FYI.

This story is over 5 years old.

Seks

Parpol di Jerman Ingin Negara Membiayai Prostitusi untuk Kaum Difabel

Usulan itu disampaikan oleh Partai Hijau Jerman. Menurut jubir partai, penyandang cacat juga berhak mendapat layanan pekerja seks.
10.1.17

Artikel ini pertama kali tayang di Broadly. 

Representasi penyandang disabilitas dalam budaya populer arus utama merupakan sebuah masalah. Mereka terlalu sering digambarkan sebagai sosok heroik kebangetan (tonton: The Fault In Our Stars), sebagai manusia tanpa gairah hidup apalagi seksual (tonton: Me Before You), atau bahkan diolok-olok oleh Presiden-terpilih Donald Trump. Kita jarang sekali membahas penyandang disabilitas dengan perspektif yang lebih kompleks—apalagi mengakui hasrat dan kebutuhan seksual mereka.

Iklan

Kini sebuah partai politik Jerman mengusulkan agar penyandang disabilitas diperbolehkan menyewa jasa pekerja seks memakai uang pajak. BBC melaporkan bahwa juru bicara partai sayap kiri Jerman, Green Party, berkata pada surat kabar  Welt am Sonntag bahwa dia "bisa membayangkan" pemerintah mendanai "pendampingan seksual" di mana penyandang disabilitas nanti meminta ganti ongkos pengeluaran seksual ke pemerintah, selama mereka bisa membuktikan kebutuhan medis atau bukti mereka kekurangan dana untuk menyewa pekerja seks.

Idenya tentang pekerja seks yang didanai pemerintah mengundang kontroversi di masa lalu. Pada 2010, sebuah investigasi yang dilakukan Sunday Telegraph menemukan data banyak pejabat Britania Raya membayar pekerja seks dan langganan situs kencan daring untuk orang dewasa dengan disabilitas. Para kritikus berargumen bahwa itu adalah penyalahgunaan dana pajak yang membuat warga rentan lebih mudah tereksploitasi, sementara yang lain berpendapat bahwa ekspresi seksual merupakan hak asasi manusia.

Penyandang disabilitas telah mengkampanyekan hak mereka untuk mandiri secara seksual selama bertahun-tahun. Pada 2013, salah satu staf kampanye Chris Fulton—yang memiliki kelumpuhan otak dan distrofi otot— menelepon pemerintah Inggris agar membuat rencana pendanaan yang mengizinkan penyandang disabilitas mengunjungi pekerja seks. Dan sementara pemerintah Belanda tidak secara eksplisit mendanai pekerja seks dengan cara yang sama, terkadang orang menggunakan tunjangan difabel pemerintah untuk membayar jasa seks.

Iklan

Tidak semua anggota kampanye hak-hak disabilitas menyetujui propsal Jerman ini. "Saya rasa [membayari mereka ke pelacuran] bisa dianggap merendahkan," ujar Tuppy Owens dari Alinasi Kesehatan Seksual dan Disabilitas (SHADA). Owens juga menjalankan TLC Trust, yang membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan jasa seks bertanggung jawab. "Sebagian besar manusia ingin diperlakukan sama dengan orang lain."

Hanya saja Owens mengakui dalam kondisi tertentu, sangat penting bagi penyandang disabilitas umemiliki akses pada layanan pekerja seks—didanai pemerintah, kalau perlu. "Jasa seks lebih baik dibayarkan oleh orang yang melakukan hubungan seks. Idealnya, penyandang disabilitas yang membayar. Tapi, kalau seorang penyandang disabilitas tidak mampu, maka pemerintah sebaiknya membantu."

Sebuah kesalahpahaman umum adalah membayar pekerja seks adalah urusan kenikmatan fisik sesaat. "Seringkali, penyandang disabilitas menggunakan jasa pekerja seks untuk membantu mereka move on, agar mereka selanjutnya dapat menemukan pasangan," kata Owen. "Pekerja seks juga dapat membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri seksual dan mengerti cara-cara memuaskan pasangan. Ketika mereka lebih nyaman di ranjang, mereka bisa berkencan. Karena sebagian besar penyandang disabilitas engga pengin harus bayar untuk seks seumur hidup mereka."

Tapi Owens menambahkan bahwa para penyandang disabilitas menghadapi kesulitan menyewa jasa pekerja seks. Dari pengalamannya menjalankan TLC Trust, hanya sedikit orang yang memiliki spesialisasi penyandang disabilitas fisik dan mental. "Saya ditelepon pagi ini oleh seorang perempuan penyandang disabilitas. Dia kepengin seorang PSK laki-laki di daerah Glasgow," dia bilang. "Tapi laki-laki terdekat yang saya kenal adanya di Mancaster [berjarak 335km]."