Sengketa Maritim

Ketegangan Klasik Laut China Selatan Perlahan Merembet ke Natuna

Kebijakan pemerintah Indonesia mengganti LCS menjadi Laut Natuna Utara—disusul pangkalan militer dan penembakan kapal asing—disinyalir bisa memicu konflik besar di masa mendatang.
25 Juli 2017, 11:27am
Foto Kepulauan Natuna oleh stratman²/Flickr CC License

Dua minggu sejak Indonesia mengganti nama perairan di utara Kepulauan Natuna menjadi 'Laut Natuna Utara', ketegangan segera muncul. Pemerintah Vietnam mengklaim empat orang nelayannya ditembaki oleh aparat Indonesia. Dua warga sipil Vietnam diklaim terluka akibat insiden tersebut.

Pemerintah Vietnam mengatakan bahwa nelayan tersebut tengah melaut sejauh 245 km tenggara Vietnam, berada sangat dekat dengan Laut Natuna Utara. Karenanya TNI AL menembaki kapal tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Gig Jonias Mozes Sipasulta, membantah terjadinya penembakan yang menyebabkan korban luka. Gig mengatakan bahwa dua kapal milik Vietnam tersebut telah memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga diberikan satu kali tembakan peringatan.

"Kapal Vietnam tersebut tiba-tiba mengubah haluan mendekati KRI Wiratno yang tengah patroli hingga berjarak 30 meter," ujar Gig saat dihubungi VICE Indonesia.

Menurut Gig, selama akhir pekan lalu terdapat dua buah kapal milik Vietnam yang menerobos perbatasan Indonesia dan melakukan pencurian ikan. Artinya keterangan dari otoritas Vietnam dan Indonesia kini berbeda. Kejadian seperti ini sangat mungkin terulang di masa mendatang.

Sikap pemerintah Indonesia pada 14 Juli lalu mengubah nama Laut China Selatan di dekat Natuna pada peta resmi baru, terhitung manuver diplomatik lebih proaktif, yang membuat klaim kedaulatan akan rutin dijalankan oleh TNI maupun Bakamla. Apalagi bukan kali ini saja aparat Indonesia memburu kapal nelayan asing di wilayah tersebut.

Perairan Natuna diprediksi banyak pengamat akan terus memanas. Terutama setelah pemerintah Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna, barat daya Kalimantan, yang rencananya bakal selesai akhir tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pangkalan militer ini membuat "wajah Indonesia nanti akan berubah total."

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pengerahan militer di daerah tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan justru memicu konflik berkepanjangan.

"Posisi Indonesia bukan lagi menjadi penengah yang objektif di Laut Cina Selatan," ujar Hikmahanto. "Lebih baik Indonesia memaksimalkan eksplorasi migas di sana [Natuna]."

Laut Cina Selatan telah menjadi arena sengketa dalam kurun satu dekade terakhir. Cina mengklaim hampir seluruh perairan tersebut sebagai sumber perikanan tradisional. Meski Indonesia menyatakan tidak turut campur dalam sengketa tersebut, namun baru-baru ini Indonesia menyematkan nama baru untuk perairan yang sebelumnya bernama Laut Cina Selatan di utara Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara.

Nama tersebut sedang dalam proses pendaftaran di International Hidrography Organization (IHO). Pemerintah Cina memprotes penamaan baru tersebut. Menteri Luar Negeri Cina Geng Shuang dalam keterangan persnya, mengatakan "negara-negara tertentu yang melakukan penamaan kembali, tak ada artinya sama sekali dan tidak kondusif dalam upaya mendorong standarisasi penamaan geografi."

Nama Laut Natuna Utara muncul saat Indonesia merilis peta termutakhir pertengahan Juli lalu. Ada beberapa perubahan terkait batas-batas kedaulatan negara. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno, perubahan yang cukup mencolok adalah batas antara Indonesia dengan Filipina dan Palau.

"Di peta yang lama, batasnya masih melengkung karena ada dua pulau milik Palau. Di peta yang baru kami ubah, karena ini batas ZTE (Zona Tangkap Eksklusif). Dan dua pulau kecil milik Palau yang masuk dalam wilayah Indonesia, Karang Helen dan Pulau Tobi kami kasih 12 nautical mile saja," ujar Arif seperti dikutip Kumparan.

Indonesia dan Filipina, menurut Arif, juga telah menyelesaikan persengketaan wilayah di Laut Sulawesi. Jika pada peta sebelumnya perbatasan air di Laut Sulawesi berupa garis putus-putus, saat ini telah menjadi garis penuh. Pemerintah juga telah meratifikasi UU no.4 2017 tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut.

Sementara nama perairan di utara Kepulauan Natuna, Riau, diubah setelah melalui bermacam pertimbangan. Pemerintah mengatakan sebutan Natuna Utara telah awam digunakan dalam kegiatan pertambangan. "Selama ini sudah ada sejumlah kegiatan migas dengan menggunakan nama Natuna Utara dan Natuna Selatan. Supaya ada satu kejelasan dan kesamaan dengan landas kontinen, tim nasional sepakat menamakan kolom air itu sebagai Laut Natuna Utara," kata Arif saat dikutip media.

Bukan tanpa alasan pemerintah repot-repot mengganti nama. Pemerintah mengklaim bahwa penamaan tersebut dapat membawa keuntungan ekonomi di masa mendatang. Faktor utamanya adalah gas. Saat ini, TNI akan banyak bergerak di perairan tersebut karena pencurian ikan. Lambat laun, perlindungan eksplorasi gas alam adalah alasan utama. Natuna oleh pakar disebut-sebut lapangan gas alam yang paling belum dieksplorasi di permukaan bumi. Produksi gas yang saat ini dikelola PT Pertamina diramal bisa menghasilkan 16 juta ton gas alam cair dari Natuna. Mengingat lapangan gas di Aceh dan Kalimantan Timur nyaris habis, Natuna dapat menyokong ketahanan pasokan gas untuk Indonesia hingga 18 tahun ke depan.

Pemerintah Indonesia dan Cina memang terlibat hubungan yang rumit, ibarat benci tapi rindu. Saat kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo ke Cina sesaat setelah dilantik, Xi Jinping mengatakan bahwa kedua negara tersebut "jauh di mata namun dekat di hati". Kedekatan tersebut juga berarti investasi bisnis skala besar.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi Cina di Indonesia mencapai US$1.6 miliar hingga triwulan ketiga 2016. Nilai tersebut masuk dalam peringkat tiga terbesar, setelah Singapura dan Jepang.

Namun, tak bisa dipungkiri, untuk persoalan politik dan kedaulatan, hubungan kedua negara tersebut rentan diwarnai ketegangan—terutama di bidang maritim. Sepanjang 2016, tercatat sudah tiga kali terjadi insiden di perairan Natuna.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara Tirta Mursitama mengatakan bahwa pengerahan kekuatan militer di sekitar perairan Natuna adalah bentuk kedaulatan untuk mempertahankan perbatasan.

"Pengerahan kekuatan militer di Natuna adalah usaha memperkuat daerah perbatasan dan tidak melulu berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan," ujar Tirta. "Saya pikir Cina juga akan paham bahwa ini bukan berarti upaya ofensif."