Ketika para tentara diminta mengerjakan urusan yang bukan urusan hariannya, orang Indonesia pasti bakal teringat cara kerja pemerintahan yang dulu berkuasa 32 tahun. Aroma-aroma dwifungsi penuh memori tercium kembali saat Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Dahnil Anzar mengumumkan bahwa bosnya, Menhan Prabowo Subianto, ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional alias food estate.
“Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate. Insya Allah Kamis [9/7] Pak Menhan dan Pak Presiden akan meninjau lokasi di Kalimantan Tengah terkait rencana dengan food estate. Food estate ini akan menjadi logistik cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti ditangani oleh prajurit TNI,” kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dilansir CNBC Indonesia.
Videos by VICE
Dugaan sotoy-nya: sudah lelah hati para tentara saat sinar lampu panggung dicuri terlalu lama oleh para polisi semenjak periode kedua berjalan. Ini saatnya tampil, Komandan! Maju, jalan!
Akurasi pernyataan Dahnil diperkuat berita Kamis kemarin ketika Presiden dan Menhan beneran datang ke Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalteng, untuk melihat langsung lokasi proyek lumbung pangan. Ya, meski mereka enggak berduaan aja sih. Hadir pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (yang belum tampak menggunakan kalung anticorona), Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat.
Sederhananya, lumbung pangan atau food estate adalah lahan luas milik negara yang difungsikan untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan demi menunjang ketahanan pangan nasional. Nah, lahan 165 ribu hektare di Kalteng terpilih jadi lahan lumbung setelah mengalahkan dua alternatif lain yang sempat dipertimbangkan, Merauke dan Sumatera Selatan. Kata Dahnil, Kalteng “menang” karena jenis tanahnya aluvial, sebutan untuk jenis tanah endapan yang cocok bagi pertanian. Kabupaten Kapuas sendiri direncanakan menyumbang 20 ribu hektare di antaranya.
Saat ini, pemerintah mengklaim lahan lumbung yang sudah aktif berproduksi mencapai 85 ribu hektare. Penggarapan ini juga diakui pemerintah telah berkonsolidasi dengan kelompok-kelompok tani. Prabowo Subianto ada di puncak piramida konsolidasi ini.
Buat elo-elo yang enggak suka Menhan Prabowo jadi pemimpin lumbung pangan kita, ada salam nih dari Kantor Staf Presiden (KSP). Kata mereka: Dear haters, tolong pikirannya diperluas lagi dong!
“Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non-bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan. Jadi, saya kira ketika pertahanan diartikan secara lebih luas maka tidak ada salahnya Presiden menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Toh, ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian kepada Detik. Permainan diksi yang bagus, KSP.
Eh, ada poin penting yang bisa jadi drama menarik ke depannya. Mentan Syahrul Yasin ternyata juga bilang proyek lumbung pangan nasional tetap dipegang dirinya sendiri. Menurut laporan Detik, kepada Komisi IV DPR RI, Syahrul ngaku dirinyalah yang pertama kali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah loh.
“Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau [Menteri PUPR] menjelaskan. Jadi, sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu hektare di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sector-nya tetap Menteri Pertanian,” ujar Syahrul. Waduh, Kementan bilang merekalah sang leading sector, Kemenhan (melalui Dahnil) juga melakukan klaim serupa. Siapa yang tidak bingung?
Anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin sama bingungnya kayak kita. Doi mengaku heran mengapa Menhan yang ditunjuk menggarap proyek lumbung pangan nasional padahal tidak ada urgensi untuk menugaskan Kemenhan. Andi merasa tupoksi pengelolaan lumbung pangan seharusnya ada di Kementan.
“Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan. Kementerian yang mempunyai tupoksi untuk penyediaan pangan dan kedaulatan pangan dan SDM Pertanian unggul ada di Kementan. Kebijakan ini perlu dijelaskan kepada publik karena menyangkut UU dan juga anggaran negara yang dipakai,” ujar Andi kepada Detik.
Hmm, apa karena Prabowo pernah menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2004-2009? Eh, kalau gitu, kenapa enggak sekalian Kepala KSP Moeldoko aja dah yang ditunjuk? Kan doi ketum HKTI sekarang.
Kita bisa mencontoh Ketua DPP PKB Daniel Johan yang memilih jalan baik sangka. Ia berspekulasi, bisa jadi penyerahan kewenangan ngurusin ketahanan pangan ini adalah tugas khusus Jokowi kepada Prabowo karena mantan saingannya di pilpres lalu ini doyan banget ngomongin kedaulatan pangan.
“Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi, tapi kalau sudah diputuskan menjadi tugas Menhan ya kita dukung dan lihat bagaimana nanti jalannya,” kata Daniel.
Siap dukung, Komandan!
