Kenapa Kita Masih Terobsesi Mengevaluasi Kinerja Politikus 100 Hari Setelah Dilantik?

Menurut pengamat politik, evaluasi 100 hari sebetulnya tidak punya landasan ilmiah. Waduh, padahal kemarin ramai sorotan buat Anies-Sandi di Jakarta? Bisakah jadi proyeksi publik 5 tahun ke depan?
30.1.18
Ilustrasi oleh Dini Lestari.

Seratus hari pertama suatu pemerintahan tampaknya dinilai sebagai sesuatu yang krusial di mata publik. Tak jarang performa pemerintah selalu dilihat dari bagaimana ia memanfaatkan 100 hari pertamanya. Pertanyaan yang selalu dilempar selalu sama, apakah si pemimpin bisa memenuhi janji-janji kampanye dan memenuhi ekspektasi warga?

Sudah jadi tradisi pula untuk melempar kritik jika kepala pemerintahan dinilai tak becus dalam menjalankan roda birokrasi dalam rentang tersebut. Nah, pekan ini menandakan 100 harinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Anies sendiri dengan bangga menyatakan bahwa dirinya telah berhasil menjalankan 29 program selama memimpin. Tapi fraksi PDI-P di DPRD Jakarta punya pendapat lain. Menurut para politisi Kebon Sirih Anies dan Sandi belum memiliki arah kerja yang jelas dan sistematis.

“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, tiga gubernur sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat telah meletakkan landasan yang kuat untuk penataan Kota Jakarta. Yang tidak hanya menjadi kota yang modern dan berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi juga menjadikan kota Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di negara-negara maju lainnya,” kata ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi dikutip Beritasatu.

Sementara itu Wakil Gubernur Sandiaga Uno terdengar sedikit bijak kali ini. Dalam kesempatan terpisah, Sandi mengakui jika masih banyak banget pekerjaan rumah yang kudu dibereskan Pemprov DKI.

“Banyak banget PR. Menurut saya pribadi, bukan saatnya menepuk dada kita kerja, masih banyak sekali, problem di Jakarta semakin hari semakin kompleks," ujar Sandi kepada Detik.

Selama kampanye gubernur tahun lalu, Anies-Sandi punya 23 janji dalam 154 program kerja. Tentu saja di tengah era digital sekarang, amat mudah buat terus mengingat janji-janji tersebut dan menagihnya sewaktu-waktu. Anies-Sandi tentu paham betul hal tersebut. Publik tak lagi bisa dibohongi pakai janji manis belaka.

Usaha Anies-Sandi untuk memenuhi janji-janji tersebut memang sangat terlihat. Baru beberapa bulan menjabat, klab Alexis langsung ditutup (walaupun itu cuma berarti izin operasionalnya tidak diperpanjang). Program DP 0 rupiahnya terus digodok sebelum diumumkan ke publik April nanti. Janji soal pembatalan reklamasi pun terus diupayakan, meski rencana untuk pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) pengembang reklamasi harus mentok di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sekilas Anies-Sandi memang langsung terjun ke lapangan buat kerja, kerja, dan kerja. Anies boleh bangga jika bisa menjalankan 29 programnya, tapi tetap saja nantinya toh warga Jakarta sendiri yang akan menilai dalam lima tahun ke depan.

Lima tahun ke depan lho... Kalau begitu, lantas apa yang harus diributkan dalam 100 hari kepemimpinan?

Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan bahwa tolok ukur 100 hari tidak memiliki landasan saintifik dan teoritis, sehingga hal tersebut tidak bisa menjadi justifikasi berhasil atau gagalnya suatu pemerintahan.

“Seratus hari pertama adalah saat di mana pemimpin baru beradaptasi,” ujar Sirojudin kepada VICE Indonesia. “Sejauh mana ia sanggup mengelola tim birokrasinya, karena tentu pemimpin harus mengenal kultur birokrasi.”

Jika Anies langsung menepuk dada karena sanggup mengeksekusi 29 program, Sirojudin punya pendapat lain. Menurutnya, apa yang sudah dikerjakan Anies dalam 100 hari kerja pertamanya adalah masih bagian dari gimmick politiknya, demi memenuhi harapan pendukung. Sebab, menurut Sirojudin lagi, ke-29 program tadi masih berupa kebijakan yang sederhana dan upaya awal.

“Kebanyakan program yang sudah dieksekusi Anies tak memerlukan Perda,” ujar Sirojudin. “Membongkar PKL Tanah Abang, mencabut larangan motor di Sudirman-Thamrin, dan sebagainya. Itu kan enggak pakai Perda. Anies harus sadar bahwa program yang bagus harus didukung Perda, dan membuat Perda itu memerlukan waktu lama.”

Pendapat Sirojudin terdengar masuk akal. Dalam program rumah DP 0 rupiah, Anies dan Sandi digempur kritik karena program tersebut tak memiliki payung hukum, seperti peraturan gubernur (pergub). Walhasil, pengamat mengatakan, jika program tersebut gagal di tengah jalan, pemerintah yang akan dirugikan.

Hanya saja yang paling dikhawatirkan Sirojudin adalah bagaimana menciptakan mesin birokrasi efisien hingga level paling bawah. Anies dan Sandi idealnya harus sanggup membuat kultur birokrasi yang efektif seperti yang telah dilakukan gubernur Ahok, imbau Sirojudin.

“Para PNS itu adalah pejabat karir, bukan seperti gubernur yang bisa diganti setiap lima tahun. PNS ini kan mungkin sudah bekerja selama puluhan tahun. Pas era Ahok, kinerja PNS ini sudah bagus dibanding pas era gubernur-gubernur sebelumnya, jadi tugas Anies adalah memastikan kinerja mereka tidak menurun,” tutur Sirojudin.

Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips Vermonte mengatakan dalam konteks politik praktis, seorang pejabat harus siap dinilai sejauh mana menepati janji kampanye. Ini adalah strategi dalam menjaga ekspektasi pemilih agar pejabat memiliki imej dan kredibilitas tinggi. Itulah mengapa 100 hari kerja sering dijadikan acuan performa pejabat. Tapi, dari pandangan Phillips, pemimpin politik harus fokus pada keberhasilan memenuhi janji di akhir masa jabatan, bukan malah terburu-buru memenuhi semua agenda politik saat baru lebih dari tiga bulan menjabat.

“Jika program harus gagal di awal pemerintahan enggak masalah. Paling tidak dia sudah mencoba memenuhi janjinya,” ujar Philips.

Setiap gubernur memang punya keberhasilan dan kegagalan. Itu tak bisa dipungkiri. Gubernur Ali Sadikin mungkin dipuja karena gebrakan program dan pembangunan infrastrukturnya. Tapi jangan lupa, saat itu Ali dilawan habis-habisan oleh publik Jakarta lantaran mengizinkan industri judi dan prostitusi masuk ke Jakarta.

Agaknya memang terlalu cepat untuk menilai suatu pemerintahan yang sedikit lebih tua dari umur jagung ini. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa Anies-Sandi sudah berhasil atau telah gagal dalam ini dan itu. Hikmah yang bisa kita petik dari 100 hari ini setidak-tidaknya adalah proyeksi bagaimana kepemimpinan akan berjalan selama lima tahun ke depan.

Kita bisa menerawang bagaimana Anies-Sandi nanti menghadapi masalah-masalah lebih kompleks seperti reklamasi, penggusuran, ketimpangan sosial, dan kemacetan. Kecuali jika Gubernur Anies tiba-tiba loncat ikut kontestasi pemilihan presiden 2019 mendatang, maka semua proyeksi itu jadi sia-sia belaka.