Polemik Candaan Prabowo dan Muslim-Coki Bukti Bangsa Kita Tak Berjodoh Sama Komedi

Urusan bercanda di negara kita seringkali berujung pada gejolak sosial serius. Makanya grup lawak Warkop DKI sejak empat dekade lalu memberi nubuat yang menakutkan sekali substansinya: "tertawalah sebelum tertawa itu dilarang."

Grup legendaris besutan Dono, Kasino, dan Indro tersebut melontarkan nubuat dalam konteks perlawanan terhadap rezim otoritarian Orde Baru. Nyatanya, setelah pemerintahan Suharto tumbang, dan demokrasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia digadang-gadang jadi panglima, tertawa tetap terlarang. Bangsa kita agaknya belum berjodoh dengan berbagai varian komedi dewasa. Artinya, komedi yang memang hanya bisa diterima orang dewasa sungguhan. Materi komedi yang mengajak pemirsanya merenungi soal hidup dan topik-topik 'sensitif' macam agama dan preferensi politik.

Tanya saja pada Prabowo Subianto, Tretan Muslim, dan Coki Pardede. Lelucon garing Prabowo pekan lalu, ketika menyebut 'Tampang Boyolali' lekat dengan kemiskinan, dipolitisasi sedemikian rupa sampai memicu unjuk rasa besar, pelaporan Prabowo ke polisi, dan rencana jumpa pers di hotel mewah yang dibatalkan. Beberapa hari sebelumnya, Tretan Muslim dan Coki Pardede, duo komedian yang bergabung dengan kolektif Majelis Lucu, memutuskan mundur dari dunia hiburan akibat tak tahan dengan bullying yang menyerang personal mereka dan keluarga. Gara-garanya mereka membuat video candaan masak babi campur kurma yang menuai kecaman sebagian penganut agama Islam.

Persoalan yang muncul akibat komedi Tretan Muslim dan Coki Pardede ada di spektrum yang senantiasa rumit di Tanah Air. Apa sih batasan konkret antara membicarakan simbol agama (termasuk dalam koridor komedi) dengan penistaan? Kabur sekali. Sebagian pengguna medsos menilai kurma yang dimasak Muslim dan Coki bukan simbol agama tertentu, tapi sebagian lainnya percaya tindakan mereka mengolok-olok kepercayaan penganut Islam. Bersikap netral dan mencoba santai merespons video candaan itu juga tidak bisa, karena akan dianggap mendukung 'penista agama'. Rumit. Makanya kasus serupa berulang kali terjadi. Joshua Suherman sudah mengalami dipolisikan awal tahun ini akibat materi standup comedy yang dianggap menyinggung agama mayoritas. Rekan Joshua, Ge Pamungkas, turut menerima kecaman ketika mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta dan mengaitkannya dengan persepsi umum soal azab Tuhan. Youtuber Sacha Stevenson sebelumnya terpaksa menurunkan video soal jualan agama, dan membuat permintaan maaf secara terbuka pada 2014.

Saat diwawancarai BBC Indonesia, Sacha merasa materi komedi dengan isu religi mustahil disampaikan di Indonesia, kecuali yang melontarkan adalah pemuka agama. "Kalau lihat ceramahnya (Ustaz) Abdul Somad, dia komedian sebetulnya, dia buat lelucon terus soal agama, semua orang terima dan tertawa. Kalau saya yang melakukan itu sekarang, saya malah dimarahi," ujarnya.

Ketika membuat komedi soal agama tidak memungkinkan, melontarkan plesetan soal simbol negara juga berujung ancaman pidana. Almarhum Harry Roesli mengalaminya saat membuat lagu plesetan Garuda Pancasila pada 2001. Ingat, semua kasus yang disebut di artikel ini terjadi di alam reformasi.

Tonton dokumenter VICE saat mengikuti syuting acara dakwah Mamah Dedeh, ulama superstar yang gemar melucu dan sering melontarkan pesan pro-perempuan:

Nah, untuk kasus Prabowo, dimensi masalahnya condong pada persoalan politik menjelang pemilu 2019. Saya harus menyampaikan disclaimer dulu. Saya lahir dan besar di Boyolali, serta sempat membuat catatan pribadi seputar guyonan Prabowo. Buat saya, lelucon Prabowo soal tampang itu supergaring, makanya mending publik kota kelahiran merespons santai pakai guyonan sarkas saja. Apa lacur, opini kayak gitu saja membuat saya dicap pendukung Prabowo sebagai "cebong yang tidak bisa membaca pidato secara utuh." (hiks)

Di sisi lain, saya tidak mendukung demonstrasi berlebihan agar Prabowo minta maaf. Lagian buat apa Prabowo minta maaf? Ketika demonya mengatasnamakan orang Boyolali, saya (yang masih ber-KTP Boyolali) kok tidak merasa terhina yang membuat saya harus marah besar. Ada argumen bahwa guyonan bernada menghina sebaiknya hanya dilakukan oleh orang yang masuk dalam golongan tersebut. Jadi, yang layak menghina orang Boyolali cuma penduduk Kabupaten itu saja. Argumen ini benar separuh. Sebab, letak suatu ucapan bermakna hinaan atau tidak adanya di horizon pemaknaan. Tiap orang bisa punya tafsir berbeda-beda.

Plus, jika mengacu pada tata kelola hukum di berbagai negara maju (ckckck, antek asing banget nih argumennya) orang boleh tak suka pada materi komedi tertentu. Orang berhak marah ketika komedian kulit putih melontarkan lelucon rasis soal kulit hitam atau etnis Yahudi. Tapi hukum negara tegas tidak memfasilitasi terjadinya persekusi dan pemidanaan, apalagi dengan dalih penistaan ataupun pencemaran nama baik. Bagi saya, 'dosa' terbesar Prabowo paling kasat mata saat berpidato di Boyolali adalah selera leluconnya yang buruk (begitu pula tafsir saya untuk perkara Coki dan Muslim yang masak kurma campur babi, probably funny but it is in such bad taste).

Karenanya, daripada ribet menganalisis niat celoteh soal tampang Boyolali apakah betulan menghina atau tidak, lebih baik pidato Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini direspons lelucon balasan saja (sebisa mungkin lebih lucu). Bukankah keren ketika orang Boyolali mampu bersikap dewasa, cukup dengan menertawakan selera humor buruk seorang capres dari latar belakang elit berusaha relate sama orang kecil tapi jatuhnya menghina? Lebih elegan rasanya.

Kalau direspons tegang pakai perspektif identitas kedaerahan, tidak ada ruang tersisa sama sekali bagi komedi. Saya menganggap demonstrasi di Boyolali akhir pekan lalu lebay dan hasil 'gorengan' politik yang ditunggangi logika elektoral oleh kubu petahana. Tapi saat bersikap demikian, saya rentan dianggap kurang sensitif. Saya bahkan bisa saja dituduh ogah bersolidaritas bersama sesama warga Boyolali lainnya. Lebih apesnya lagi, saya berpotensi dicap "cebong yang pindah haluan jadi kampret."

Surem.

Berbagai kasus seputar candaan ini membuktikan tembok imajiner konsep Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA) yang bertahun-tahun dibangun rezim Orde Baru, rupanya masih sangat kuat bertahan kendati kita telah beranjak 20 tahun dari reformasi. Empat topik itu selama bertahun-tahun dianggap tabu, tak boleh disentuh, dan kalau sampai dibahas gamblang, termasuk lewat pendekatan komedi, pendekatannya selalu pidana.

Orde Baru berharap, dengan membangun 'pagar tinggi' di empat topik tersebut, tidak akan muncul kesadaran progresif di masyarakat. Alhasil, legitimasi kekuasaan mereka yang dibangun lewat moncong bedil tidak diutak-atik. Mempertahankan tabu empat isu itu artinya ya kita tidak bisa ngomong banyak hal. Bicara persoalan Indonesia yang beragam ini secara terbuka, tentu saja sulit kalau tidak membahas agama, kelas sosial, atau etnisitas. Ditambah lagi, pasal-pasal karet mengakomodir kehendak memberangus diskusi seputar agama dan etnis, baik dalam KUHP maupun UU ITE, terus dipertahankan negara. Padahal semangatnya jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Agaknya Indonesia memang tidak berjodoh sama sekali dengan tradisi komedi dewasa, mengingat kita tak kunjung punya sikap jelas soal apa itu kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Ketika mengutarakan kegelisahan lewat lelucon dianggap pelanggaran pidana, siapapun tidak akan bisa melucu secara bebas. Tampaknya itu nasib buruk yang harus diterima pecinta komedi di negara ini.

Saya lantas berusaha meniru argumen balasan memakai bahasa kaum konservatif reaksioner di media sosial. Barangkali mereka akan mengomentari artikel ini seperti berikut: "komedi yang bebas menyinggung semua hal bukan budaya Indonesia bung. Budaya Indonesia itu becanda yang lumrah-lumrah saja, seputar seks, slapstick, atau mengolok-olok fisik. Pokoknya jangan sentuh politik dan agama."

Sayang memang, kita tidak bisa menakar komedi sebatas lucu atau tidak lucu. Harus ada faktor-faktor lain dilibatkan. Komedi politik senggol bacok ala Amerika Serikat, seperti yang ditampilkan Bill Maher, John Oliver, atau mendiang George Carlin mustahil tumbuh di alam swasensor negeri ini. Saya bisa membayangkan, di kolom komentar, akan ada pasukan siber yang siap menulis, "elo mau bebas mengolok-olok siapapun, termasuk penguasa? Pindah ke Amerika sono aja bos!"

Iya sih. Sebagai penulis yang terbiasa dicap cebong, kampret, ateis, kafir, atau apapunlah sesuai situasi dan lawan bicara, saya wajib mengubur dalam-dalam harapan agar bangsa kita lebih dewasa saat beradu pendapat. Mustahil. Kita adalah bangsa yang Adiluhung. Cita-cita berbangsa kita tidak main-main. Super serius.

Pokoknya siapapun berani menyinggung perkara identitas harus diganyang, tidak bisa tidak. Politikus populer saja diganyang, apalagi cuma komedian. Enggak usah pakai debat, soalnya debat publik secara rasional dan terbuka adalah produk Barat/Yahudi/Freemason/tidak sesuai adat ketimuran yang santun. "Kalau kami tersinggung, ya harus demo dan menuntut pemenjaraan, bukan malah disuruh dialog. Liberal cebong/kampret dungu mana ngerti!"

Ya udah deh. Semua orang yang berniat melucu buang jauh-jauh harapan bahwa publik kita bisa dewasa memilah mana lelucon, mana yang berupa ujaran kebencian. Toh negara dan sebagian besar masyarakat memang tidak pernah mau serius memikirkan manfaat kebebasan berekspresi sebagai akar bagi sistem demokrasi yang mengayomi semua pihak. Jadi, bagi siapapun yang masih berniat melucu, pilih topik yang aman-aman saja.

Saran saya buat Prabowo, ke depan bercanda seputar kuda saja pak. Pasti lebih nampol. Karena di Indonesia kayaknya cuma anda orang yang paham luar dalam soal anekdot kuda. Sementara untuk Muslim dan Coki, andai muncul niat kembali open mic, lihat tuh teman-teman stand-up comedian lainnya yang aman jualan humor menertawakan jomblo. Udahlah, kita belum bisa mengksplorasi wilayah abu-abu kebebasan berekspresi. Tayangan kartun saja disensor brutal, apalagi pendapat dan guyonanmu.

Nubuat Warkop DKI sudah kadung tewujud. Berhentilah tertawa, sebab tertawa (untuk isu agama dan politik) kini resmi dilarang.

Ardyan M. Erlangga menulis dan menyunting untuk VICE Indonesia. Dia tidak bisa melucu, tapi bisa diajak diskusi di Twitter.