dari 75 ribu orang Rohingya ke perbatasan Bangladesh serta negara-negara Asia Tenggara sekitar.

Suu Kyi berada dalam situasi dilematis. Sebagai aktivis demokrasi dan pendukung HAM, dia tahu persis jika Rohingya sebenarnya mengalami ketidakadilan. Di sisi lain, partainya yang kini menguasai pemerintahan—Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—memperoleh dukungan besar dari penduduk mayoritas yang beragama Buddha. Agar Junta Militer yang menguasai Myanmar selama lebih dari dua dekade tak lagi merongrong transisi demokratis, NLD memutuskan untuk condong memprioritaskan aspirasi warga mayoritas. Artinya, tidak membela secara terbuka penindasan yang dialami Rohingya. Dalam jajak pendapat, penduduk Myanmar punya sentimen negatif pada orang Rohingya yang dituding pendatang gelap asal Bangladesh.

Iklan

Tun Khin, Presiden Organisasi Rohingya Sedunia yang kini bermukim di Inggris, menilai Suu Kyi gagal menjalankan perannya sebagai pemimpin de facto Myanmar. Dia memang tidak menjabat sebagai presiden, namun mayoritas sosok yang memimpin di kabinet adalah tangan kanannya. Dia pun menjabat beberapa posisi sebagai menteri yang bisa mempengaruhi langsung nasib penduduk minoritas Myanmar. "[Suu Kyi] seharusnya berani berbicara membela kami. Kalau dia terus diam seperti sekarang, artinya dia sudah berbalik menjadi sekutu junta militer," kata Khin saat dihubungi VICE News. "Orang Rohingya sudah sangat menderita sekarang. Tanpa bantuan luar maupun adanya perubahan sikap pemerintah, kami sudah pasti segera tertumpas dari seluruh wilayah Myanmar."

"Kami secara konsisten mencatat semua kasus pelanggaran HAM menimpa penduduk Rohingya. Mulai dari pemerkosaan massal, pembunuhan, dan kekerasan dalam skala besar. Jujur saja, ada kemungkinan semua data mengerikan ini baru awal dari situasi yang lebih buruk lagi."

Awal Februari lalu, PBB menyatakan kebijakan militer mengangani situasi keamanan di Negara Bagian Rakhine sangat menyalahi prosedur standar. Karena membiarkan amuk massa, atau malah terlibat langsung dalam pemerkosaan gadis-gadis Rohingya, keberadaan militer di wilayah dihuni warga minoritas muslim ini justru menghasilkan "kekejaman yang tak terperi." Karena data yang dia terima terang benderang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi serius, Ketua Komisi HAM PBB Zeid bin Ra'ad Zeid menuntut komunitas internasional bergerak melakukan intervensi di Myanmar sebelum semua terlambat. Sebelum ada laporan PBB dan juga kerusuhan etnis pada 2012 lalu, orang Rohingya sudah mendapat cap "etnis minoritas paling teraniaya sedunia."

Iklan

Fortify Rights Charity, lembaga swadaya dan sosial yang aktif memantau situasi di Rakhine, membenarkan laporan PBB. Matthew Smith selaku CEO Fortify Rights Charity menyatakan militer adalah pihak paling bertanggung jawab atas kekerasan sistematis terhadap muslim di Rakhine. "Seharusnya [Suu Kyi] tidak diam saja, karena sekarang dia mengesankan diri menolerir bahkan mendukung kebijakan tentara terhadap Rohingya," ujarnya.

"Kalaupun enggan membahas terbuka isu Rohingya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Suu Kyi sama sekali tidak mengarah pada upaya mengakhiri kekerasan sistematis tersebut," imbuh Smith. "Kami secara konsisten mencatat semua kasus pelanggaran HAM menimpa penduduk Rohingya. Mulai dari pemerkosaan massal, pembunuhan, dan kekerasan dalam skala besar. Jujur saja, ada kemungkinan semua data mengerikan ini baru awal dari situasi yang lebih buruk lagi."

Semakin lama diam atas penindasan yang dialami Rohingya, catatan cemerlang Suu Kyi sebagai pembela HAM menjadi kian tercoreng. Padahal selama kekuasaan Junta Militer dekade 90-an, Suu Kyi selalu mendesak pemerintah Myanmar menerapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kendati dia sendiri menjadi tahanan rumah. Setelah berkuasa, Suu Kyi bahkan tidak menyempatkan datang ke Negara Bagian Rakhine, melihat sendiri situasi di lapangan yang menunjukkan rumah-rumah warga Rohingya rata dengan tanah akibat operasi militer.

Iklan

"Saya mengakui di sana terjadi banyak kekerasan. Tapi jangan salah, sesama orang muslim juga saling menyerang [di Rakhine]," kata Suu Kyi. "Akar masalahnya adalah ketimpangan dan prasangka antar etnis, antar golongan. Masalah itu yang sekarang sedang coba dipecahkan oleh pemerintah Myanmar."

Suu Kyi juga membantah tentara Myanmar memiliki kendali penuh atas Negara Bagian Rakhine. Dia menampik laporan PBB soal keterlibatan personel militer dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. "Tentara tentu saja tidak bebas melakukan apapun di sana, termasuk memerkosa, menjarah, atau menyisak setiap orang. Seusia konstitusi, militer hanya bertugas melakukan pengamanan dan mempertahankan kedaulatan negara," ujarnya.

Kekerasan di Rakhine kembali pecah Oktober 2016. Saat itu sembilan polisi perbatasan tewas, diduga karena pengeroyokan oleh orang Rohingya. Pemerintah Myanmar kemudian menuding warga muslim di Rakhine telah disusupi paham Islam radikal serta jaringan teroris. Tentara kemudian mengirim belasan batalion dan menggelar operasi militer yang sampai sekarang belum berakhir.

Keterangan Suu Kyi yang menyepelekan tindakan tentara dikecam keras oleh Khin. "Jelas-jelas tentara yang sekarang menguasai Rakhine," ujarnya. Otak 'genosida' Rohingya ini, menurut Khin, adalah Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. "Hanya dia yang bisa menarik mundur pasukan dan menghentikan operasi militer. Suu Kyi memang tidak bisa berbuat apa-apa."

"Tetapi, kalau Suu Kyi saja sebagai simbol demokrasi tidak berbuat apa-apa, maka militer Myanmar akan merasa bisa berbuat seenaknya terhadap minoritas Rohingya," imbuh Khin. Sikap Suu Kyi lainnya yang disesalkan Khin adalah larangan masuk bagi tim penyelidik independen internasional ke Rakhine. Sebagai Menteri Luar Negeri, Suu Kyi tidak membuka akses kepada orang asing untuk melihat langsung situasi di wilayah warga muslim.

Di sisi lain, kelompok bersenjata muslim memang sedang muncul di Rakhine. Organisasi pemberontak ini dipimpin oleh Ata Ullah. Mereka mengaku bertanggung jawab atas serangan pos perbatasan Myanmar yang menewaskan sembilan polisi. Ullah dalam pernyataan yang dirilis Kantor Berita Reuters, mengaku siap mengorbankan lebih banyak lagi warga Rohingya jika pemerintah Myanmar tidak mengubah kebijakan mereka yang diskriminatif. "Selama hak-hak dasar kami tidak dipenuhi, kalau perlu satu juta orang Rohingya lagi yang mati tak mengapa. Kalau perlu, sampai kami semua dibunuh. Kami akan terus melawan kekejaman militer dan pemerintah," ujarnya.

Diskriminasi Rohingya bisa dibilang baru terjadi kurang dari tiga dekade, mengingat warga muslim itu sudah tinggal di Rakhine sejak berabad-abad lalu. Diskriminasi sistematis itu bermula pada 1982, ketika orang Rohingya tiba-tiba dihapus dari sensus nasional. Otomatis hak mereka sebagai warga negara hilang. Berikutnya, mereka dihambat aksesnya memperoleh pendidikan, layanan catatan sipil, serta dalam beberapa kasus kebebasan menjalankan ibadah. Banyak pihak menyebut Rohingya, selain etnis minoritas paling teraniaya, mengalami beban ganda karena secara de facto tidak punya negara.