Akhir tahun biasanya jadi waktu paling favorit birokrasi dan legislatif di Indonesia untuk bekerja. Di saat-saat ini, mereka berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat soal seberapa besar anggaran yang mereka butuhkan untuk membeli ini-itu. Tapi, bukan Pemerintah Indonesia namanya kalau enggak bikin pusing rakyatnya. Rabu (30/10) kemarin, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti isi Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta dan menemukan ada anggaran pembelian ballpoint (pulpen) sebesar Rp124 miliar.
Mantap, di era e-government serba terkomputerisasi, pembelian pulpen sebanyak dan semahal itu akan menuliskan lembaran sejarah emas bangsa Indonesia.
Videos by VICE
“Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,” ujar anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana dilansir Detik.
William mengaku, selama ini Fraksi PSI sudah melakukan konfrontasi dengan meminta detail anggaran kepada Pemprov. Namun, pemprov selalu ngeles. Ditemukannya anggaran pulpen ratusan miliar oleh William berawal dari laman resmi pemprov (apdb.jakarta.go.id) yang menampilkan rencana anggaran 2020-nya. Sayang, setelah terekspos, rencana anggaran itu sudah dihapus dari situs tersebut.
Sebelum perkara pulpen, William lebih dulu mendapati usulan APBD DKI 2020 yang super aneh. Pada perencanaan anggaran bagian Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu, ditemukan biaya pengadaan lem aibon senilai Rp82 miliar! Buset, apakah sebanyak itu lem yang diperlukan pemerintah untuk merekatkan kembali bangsa Indonesia yang terpecah belah?
Merespons tuduhan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membela diri dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut belum fix ed alias masih sementara. Angka-angka di situs adalah hasil pembahasan singkat yang diburu-buru waktu.
“Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat kepada Detik. Syaefuloh meyakini setelah adanya masukan dari pihak sekolah, anggaran lem aibon bisa jadi hilang.
Sebagai rakyat, berita ini tentu bikin kita emosi. Pasalnya, ternyata pemerintah dan DPR punya kesamaan yang bikin pusing: sama-sama enggak becus bikin anggaran. Pada 2015 lalu, kita tentu masih ingat dong dengan anggaran makanan rusa senilai Rp600 juta yang diajukan DPR. Ini DPR punya peliharaan rusa sinterklas apa?
Selain pakan rusa, pada tahun itu anggaran pengadaan parfum juga memunculkan respons yang besar. Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi mengungkap bahwa DPR meminta Rp2 miliar untuk beli parfum. Ya jangan heran, kalau dengan anggaran segitu, wangi bidadari sih lewat dibanding anggota dewan.
