Merujuk Indeks BPS, Penduduk Jakarta, Yogya, dan Banten Anjlok Kebahagiaannya

Badan Pusat Statistik (BPS) tepat sebelum momen pergantian tahun pekan lalu, merilis hasil survei indeks kebahagiaan secara nasional untuk 2021. Dalam survei tersebut, beberapa provinsi yang menaungi kota-kota besar di Indonesia kebahagiaan warganya tercatat turun. Salah satu yang mengalami penurunan tajam adalah DKI Jakarta. Ibu Kota, merujuk hasil survei BPS, indeks kebahagiaan warganya di angka 70,68.

Angka DKI Jakarta itu berada di bawah rerata angka indeks nasional yang ada di 71,49, serta turun dibandingkan hasil survei serupa pada 2017 lalu. Alhasil, penduduk ibu kota berada di urutan 27 dari 34 Provinsi untuk urusan kebahagiaan dan kepuasan hidup, merujuk laporan Tempo.co.

“Indeks Kebahagiaan bertujuan untuk sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subyektif, ditawarkan guna melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan tertulis laporan indeks tersebut.

Saat dikonfirmasi terpisah oleh CNN Indonesia, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai meningkatnya ketidakpuasan warga terhadap kualitas hidup mereka di ibu kota, kemungkinan dipicu pandemi Covid-19 selama nyaris dua tahun terakhir. Pandemi merupakan krisis multidimensional yang cukup memukul geliat aktivitas warga Jakarta dalam berbagai aspek, termasuk jadi sulit mencari nafkah hingga menikmati hiburan.

“Memang akibat dampak pandemi Covid besar sekali terhadap kesehatan, dan juga perekonomian kita," ujar Riza.

Menariknya, politikus Gerindra menganggap survei BPS seputar indeks kebahagiaan ini rentan dipelintir oleh pihak yang tidak suka pada sosok pejabat tertentu. DKI Jakarta, yang peringkatnya sangat rendah secara nasional, saat ini dipimpin Anies Baswedan, gubernur yang didukung penuh oleh Partai Gerindra.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik, dari Fraksi Gerindra, menganggap bisa muncul kesan bila warga Jakarta turun kebahagiaannya sejak Anies menjabat gubernur pada 2017. Padahal, jika survei BPS digelar sepanjang 2020 hingga 2021, wajar saja kebahagiaan responden turun. Sebab momen itu banyak terjadi pembatasan kegiatan warga demi menanggulangi pandemi. “Ketika gerakan individu dibatasi, maka penghasilan individu juga akan berkurang. Ketika penghasilan individu berkurang, di mana ada bahagia?” urai Taufik seperti dikutip Suara.com.

Alhasil, Taufik menuntut BPS melakukan survei ulang. Sebab ada beberapa kebijakan Anies yang belum dirasakan masyarakat, salah satunya menaikkan upah minimum 2022 di atas anjuran Kementerian Tenaga Kerja.

“Coba nanti survei lagi setelah Covid-19 selesai, [warga Jakarta] bahagia pasti. Apalagi setelah naiknya UMP kita 5,1 persen,” tandasnya.

Selain Jakarta, ada sembilan Provinsi lain yang mengalami penurunan kebahagiaan dalam survei BPS. Provinsi-provinsi itu adalah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. Secara agregat, Banten didapuk BPS menempati posisi terbawah sebagai provinsi yang warganya paling tidak bahagia di Indonesia. 

BPS menggelar survei meneliti kebahagiaan masyarakat mulai 2014, berlanjut ke 2017, dan terakhir 2021. Untuk 2021, survei dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia, dengan metode “Two Stage One Phase Sampling”, melibatkan 75 ribu responden rumah tangga dipilih secara acak.

“Pendekatan yang digunakan adalah kepuasan hidup, afeksi, dan eudaimonia [makna hidup]," kata Kepala BPS Margo Yuwono.

Secara nasional, sebetulnya rerata indeks kebahagiaan masyarakat di 34 provinsi untuk 2021 cenderung naik. Bila dibandingkan 2017, indeks nasional kini menjadi 21,79, naik 0,8 basis poin. Salah satu hasil yang menarik dari survei BPS, penduduk Pulau Jawa, yang dikenal punya kualitas infrastruktur lebih baik dibanding provinsi-provinsi pulau lain, tidak ada yang masuk 10 besar indeks kebahagiaan tertinggi.

Berdasar data BPS, ini 10 provinsi dengan Indeks Kebahagiaan 2021 tertinggi di Indonesia:

1. Maluku Utara (76,34) 
2. Kalimantan Utara (76,33) 
3. Maluku (76,28) 
4. Jambi (75,17) 
5. Sulawesi Utara (74,96) 
6. Kepulauan Riau (74,78) 
7. Gorontalo (74,77) 
8. Papua Barat (74,52) 
9. Sulawesi Tengah (74,46) 
10. Sulawesi Tenggara (73,98)