The VICE Guide to Right Now

Lawan Tekanan Buru-Buru Nikah, Perempuan Korsel Galakkan Gerakan #NoMarriage

Para lajang itu ingin pemerintah dan masyarakat berhenti memaksa perempuan segera menikah dan punya anak.
AN
Diterjemahkan oleh Annisa Nurul Aziza
26 Juli 2019, 12:14pm
Perempuan Korea memulai gerakan no marriage untuk menentang stereotip masyarakat.
Foto ilustrasi oleh Kseniya Petukhova via Unsplash.

Perempuan di Korea Selatan biasa disebut “mi-hon” apabila belum menikah. Namun, semakin banyak yang keberatan dipanggil seperti itu dan lebih memilih “bi-hon”, yang berarti tidak akan menikah dan punya anak.

YouTuber Korea Baeck Ha-Na adalah salah satunya.

“Gara-gara pandangan masyarakat, aku sering merasa gagal jadi perempuan karena aku belum menikah dan punya anak di usia 30. Daripada pusing mikirin cari pasangan, mendingan juga menggapai cita-cita sendiri,” kata Baeck kepada Bloomberg.

Baeck dan temannya Jung Se-young memanfaatkan kanal YouTube mereka, SOLOdarity, untuk membahas pentingnya melawan budaya patriarki di Korea Selatan dan menyediakan tempat bagi para perempuan yang ingin menjadi diri sendiri. Kanal yang dibuat lima bulan lalu itu kini sudah di-subscribe 23.000 orang lebih.

Baeck juga bergabung dengan organisasi EMIF atau “Elite without Marriage, I am going Forward”. Anggota EMIF sering kopi darat untuk berbagi cerita rasanya menjadi “bi-hon”dan menyayangkan sikap pemerintah yang berusaha menghentikan penurunan tingkat kelahiran. Sebagian besar dari mereka memilih tetap melajang. Tagar buatan mereka, #NoMarriage, telah mendapat banyak perhatian baik dari dalam maupun luar negeri.

Meskipun KorSel tengah menghadapi tantangan ekonomi akibat jumlah populasi yang terus menurun, Baeck dan temannya menilai upaya pemerintah meningkatkan tingkat kelahiran “kejam” dan “mengecewakan”.

Menurut World Bank, Korea Selatan memiliki tingkat kelahiran terendah dari semua negara maju. Pada 2010, 64,7 persen perempuan di KorSel meyakini kaum hawa wajib menikah. Delapan tahun kemudian, hanya 48,1 persen yang setuju.

Di Seoul sendiri, lebih dari 20 persen gedung pernikahan telah ditutup. Dinas pendidikan juga mengumumkan pada 2019, tiga SD dan SMP akan berhenti beroperasi karena kekurangan peserta didik. Sementara itu, jumlah anak yang mendaftar di sekolah dasar di kota-kota lain seperti Busan telah berkurang 26 persen.

Begitu juga dengan sekolah menengah pertama dan atas, yang mengalami penurunan 43 persen dan 40 persen. Jumlah tenaga kerja di KorSel, yang saat ini 37,6 juta orang, diperkirakan turun 52 persen dalam 50 tahun ke depan.

Pada 2017, pemerintahan Moon Jae-in mendirikan Komite Presidensial untuk Penduduk Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan guna menyudahi masalah kependudukan. “Kita harus mencari cara menikah dan memiliki anak yang tidak membatasi perempuan,” ujarnya dalam acara peresmian komite.

“Ini waktu tepat membereskan masalah populasi yang serius,” tutur Moon.

“Masalah terbesarnya adalah pemerintah selalu mengabaikan suara perempuan. Padahal mereka-mereka inilah yang akan mengandung dan mengurus anaknya,” Kang Han-byul, co-founder EMIF, memberi tahu Bloomberg. Dia melanjutkan betapa pemerintah mengindahkan “banyak hal yang benar-benar terjadi” pada perempuan yang telah menikah dan melahirkan.

Untuk saat ini, pemerintah masih menawarkan insentif dan biro jodoh bagi para lajang di seantero negeri. Dilansir Bloomberg, bahkan ada kota yang meminta perempuan menyerahkan foto lengkap dengan formulir informasi pribadi yang berisi tinggi dan berat badan, serta pengalaman kerja.

Orang-orang seperti Baeck dan Kang menganggap kebijakan Korea Selatan saat ini tak memberikan dukungan nyata kepada perempuan dan semua yang telah mereka alami usai bersalin — baik “secara fisik [dan] mental,” terang Kang.

Mereka juga yakin karier dan impian mereka terpaksa dikorbankan jika punya anak, terutama di pasar kerja KorSel yang kompetitif.

Follow Meera di Twitter dan Instagram .

Artikel ini pertama kali tayang di VICE ASIA.