Presiden Jokowi Jamin Vaksin Booster Gratis untuk Seluruh Penduduk Indonesia

Mulai 12 Januari 2022, pemerintah memulai pemberian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga kepada masyarakat, yang kerap dijuluki vaksin booster. Presiden Joko Widodo menjamin, vaksinasi booster ini tidak akan dipungut biaya, alias gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan presiden mengakhiri simpang siur dan spekulasi tentang apakah sebagian dosis vaksin booster akan dijual.

Sebelumnya, pemerintah mengaku ada tiga opsi penyaluran vaksin booster, seperti dilansir Kontan, yakni lewat program pemerintah, penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta jalur mandiri bagi yang mampu. Munculnya jalur berbayar untuk program vaksin booster sempat memicu kritik dari banyak pihak, termasuk epidemiolog. Pasalnya, vaksin gratis saja masih mendapat resistensi sebagian masyarakat, apalagi kalau sampai berbayar.

"Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. karena sekali lagi keselamatan rakyat yang utama," ujar Jokowi melalui konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Kabinet. Untuk proses pemberian vaksin booster sepanjang triwulan I, prioritas pemerintah adalah kalangan lanjut usia (lansia) dan yang rentan sesuai kriteria BPJS. Mekanisme pemberian vaksin booster untuk masyarakat umum akan mengikuti pola sebelumnya, yakni melalui pendaftaran vaksin Covid-19 serta lewat aplikasi PeduliLindungi.

Awal pekan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih dulu mengumumkan lima produk vaksin Covid-19 yang diberi izin darurat menjadi vaksin booster di Indonesia. Lima produk tersebut adalah CoronaVac (Sinovac), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax. Untuk cara terbaik “mix-match” vaksin ketiga dari merek berbeda dengan dua dosis yang lebih dulu diterima, masyarakat bisa membaca panduan Kemenkes dan BPOM lewat tautan ini.

Intinya, jika mengacu pada jumpa pers Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (11/1), ada rekomendasi yang bisa diikuti calon penerima vaksin booster berdasar kajian dari peneliti BPOM.

Konsepnya kira-kira seperti ini:

• Penerima vaksin primer Sinovac bisa mendapat vaksin booster setengah dosis Pfizer.
• Penerima vaksin primer Sinovac mendapat vaksin booster setengah dosis AstraZeneca.
• Penerima vaksin primer AstraZeneca mendapat vaksin booster setengah dosis Moderna.

“Kombinasi sudah mendapatkan persetujuan BPOM dan rekomendasi Itagi, dan rekomendasi WHO. Bisa menggunakan vaksin sejenis atau homolog, bisa berbeda heterolog,” ujar menkes yang akrab disapa BGS itu.

Menurut Kepala Badan POM Penny K Lukito, pemberian vaksin booster amat diperlukan untuk merespons merebaknya varian Omicron di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dari data saat ini, antibodi yang didapatkan warga pasca vaksinasi Covid-19 rata-rata mengalami penurunan, sehingga butuh suntikan antigen baru melalui vaksinasi booster agar penerimanya memiliki risiko kesehatan lebih rendah ketika menghadapi varian omicron.

“Data imunogenisitas pengamatan hasil uji klinik dari semua vaksin Covid-19, menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30 persen, terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap, ujar Penny pada 10 Januari lalu, seperti dilansir Kompas.com.

Merujuk keterangan Kementerian Kesehatan, vaksin booster akan diberikan pada setiap WNI yang berusia di atas 18 tahun. Orang yang sedang sakit, atau memiliki penyakit bawaan seperti diabetes dan hipertensi, seperti dalam program vaksin sebelumnya, disarankan tidak menerima dosis ketiga. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, semua orang akan dicek kondisi tubuhnya terlebih dulu oleh petugas.

Wacana pemberian vaksin booster, sebelum ada pengumuman gratis oleh Presiden Jokowi, disambut kurang antusias oleh masyarakat. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia, dalam jumpa pers 10 Januari lalu, menyatakan 54,8 persen responden yang mereka wawancarai kurang setuju dengan rencana pemerintah memberikan vaksin booster. Epidemiolog sendiri menyorot belum meratanya pemberian vaksin secara nasional. Ditemukan banyak kasus orang baru menerima satu kali suntikan vaksin di berbagai provinsi.

Terkait kemunculan varian Omicron, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan varian baru itu mencapai 414 kasus di Tanah Air hingga 10 Januari lalu. Mayoritas penularan dari pelaku perjalanan dari luar negeri, sementara 50 kasus di antaranya merupakan kasus transmisi lokal.