Kesetaraan Gender

Islandia Akan Mewajibkan Kesetaraan Upah di Semua Perusahaan

Kebijakan gaji yang setara tanpa mempersoalkan gender, etnis, kewarganegaraan, dan preferensi seksual diyakini berdampak bagus bagi perusahaan dan masyarakat.
13.3.17

Artikel ini pertama kali tayang di Broadly.

Islandia berambisi menjadi negara pertama yang mewajibkan pengusaha membayar karyawan dengan gaji yang setara, terlepas dari gender, etnis, kewarganegaraan, dan preferensi seksual mereka. Pemerintah Islandia mengumumkan pada Rabu lalu waktu setempat—bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional—bahwa mereka akan mengajukan beleid Equal Pay Standard, seperangkat aturan yang bakal membantu perusahaan di Islandia untuk melacak perbedaan gaji yang diterima karyawan perempuan dan laki-laki, pada Parlemen Islandia.

Iklan

Jika beleid ini disetujui Parlemen, setiap perusahaan yang memiliki minimal 25 karyawan diwajibkan menunjukkan bukti bahwa semua pekerja—terlepas dari identitas gender mereka—dibayar dengan gaji setara. Beleid ini diajukan guna menanggulangi masalah kesenjangan upah yang terjadi di Islandia dalam lima tahun ini.

Undang-Undang Kesetaraan Upah ini  pertama kali dikemukakan pada 2012 oleh Perdana Menteri Islandia saat itu Jóhanna Sigurðardóttir. "Equal Pay Standard dikembangkan bekerja sama dengan serikat pekerja, konfederasi pengusaha dan pemerintah," kata Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir, manajer eksekutif Icelandic Women's Rights Association, "dan kebijakan ini disusun karena desakan serikat pekerja agar para pemilik modal dan pemerintah duduk bersama, membuat sebuah perangkat guna mengukur dan memastikan baik pekerja laki-laki dan perempuan dibayar setara."

Heiðar- og Ómarsdóttir menyambut gembira berita ini dan berharap beleid terbaru segera disetujui oleh Parlemen. "RUU ini bakal jadi langkah logis dalam perjuangan memerangi kesenjangan gender dan disparitas updah," ujarnya pada Broadly. "Dalam undang-undang yang kin berlaku di Islandia, setiap perusahaan yang memiliki minimal 25 pekerja diwajibkan memiliki equality plan dan dewan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 orang diharuskan memiliki paritas gender minimal 60/40."

"Tentu saja," lanjutnya, "mengesahkan undang-undang saja tidak cukup." Gender Equality Center juga harus lekas dibentuk untuk mengawasi pelaksaan standardisasi yang tertera dalam beleid, ujar Heiðar- og Ómarsdótti

Iklan

Sejak tahun 2009, Islandia menduduki urutan pertama dalam indeks disparitas gender yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia. Artinya, Islandia adalah negara paling ramah pada kaum perempuan dari 144 yang masuk dalam indeks tersebut. Tetap saja, meski undang-undang yang mewajibkan pekerja perempuan dan laki-laki digaji setara sudah berjalan sejak 1961, menurut Heiðar- og Ómarsdóttir, kesenjangan gaji masih terjadi. Jika dirata-rata, pekerja perempuan di Islandia menerima gaji 14 to 18 persen lebih rendah dari pekerja laki-laki.

Kesenjangan upah menjadi alasan kenapa tahun lalu, dan tahun sebelumnya, kaum perempuan di seluruh penjuru dunia melakukan pemogokan—ribuan perempuan pulang kerja lebih awal guna menunjukan selisih jam yang diperlukan kaum perempan untuk menerima jumlah upah yang sama dengan kaum laki-laki.

Tanggapan Pemerintah Islandia perihal permasalah ini dengan menyusun Equal Pay Standard "menunjukkan peranan penting gerakan pekerja sebagai pejuangan keadilan dan kesetaraan," ujar  Heiðar- og Ómarsdóttir.

Serena Fong adalah wakil presiden bidang kebiajakn pemerintah di Catalyst, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang advokasi pekerja perempuan. Kepada Broadly, Fong menyatakan bahwa meski belum jelas apakah Equal Pay Standard bakal punya peran dalam mewujudkan keseteraan ekonomi di bidang lain, "yang pasti kita tahu dari riset yang kami lakukan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara, menanggulangi menurunnya angkatan kerja di negara yang pekerjanya mulai menua, dan membantu perkembangan ekonomi di negara berkembang, terutama jika masuknya perempuan ke dunia kerja berdampak pada turunnya tingkat kesuburan perempuan, lamanya perempuan bekerja dan peningkatan investasi pada pendidikan anak."

"Beleid Equal Pay Standard bisa jadi contoh yang bisa ditiru oleh negara lain yang berusaha memerangi disparitas pendapatan." imbuh Fong. "Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Islandia adalah bentuk dukungan akan pentingnya kesamaan gender. Pemerintah Islandia memulai dengan mengakui bahwa apa yang menguntungkan lelaki, juga menguntungkan bagi perempuan, jalannya bisnis, masyarakat Islandia dan akhir bagi umat manusia. Semoga negara lain mencontoh apa yang dilakukan oleh memerangi masalah disparitas gender di negara mereka."