Indonesia Dituding Usul Pemilu Ulang, Warga Myanmar Gelar Demo di Kedubes RI

Pemerintah Indonesia sedang disorot negatif warga Myanmar. Ada rumor beredar, menyebut Indonesia menjadi salah satu insiator gagasan ke pemerintahan Asia Tenggara lain, untuk mendorong dilaksanakannya pemilu ulang di Myanmar. Kantor berita Reuters menjadi yang pertama melaporkan inisiatif tersebut berdasar tiga sumber pejabat tak disebut namanya, yang terlibat diskusi diplomatik soal Myanmar selepas kudeta.

Akibat kabar tersebut, yang sudah memicu kecaman di Internet sejak kemarin, hari ini, Selasa (23/2) pagi waktu setempat, puluhan warga pro-demokrasi di Kota Yangon menggelar unjuk rasa depan Kedutaan Besar RI. Foto-foto dari unjuk rasa ini turut dibagikan ke medsos oleh Hnin Zaw, jurnalis Aljazeera. Warga membawa poster-poster berisi kecaman dalam bahasa Myanmar dan Inggris.

“Kami tidak butuh pemilu ulang. Hormati pilihan kami,” demikian bunyi salah satu poster yang dipasang demonstran di tembok Kedubes RI.

Unjuk rasa serupa terhadap sikap Indonesia digelar hari ini oleh puluhan perantau Myanmar yang tinggal di Thailand. Sasaran unjuk rasa ini adalah Kedubes RI di Ibu Kota Bangkok.

Dalam jumpa pers virtual, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membantah adanya wacana pemilu ulang di Myanmar, yang disodorkan Indonesia kepada negara anggota ASEAN lainnnya.

“ Tidak ada proposal seperti itu dari Kemlu RI,” kata Faizasyah, seperti dikutip CNN Indonesia. Sejauh ini, Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi sebatas melakukan konsultasi dengan sejawatnya dari ASEAN untuk segera merespons kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021. “Konsultasi itu akan berkembang menjadi masukan kebijakan yang akan didiskusikan dalam rapat khusus ASEAN,” imbuh Faizasyah.

Hingga artikel ini dilansir, belum ada informasi kapan rapat khusus menlu-menlu ASEAN membahas isu kudeta Myanmar akan digelar.

Jika mengacu pada laporan Reuters yang memicu sentimen negatif pada Indonesia, solusi pemilu ulang itu disebut upaya jalan tengah menghindari pertumpahan darah lebih jauh di Myanmar. Negara-negara anggota ASEAN disebut bakal mendesak junta militer menepati janji segera menggelar pemilu ulang dan menghormati siapapun pemenangnya kelak.

Sikap itu berbeda dari tekanan internasional, yang mendesak junta melepas para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) bersama sang ketua umumnya yang karismatik, Aung San Suu Kyi. NLD merupakan pemenang mutlak pemilu 2020, menguasai mayoritas kursi di parlemen. Partai yang didukung tentara kalah, dan kemudian menyebar isu bahwa pemilu November tahun lalu dipenuhi kecurangan oleh NLD.

Rumor kecurangan itu yang menjadi dalih junta melakukan kudeta, menangkap nyaris semua petinggi NLD di berbagai wilayah, lalu sepihak menempatkan Panglima Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar), Jenderal Min Aung Hlaing, sebagai pemimpin de facto Myanmar saat ini.

Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, Tiongkok, hingga pemerintah Amerika Serikat telah menyerukan agar ASEAN menjadi mediator kisruh kudeta militer Myanmar. Meski demikian, perlu dicatat, ASEAN memiliki konsep non-intervensi yang membuat isu pelanggaran HAM dan kudeta sulit direspons resmi, atas alasan enggan mencampuri “urusan dalam negeri” negara anggota. Problem serupa sudah menghantui ASEAN saat merespons kudeta militer di Thailand serta isu genosida etnis Rohingya di Myanmar beberapa tahun terakhir.

Masih dari laporan Reuters, dua sumber menyebut ide lain diplomat Indonesia adalah agar ASEAN memfasilitasi dialog antara junta dengan wakil demonstran di kota-kota besar macam Yangon, yang dua pekan terakhir rutin berunjuk rasa menolak kembalinya kediktatoran militer di negara mereka. Gagasan Indonesia ini menurut sumber diplomatik, didukung negara ASEAN lainnya.

Kabar adanya proposal pemilu ulang itu paling disorot negatif oleh warga pro-demokrasi Myanmar, karena dianggap menguntungkan junta. Tidak ada jaminan pemilu ulang kelak bebas kecurangan yang berpotensi melanggengkapn kepentingan politik elit-elit tentara untuk terus berkuasa.

Sementara, lewat keterangan tertulis yang dilansir terpisah, Menlu Retno Marsudi menyatakan kepentingan utama RI adalah jaminan keamanan serta penghormatan hak-hak warga sipil di Myanmar.

“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu,” kata Menlu Retno. “Transisi demokrasi secara inklusif wajib diupayakan sesuai keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun yang dapat mendorong tercapainya agenda tersebut perlu ditempuh.”