KPAI Dimusuhi Publik Usai PB Djarum Stop Audisi Atlet Atas Tudingan Eksploitasi Anak

Keputusan Perkumpulan Bulu Tangkis (PB) Djarum berhenti menggelar audisi terbuka yang diumumkan di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Minggu (8/9), memicu prahara online. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Lentera Anak, yang konsisten mendesak penghentian kegiatan PB Djarum, menjadi sasaran kemarahan netizen.

"Saya sampaikan [audisi 2019] sebagai ajang untuk pamit sementara waktu karena di tahun 2020 kami memutuskan untuk menghentikan audisi umum," kata Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rasimin kemarin, dilansir Detik. Audisi disetop hingga waktu yang belum ditentukan. "Memang ini disayangkan banyak pihak, tetapi demi kebaikan bersama kami hentikan dulu, biar reda dulu dan masing-masing pihak agar bisa berpikir dengan baik."

Badminton sejauh ini merupakan salah satu cabang olahraga yang prestasinya bisa dibanggakan warga Indonesia. Sial bagi KPAI, jawara badminton macam Liem Swie King, Tontowi Ahmad, Lilyana Natsir, Kevin Sanjaya, dan Mohammad Ahsan semuanya atlet binaan PB Djarum.

Hasilnya, masyarakat mengamuk dan mengutuk KPAI dan Yayasan Lentera Anak. Sepanjang Senin (9/9), tagar #BubarkanKPAI masih bertengger di daftar trending Twitter.

PB Djarum untuk sementara cuma menghentikan audisi umum lintas kota. Sedangkan pencarian bakat secara gerilya tetap akan mereka lakukan. Kabar ini setidaknya melegakan. Kalau berkaca pada investigasi VICE soal penyebab orang Indonesia jago main bulu tangkis, atlet hebat itu gabungan antara latihan dan bakat, dan bakat kudu dicari.

Kendati begitu, kegemparan mengenai mundurnya PB Djarum dari pencarian bakat bulu tangkis menguak persoalan besar dalam pembinaan olahraga di Tanah Air. Seringkali, konglomerasi besar—termasuk yang kontroversial sekalipun—menjadi tulang punggung pembinaan atlet untuk cabang olahraga tertentu. Dikhawatirkan, ketika sponsor dari latar kontroversial ini mundur, pemerintah dan perusahaan swasta lain belum bisa menggantikannya.

Pendapat itu misalnya disampaikan Ainur Rohman, jurnalis olahraga harian Jawa Pos yang rutin mencuit mengenai pertentangan KPAI vs PB Djarum. Menurut Ainur, mundurnya Djarum mengingatkan publik pada kenangan buruk masa lalu. Misalnya ketika Gudang Garam memutuskan berhenti melakukan pembinaan olahraga tenis meja, menyebabkan produksi atlet top berhenti. Atau kala Wismilak/Sampoerna tak lagi membina tenis, pembibitan atlet tenis profesional di Indonesia bisa dibilang selesai.

Bagi pengamat olahraga, sistem pembinaan atlet pelan-pelan diserahkan pada swasta agar berkelanjutan. Apalagi sejak 2017 Satuan Pelaksana Tugas Program Indonesia Emas sudah dibubarkan pemerintah.

Membebani pemerintah untuk mengambil alih tugas pembinaan atlet, seperti yang selama ini dilakukan PB Djarum dirasa tidak akan ideal. Gagasan itu disampaikan misalnya oleh Nurdin Purnomo, selaku pendiri Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dia justru berharap peran pemerintah dipangkas saja.

Sedangkan kontroversi audisi badminton yang terjadi sejak akhir pekan lalu itu sudah diperam sejak Februari 2019, ketika benih ricuh KPAI dan Yayasan Lentera Anak versus PB Djarum dimulai. Persis pada hari Valentine, KPAI dan Yayasan Lentera Anak bilang ke wartawan kalau kegiatan "Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis" yang rutin diadakan tiap tahun sejak 2006 melanggar regulasi promosi rokok.

Aspek yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109/2012, Pasal 37 dan asal 47 ayat 1. Pada intinya, audisi PB Djarum dianggap menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau. Kegiatan itu, dalam tafsir KPAI dan Yayasan Lentera Anak, seharusnya dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 tahun.

Ricuh membesar ketika audisi umum 5 kota dibuka pada 28 Juli 2019 di kota pertama, Bandung. "Kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis yang dilakukan oleh Djarum Foundation pada hari Minggu 28 Juli 2019 di GOR KONI Bandung sebagai sebuah bentuk kegiatan eksploitasi anak secara terselubung oleh industri rokok," demikian pernyataan Komisioner KPAI Bidang Kesehatan dan Napza Sitti Hikmawatty dalam siaran persnya yang disebar sehari setelah audisi, kami kutip dari Tempo. Sekadar mengingatkan, Djarum Foundation adalah yayasan yang menaungi PB Djarum.

Dilansir dari Tirto, yang dimaksud KPAI sebagai eksploitasi anak adalah transfer pengetahuan anak peserta audisi, bahwa Djarum merupakan merek rokok. "Itu sudah kami lakukan survei kepada anak-anak. Jadi ada empat dari lima anak yang ditanya mengatakan kalau Djarum itu pasti rokok, Djarum Foundation itu rokok. Walaupun dia (pihak Djarum) sebut ini kan beda [antara PT Djarum dan Djarum Foundation], tapi survei yang terjadi pada anak begitu," kata Sitti pada 30 Juli 2019.

"Jadi kalau mau tetap diadakan kegiatan oleh Djarum Foundation silakan, tapi jangan gunakan logo misalnya," kata Sitti lagi, masih dari laporan Tirto.

Setelah melewati sejumlah audiensi dengan pemerintah, PB Djarum mengiyakan untuk mencabut semua logo dan nama "Djarum: pada gelaran audisi di kota kedua, Purwokerto, yang dimulai pada Minggu (8/9). Tapi keputusan itu dibarengi dengan sikap Djarum yang memutuskan menghentikan audisi ini per tahun depan.

Dicecar warganet lewat tagar #BubarkanKPAI yang sempat trending di Twitter, Ketua KPAI Susanto mengatakan yang dihadapi Djarum Foundation bukanlah KPAI, melainkan regulasi yang berlaku. "KPAI tidak memberhentikan audisi bulu tangkis. Justru KPAI mendorong semua pihak agar men- support anak-anak Indonesia bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk di bidang bulutangkis. Prestasi anak Indonesia tentu akan berdampak positif bagi bangsa dan negara," kata Susanto kepada wartawan.

Di saat sama di media sosial beredar potongan surat KPAI yang berisi permintaan menghentikan audisi.

Sementara Seto Mulyadi, selaku Ketua Lembaga Anak Indonesia (LPAI), menilai Djarum justru bersikap tidak dewasa ketika menghentikan audisi lintas kota begitu saja, hanya karena ada upaya penegakan aturan oleh KPAI. Menurut Seto, kalau memang PB Djarum tulus membantu dunia bulu tangkis, harusnya lembaga ini tetap membina bulu tangkis, sembari melepaskan diri dari semua anasir industri tembakau—termasuk tak lagi mengandalkan sumber duit dari penjualan rokok.

"Lha terus kemurniannya dan ketulusannya bagaimana untuk membina anak-anak? Bila memang serius, seharusnya tidak menghentikan audisi dengan alasan iklan tersebut," kata Seto kepada Kompas.

Komisioner KPAI, Sitty Hikmawati, mengatakan lembaganya sudah melakukan rapat dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan soal larangan kepada PB Djarum ini.

Klaim tambahan dari KPAI itu kembali menuai perdebatan. Apalagi ketika Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, mengunggah dukungannya terhadap audisi Djarum yang dinilai tidak memiliki unsur eksploitasi anak.