Penindasan Mengerikan Dialami Perempuan Muslim Rohingya

Artikel ini pertama kali tayang di Broadly.

Jat dan keluarganya jadi target tentara karena status mereka sebagai etnis muslim Rohingya, kelompok yang dinyatakan oleh PBB sebagai etnis yang paling sering menjadi target kekejaman di muka bumi. Sejak Oktober 2016, 70.000 orang Rohingya kabur lewat sebuah jalur sempit di Teluk Bengal menuju Bangladesh. Agar bisa menginjakkan kaki di Bangladesh, mereka harus menyuap penyelundup. Sebagian bahkan nekad mendayung  kontainer plastik. Menurut laporan PBB yang dikeluarkan awal februari lalu, ratusan etnis muslim Rohingnya seperti dibantai. Pemerintah Malaysia menyebut pembantaian etnis Rohingya masuk kategori genosida etnis tertentu.

Populasi etnis Rohingya di Myanmar, yang sebetulnya negara mayoritas Buddha, mencapai angka satu juta orang. Dulu etnis Rohingya diakui secara hukum sebagai penduduk Myanmar. Beberapa dekade belakangan, Myanmar mengubah sikap. Pemerintah menganggap minoritas muslim itu sebagai etnis Bengali dari Bangladesh—kendati banyak yang sudah tinggal di Myanmar selama tiga generasi. Memang, etnis Rohingya bercakap-cakap dengan bahasa yang digunakan di Bangladesh. Ketika kerusuhan pecah, warga Rohingya sempat mengira mereka akan lebih diterima oleh penduduk Bangladesh. Siapa sangka, pemerintah Bangladesh rupanya mengambil sikap sama kerasnya seperti kebijakan pemerintah Myanmar. Jangankan diakui, etnis Rohingya tak diizinkan masuk wilayah Bangladesh. Mereka diberi wilayah kamp pengungsi yang sangat tidak layak.

Di Tanah Airnya sendiri, orang Rohingya kini tidak diakui. Beberapa pejabat tinggi di Myanmar menampik keberadaan beberapa etnis minoritas. Kurangnya perhatian dunia internasional membuat etnis Rohingya sasaran empuk kekejaman terstruktur pemerintah Myanmar.

Awal Oktober 2016, sembilan polisi perbatasan tewas dibunuh di Provinsi Rakhine. Pelakunya diduga orang Rohingya. Sebagai balasan, pemerintah Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran ke perkampungan warga Rohingya. Sejatinya, operasi "anti pemberontakan" inihanyalah istilah lembut untuk menyebut serangkaian pembunuhan, perkosaaan dan penyiksaan etnis Rohingya di seluruh wilayah Rakhine, atas seizin pemerintah pusat.

Laporan Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap data-data sahih bahwa pembakaran rumah penyebab utama ratusan orang Rohingya tahun lalu. Testimoni yang dikumpulkan dari berbagai desa yang dibakar menyebutkan bahwa perempuan dan anak-anak dikubur hidup di rumah mereka oleh tentara Myanmar. Banyak saksi mata yang mengatakan bahwa tentara sengaja membakar bangunan bersama para penghuninya. Bahkan dalam beberapa kasus yang lebih tragis, mereka membakar bangunan, lalu mendorong paksa tahanan Rohingya masuk ke dalam kobaran api. Saksi mata lainnya melaporkan warga dari luar desa-desa yang dihuni etnis Rohingya dan tentara mengunci etnis Rohinya dalam bangunan dan bersama-sama membakarnya.

Salah satu saksi mata yang selamat dari kekejaman itu berkata tentara membakar rumahnya. "Mereka membakar mertua perempuan dan kakak ipar perempuan saya di dalamnya. Mereka dibakar hidup-hidup. Kami tak bisa menyelamatkan mereka ketika tentara menyerang desa kami." Saksi lainnya mengaku pada staff PBB bila militer Myanmar menyeret kakek dan neneknya dari dalam kamar. "Awalnya mereka dipukuli dengan brutal. Keduanya lantas diikat ke pohon. Tentara kemudian menaruh rumput kering dan kayu di bawah tubuh mereka. Lalu mereka dibakar hidup-hidup."

"Pengakuan para saksi mata menunjukan tindakan militer Myanmar sudah tak terkontrol dan mereka terus melakukan pembantaian di desa-desa. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa apa yang dilakukan tentaranya hanyalah respon atas ancaman terhadap keamanan Myanmar. Pertanyaannya kemudian, apa harus memperkosa dan membunuh perempuan serta anak-anak?" kata Brad Adams, Direktur Wilayah Asia untuk Lembaga Pemantau HAM Human Rights Watch.

Tekanan masyarakat internasional agar pembantaian Rohingya dihentikan mencapai puncaknya Desember 2016. Pemerintah Myanmar melunak dan menyatakan akan menyelidiki laporan-laporan kekejaman tentara di lapangan. Pemerintah Myanmar—kini dipimpin pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi—membentuk komisi pencari kebenaran yang diketuai langsung oleh wakil presiden. Tujuan pembentukan komisi konon menyelidiki kejahatan terhadap terhadap kaum minorits. Faktanya, lembaga tersebut menyatakan mereka tak menemukan "bukti yang kuat" kasus perkosaaan yang dialami etnis Rohingya. Menanggapi hal ini, organisasi kemanusian seperti Human Right Watch menuduh investigasi yang dilakukan oleh komisi bentukan pemerintah Myanmar dilakukan "dengan metode yang keliru." jelas, tuduhan ini ditampik oleh pemerintah Myanmar.

Testimoni yang dikumpulkan oleh staff PBB menggambarkan cerita berbeda dari versi pemerintah. "Setelah masuk rumah, tentara menangkap kami. Ibuku didorong sampai jatuh dan ditelanjangi. Empat tentara bergantian memperkosa ibuku," kata remaja perempuan etnis Rohingya berumur 11 tahun. "Mereka membantai ayahku, seorang pemuka agama, sebelum memperkosa ibuku. Setelah beberapa menit, mereka menghancurkan rumahku dengan roket. Ibuku masih di dalam. Ini emua terjadi di depan mataku."

Mayoritas warga Rohingya kini ketakutan kembali ke Myanmar. Kebanyakan yang berhasil kabur dari kekejaman tentara Myanmar terjebak di Bangladesh, sebuah negara yang sebenarnya tak mampu menampung mereka karena dirundung masalah perekonomian dan kekurangan pangan.

Bukan hanya militer Myanmar yang membenci etnis Rohingya. Petinggi Buddha kerap berlaku provokatif serta memprotes keberadaan kaum minoritas muslim. Beberapa waktu lalu sekumpulan rahib Buddha Myanmar berunjuk rasa menentang masuknya kapal membawa bantuan pangan dari Malaysia untuk warga Rohingya. Ye Myint Aung, perwakilan Pemerintah Myanmar di Hong Kong mati-matian berusaha meyakinkan betapa berbedanya etnis Rohingya dari orang asli Myanmar. "Mereka jelek seperti genderuwo," ujarnya. Kulit mereka tak "lembut dan bagus" seperti orang asli Myanmar.

Lalu, apakah etnis Rohingya dibantai karena tekstur kulit mereka? Seorang pakar Rohinya yang minta namanya dirahasiakan karena masih kerap keluar masuk negar aitu, menjelaskan bahwa pembantaian di Myanmar bukan perkara agama. Lingkaran kekerasan ini tidak selalu tentang konflik Muslim lawan penganut Buddha. "Ujung-ujungnya semua kekerasan itu dipicu uang dan harga diri. Di Myanmar, etnis minoritas dulu memperoleh banyak privilese oleh pemerintah. Pemeluk Buddha yang sangat miskin dan menghuni Provinsi Rakhine tak suka ini terjadi. Mereka berusaha menghabisi etnis Rohingya."

Perkosaan perempuan Rohingya selama kekerasan tahun lalu lazim terjadi di Provinsi Rakhine. Diklaporkan 52 persen dari 101 perempuan yang diwawancara mengaku bahwa mereka adalah penyintas kasus perkosaan. Mereka mengaku pernah diperkosa oleh polisi dan penduduk desa lain, serta tentara. Laporan PBB menduga perkosaan ini merupakan cara aparat militer dan polisi Myanmar 'menghukum' perempuan muslim Rohingya. "Lelaki yang memperkosa saya bertanya di mana suami saya. Saya jawab 'saya tidak tahu. Rumah saya hangus terbakar.' Dia bilang. 'Jujur saja deh biar kamu bisa kami bebaskan.' Mereka kemudian memukuli dan memperkosa saya," kata korban perempuan berumur 22 tahun.

Salah satu korban perkosaan massal dilaporkan baru berusia 11 tahun. Laporan lain juga memaparkan bahwa tentara Myanmar menyasar gadis di bawah umur. Dalam satu kejadian, serombongan tentara menemukan bocah berumur 11 tahun bersama ibunya. Sang ibu kemudian dikunci dalam kamar. Malang, sang anak kemudian diperkosa massal. "Saat anggota militer datang, jumlah mereka delapan sampai sepuluh orang, mereka menanyai saya di mana ayah dan kakak perempuanku," kata seorang anak pada staf PBB yang menemuinya di lapangan. "Mereka juga bilang mereka sedang memburu orang-orang dari Bangladesh. Lalu, mereka menelanjangi saya dan ibu. Kami ditendangi dengan sepatu lars setelah itu."

Para tentara kemudian pergi, namun kembali esoknya. "Kali ini jumlahnya tujuh orang. Mereka menyerat ibu dan menguncinya dalam kamar. Saya tak tahu apakah mereka memperkosa saya bergantian. Saya pingsan. Ibu membangunkan saya dengan mencipratkan air. Saya mengalami pendarahan parah."

Nasib etnis Rohingya masih terkatung-katung. Akhir Februari 2017, setelah menerima tekanan yang lebih besar dari masyarakat internasional, Pemerintah Myanmar berjanji akan kembali melakukan penyelidikan. Tentara telah ditarik dari Provinsi Rakhine dan perkampungan Rohingya. Hanya polisi yang kini berada di wilayah tersebut. Namun dengan adanya pengakuan bahwa polisi juga ikut serta dalam berbagai kasus kekejaman terhadap etnis Rohinya, derita etnis Rohingya bukan tidak mungkin masih berlanjut.

*Nama narasumber telah diubah untuk melindungi keselamatannya