Perang Narkoba Filipina

Dulu Galak, Kini Duterte Minta Bantuan AS Ikut Perangi Narkoba di Negaranya

Setelah rutin mengkritik AS atas pelanggaran HAM dalam operasi penembakan pengedar, kini Presiden Filipina terpaksa menjilat ludah sendiri untuk mengusir geng kriminal internasional.
Foto oleh Associated Press.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjuluki Amerika Serikat sebagai "negara ceroboh" gara-gara seorang anggota kongres AS melayangkan kritik pedas terhadap kebijakan perang narkoba Duterte yang merenggut banyak korban. Namun, Selasa pekan ini, Duterte terpaksa menarik kembali kata-katanya. Orang nomor satu di Filipina itu dikabarkan meminta bantuan langsung pada Negara Adi Daya tersebut untuk menghentikan kegiatan penyelundupan Methaamphetamine alias sabu yang mengubah Filipina menjadi surga perdagangan narkoba. Saat berpidato di Ibu Kota Manila, Duterte menyatakan Filipina dan AS harus bahu membahu memerangi kelompok kriminal yang menggunakan wilayah Asia Tenggara sebagai jalur penyelundupan sabu-sabu. "Sepantasnya AS bekerja sama dengan Republik Filipina untuk menangani masalah serius seperti ini," tegas Duterte. Duterte juga mengatakan bahwa negaranya telah menjadi "negara pelanggan" jaringan triad Bamboo asal Taiwan dan Gang 14-K asal Hong Kong. Kedua organisasi kriminal ini diduga membanjiri Filipina dengan sabu. "Saat ini, Filipina adalah negara pelanggan Bamboo triad. Mereka dengan leluasa mengendalikan peredaran narkoba di sini,' imbuh Duterte. "Filipina telah jadi surga narkoba sejak lama."

Iklan

VICE mencatat sikap rindu dendam Duterte terhadap Amerika Serikat. Baca misalnya di sini:

Washington, sekutu tertua Filipina, menegaskan akan mendukung usaha Duterte memerangai penyelundup sabu-sabu. Namun, di saat yang sama, mereka juga meminta Duterte meninjau kembali kebijakan perang melawan pengedar dan pengguna Narkoba yang menelan banyak korban sipil di Filipina. Sejak Duterte menjabat sabagai Presiden Filipina mulai Juni 2016, lebih dari 7 ribu orang tewas dalam operasi antinarkoba yang digelar aparat keamanan setempat. Beberapa kelompok pembela hak asasi manusia menduga angka korban tewas di lapangan jauh lebih tinggi. Mereka juga menuding kepolisian Filipina melakukan pembunuhan tanpa peradilan dalam jumlah besar berdasarkan perintah Duterte.

Meski kecaman masyarakat internasional terhadap kebijakan perang narkoba Duterte yang brutal terus bermunculan, bocoran transkrip telepon April lalu antara Duterte dan Presiden AS Donald Trump mengungkap bila Trump mengomentari tindakan presiden Filipina sebagai "kebijakan luar biasa untuk menanggulangi masalah narkoba."