Keluarga Anggota Parlemen Ikut Divaksin, DPR dan Kemenkes Saling Tuduh Pengusulnya

DPR RI, lembaga paling tidak disukai nomor dua di Indonesia, kembali jadi obyek gunjingan masyarakat. Pasalnya, keluarga anggota dewan dipastikan ikut dapat jatah vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Padahal keistimewaan ini bahkan tak didapat keluarga tenaga kesehatan. Ini kalau dibikin meme idenya udah dapet banget, gambar anak DPR selfie terus di bawah kasih teks “biasalaaah”.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi legislator kita tercinta. Anggota Komisi I Abdul Kadir Karding menyebut doi beserta anak dan istrinya telah divaksin kemarin. Menurut Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi, acara vaksinasi dikoordinasikan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kok bisa keluarga anggota DPR RI ikutan dapet Ketika vaksin corona masih didistribusikan dengan prinsip prioritas? Jawaban Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar ini dijamin menarik banget buat disimak. Bila kita menyangka ini adalah keistimewaan, menurut Indra ini karena “tidak ada yang istimewa”.

“Saya kira tidak ada yang istimewa bahwa satu rumah itu ada sebagian yang divaksin dan tidak,” kata Indra dalam jumpa pers di DPR hari ini. Jika ada yang susah nangkep maksudnya, Pak Indra mau bilang kalau di satu rumah ada yang divaksin dan ada yang enggak, baru itu yang namanya keistimewaan.

Kita tangguhkan bahasan keistimewaan untuk masuk ke keruwetan lain. Indra menyebut, pengaturan keluarga DPR ikut divaksinasi adalah ketentuan dari Kementerian Kesehatan yang sekadar mereka jalankan. “Tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Tapi Kemenkes tidak mengatakan demikian. Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, siapa saja yang mendapat vaksin di kloter DPR diatur sendiri oleh DPR. “Kalau kita [Kemenkes] sesuai permintaan dan data yang diberikan,” terang Siti hari ini, dilansir CNN Indonesia.

Sebanyak 2.600 orang anggota dewan feat familia serta pekerja di Gedung DPR RI mendapat jatah dalam vaksinasi Covid-19 tahap II yang sudah berlangsung sejak 17 Februari silam. Di tahap ini, sedianya pemerintah hanya membagi vaksin kepada pelayan publik 16,9 juta orang) dan lansia (21,5 juta orang). Profesi penerima vaksin tahap II meliputi pedagang pasar, tenaga pendidikan, tokoh dan penyuluh agama, TNI dan Polri, petugas pariwisata, ASN, karyawan BUMN, wartawan, hingga petugas transportasi publik seperti sopir, kernet, dan tukang ojek.

Agenda vaksinasi di Gedung Kura-kura, Kompleks DPR RI, berlangsung sejak tiga hari lalu (23/2). Menurut pantauan CNN Indonesia, acara berlangsung tertutup bagi wartawan. Lalu, juga ada perintah kepada peserta vaksinasi agar tidak mengunggah foto atau video acara di media sosial. Sementara Kemenkes membantah acara diadakan sembunyi-sembunyi, Sekjen DPR yang mengakui memang ada larangan memotret punya penjelasan menarik.

Sambil beberapa kali membetulkan maskernya yang terus melorot hingga hidungnya sampai terlihat, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan makna larangan memotret yang ia perintahkan langsung itu.

“Kami wajibkan untuk tidak boleh ada melakukan kegiatan foto di dalam karena kami sudah menduga ketika di dalam itu bisa melakukan selfie dan lain sebagainya, maka kegiatan di dalam ruangan itu sangat berisiko seperti pasar. Kalau teman-teman [wartawan]… secara bergantian boleh, bisa lihat, itu dengan kegiatan yang normal aja di dalam itu sudah sangat penuh dan sesak.”

Meski “sudah sangat penuh dan sesak”, Indra juga mengatakan dua hari pelaksanaan vaksinasi di DPR RI belum memenuhi target 1.500 orang per hari. Apabila dua informasi itu sudah terasa kontradiktif, masih ada lanjutannya. Indra menyebut pula bahwa proses vaksinasi di DPR RI, yang “penuh dan sesak” tadi, berlangsung dengan protokol kesehatan yang “sangat ketat”.

Jatah vaksin untuk keluarga anggota DPR menjadi keganjilan kedua pekan ini setelah kemarin, vaksinasi kepada koruptor tahanan KPK lebih dulu mendapat protes. Kalau kata Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), tindakan ini tanda betapa egois para wakil rakyat kita. Ia merinci bagaimana anggota DPR dan keluarga bisa mendapat rapid test gratis Ketika fasilitas ini masih langka dan mahal, serta perilaku anggota dewan yang sudah wara-wiri memakai APD saat nakes masih kesulitan mendapatkannya.

"Keikutsertaan anggota keluarga DPR juga memperlihatkan eksklusivitas anggota DPR yang tampak selalu ingin terlihat beda dari yang lain," kata Lucius kepada Kompas.com hari ini. “Mereka bahkan tak ambil pusing dengan puluhan juta rakyat yang menjadi bos mereka di dapil. Yang penting selamatkan dulu diri sendiri dan keluarga, baru koar-koar lagi bekerja demi kepentingan rakyat," ujar Lucius.