Foto ilustrasi kegiatan belajar mengajar oleh Sonny Tumbelaka/AFP
Hobi merombak sistem pendidikan di Indonesia enggak pernah ada liburnya. Baru-baru ini Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan kepada Mendikbud Nadiem Anwar Makarim untuk memangkas mata pelajaran di sekolah. Menurut usulan ini, di SD sebaiknya hanya diajarkan 4 pelajaran inti, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Pendidikan Agama berbasis Pancasila; lalu 5 pelajaran di SMP dan 6 pelajaran di SMA.Apa tujuan usulan yang kelihatan sederhana tapi imbasnya besar ini? IGI percaya penyederhanaan mata pelajaran bisa meningkatkan kedalaman pembahasan materi sehingga mutu pendidikan terangkat. Enak sih diucapkan, tapi apa di IGI enggak ada guru olahraga, seni, atau bahasa asing non-Inggris yang protes gitu?"Jadi penyederhanaan mata pelajaran ini akan berdampak ke guru juga ke siswa. Selama ini beban belajar siswa kita terlalu besar sehingga mereka harus banyak tahu, tapi tidak dalam," ujar Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim kepada CNN Indonesia.Usulan tersebut disampaikan IGI bersama 22 organisasi guru dan komunitas guru saat diundang bertemu oleh Mendikbud pada 4 November lalu. Sampai saat ini usul IGI kayaknya belum mendapat respons pemerintah. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Awaluddin Tjalla (bukan Black Panther) mengatakan, tak ada instruksi apa-apa dari Menteri Nadiem.Selain soal pembatasan mata pelajaran, IGI juga datang ke Mendikbud dengan ide-ide revolusioner lain. Total, ada 10 butir usulan yang dinamai “Revolusi Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah”.Salah tiga yang menarik adalah usul dihilangkannya sistem penjurusan pada SMA (jadi siswa yang ingin fokus pada keahlian tertentu bisa daftar SMK saja), penggunaan sistem SKS untuk SMK (siswa yang rajin bisa lulus sekolah dua tahun atau kurang), dan dihapuskannya guru honorer sehingga semua guru harus berstatus PNS dengan upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah. Kamu yang penasaran apa aja sih usul IGI, daftar lengkapnya bisa dibaca di tautan ini.Selama bertahun-tahun sistem pendidikan di Indonesia selalu diutak-atik sampai ada pemeo “ganti menteri, ganti kurikulum”. Setiap menteri baru seperti terobsesi untuk membuat signature-nya sendiri ketimbang mengevaluasi dan menyempurnakan sistem sebelumnya. Bisa jadi, kebijakan pendidikan yang terpengaruh pasang-surut arus politik ini jadi penyebab pendidikan Indonesia nggak maju-maju.Kalau melirik ke Finlandia, negara ini bisa punya sistem pendidikan yang salah satu terbaik dunia karena sektor pendidikannya dikelola swasta. Selain soal finansial dan legalitas, pemerintah Finlandia tidak mencampuri sama sekali bagaimana sekolah mendidik murid-muridnya. Sementara di Indonesia, untuk menanggalkan sistem evaluasi tersentralisir yang sudah banyak dikritik, ujian nasional itu, negara tak pernah bisa ambil keputusan.Bank Dunia menilai kulitas pendidikan Indonesia masih rendah, salah satu indikatornya adalah jumlah anak buta huruf di Indonesia. Padahal sudah sejak 2009 sektor pendidikan mendapat 20 persen porsi APBN. Sementara untuk APBN 2018, anggaran pendidikan jumlahnya sebesar Rp444 triliun."Misalnya, 55 persen anak usia 15 tahun di Indonesia secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves kepada CNN Indonesia, Juni tahun lalu. Berita baiknya, rapor Indonesia membaik dari segi peningkatan akses pendidikan karena jumlah orang yang bisa bersekolah makin banyak.
Iklan
Iklan