Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Lembaga pelestarian budaya dan lingkungan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, dikenal publik karena sering menetapkan sebuah lokasi menjadi situs warisan dunia. Misalnya Borobudur, Taman Nasional Yellowstone National Park, Patung Liberty, hingga kota kuno Suriah, Palmyra, yang fotonya ada di artikel ini. Siapa sangka, kerja-kerja UNESCO membuat marah Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara yang bersekutu itu baru saja memutuskan keluar dari keanggotaan UNESCO, pekan ini.

Organisasi yang melindungi monumen budaya dan mengajarkan anak-anak soal pembangunan berkelanjutan itu dituding mengampanyekan “bias anti-Israel”.

Kedua negara mengumumkan keluar Kamis lalu. Keputusan AS dan Israel berdampak pada berkurangnya seperlima pendanaan tahunan UNESCO. Selain karena masalah ideologis, Kementerian Luar Negeri AS keluar dari lembaga tersebut untuk menghemat anggaran mereka. Setiap negara anggota memang menyumbangkan dana masing-masing kepada UNESCO, WHO, FAO, dan banyak lagi organisasi di bawah naungan PBB lainnya. AS menyumbang cukup besar bagi kebutuhan operasional UNESCO selama ini.

Terlepas dari misi mereka untuk menyebarkan perdamaian dan harmoni melalui budaya dan pembelajaran, UNESCO memperoleh banyak kritik dari kalangan konservatif di Amerika dan politisi Israel. Terutama gara-gara penetapan situs budaya yang sensitif di Timur Tengah. Pada Juli lalu, UNESCO membuat pemerintah Israel murka dengan menetapkan kota tua di Hebron, Tepi Barat Palestina, sebagai situs warisan budaya dunia. Pendukung Zionisme menganggap kota tersebut tidak berada di Palestina, tapi ada di Israel.

Jika kemarahan di Israel dipicu sentimen agama dan ideologi, AS tampaknya tidak tergerak atas alasan yang sama untuk keluar. Keputusan mundur dari UNESCO hanyalah contoh terbaru doktrin Donald Trump dalam urusan luar negeri. Trump memang berjanji mengeluarkan AS dari institusi-institusi multinasional, mulai dari Kesepakatan Paris untuk perubahan iklim, kerja sama dagang Trans-Pacific Partnership, dan masih banyak lagi. Tren isolasi Negeri Paman Sam masih akan terus berlanjut, menurut Richard Haass, mantan pejabat senior Kementrian Luar Negeri masa jabatan Presiden George W. Bush.

“Kebijakan luar negeri Trump sudah menemukan temanya: Doktrin Penarikan Diri,” ujar Haass melalui twitnya. Haass menambahkan bahwa slogan pemerintahan AS saat ini harusnya diubah menjadi, “Leaving from Behind.”

Karena keluar, AS hanya akan menjadi “pengamat non-anggota” di UNESCO. Dalam posisi demikian, Kementerian Luar Negeri AS mengaku bisa lebih bebas “menyampaikan padangan AS” soal “perlindungan warisan budaya, dan mengadvokasikan kebebasan pers, dan mempromosikan kolaborasi ilmiah dan pendidikan.”

AS menyumbangkan US$80 juta tiap tahun untuk mendukung dana operasional UNESCO. Sejak 2011, sebetulnya uang itu tak lagi digelontorkan. Washington menahan pendanaan itu, karena UNESCO, di luar keputusan PBB, mengakui Palestina sebagai anggota penuh pada 2011.

“Ketika konflik-konflik terus memecah belah masyarakat di seluruh dunia, sangat disayangkan mendengar kabar Amerika Serikat mengundurkan diri dari lembaga PBB yang mempromosikan perdamaian dan melindungi budaya,” ujar Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO. “Keluarga PBB merasa kehilangan. Keputusan ini kehilangan besar bagi nilai-nilai multilateralisme.”

Sebetulnya, keputusan kali ini bukan pertama kalinya AS meninggalkan UNESCO. Negeri Adi Daya itu pernah menyampaikan perbedaan sikap yang keras pada UNESCO dan keluar pada 1984. AS baru bergabung kembali pada 2003.

Mengikuti peraturan PBB, AS akan terus menjadi anggota penuh, sebelum nanti berubah status, hingga 31 Desember 2018.