FYI.

This story is over 5 years old.

Filipina

Duterte Mengabaikan Upaya Pemakzulan Parlemen

Presiden Filipina itu tak gentar dilengserkan, dia justru kembali menggencarkan kebijakan perang narkoba brutal yang terbukti melanggar HAM.

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Anggota parlemen Filipina dari kubu oposisi menggalang upaya pemakzulan Presiden Rodrigo Duerte. Dalam mosi tidak percaya itu, Duerte dituduh melakukan tindak kriminal yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan hingga membentuk pasukan paramiliter pribadi ketika masih menjabat sebagai walikota Davao. Sang Presiden tidak menanggapi serius upaya parlemen melengserkan dirinya. Dia justru semakin gencar memerangi narkoba. Bahkan, dia juga berusaha membungkam mereka yang memiliki pandangan berlawanan. Upaya pemakzulan tersebut diusulkan oleh perwakilan majelis rendah, Senator Gary Alejano. Dia mengakui dibutuhkan perjuangan keras untuk menjungkalkan presiden yang masih populer itu, mengingat Duterte didukung oleh mayoritas fraksi parlemen. Namun, dia berkata ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat Filipina untuk menyuarakan pendapat secara demokratis jika memang tidak setuju dengan kebijakan sang presiden. Alejano menyatakan kebijakan Duterte yang menewaskan ribuan warga sipil beberapa bulan terakhir merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.  "Kami menemukan bukti keterlibatan [presiden] dengan penyuapan, pengkhianatan kepercayaan publik, korupsi, dan tindakan kriminal berat lainnya." Menanggapi keluhan tersebut, juru bicara Presiden Duerte berkata bahwa Alejano merendahkan dirinya sendiri karena sudah mencoba membujuk anggota parlemen lain melengserkan presiden. Ini bukan kali pertama Duerte menghadapi tudingan serius dari politikus oposisi atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Organisasi-organisasi internasional juga menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan Duterte dalam perang narkoba termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Duerte dituduh menjalankan "pasukan kematian" selama menjabat sebagai walikota Davao sepanjang kurun 1988 hingga 1988. Agustus tahun lalu, seorang pembunuh bayaran mengaku di hadapan komite senat bahwa dia memang disewa untuk membunuh sejumlah pelaku tindak kriminal dan musuh politik selama Duterte menjabat sebagai walikota di Davao. Upaya pemakzulan ini digalang beberapa senator, seminggu setelah Duerte mulai kembali memerintahkan perang narkoba dimulai lagi. Penembakan misterius tanpa peradilan ini dijuluki "Operation Double Barrel". Program Duerte agresif dan sarat kekerasan menargetkan pengedar dan pengguna narkoba, yang ditembak mati tanpa peradilan. Perang narkoba ala Duterte sempat dihentikan sementara Februari lalu setelah aparat kepolisian Filipina dengan brutal membunuh pebisnis asal Korea Selatan yang tidak bersalah. Program tersebut telah menewaskan setidaknya 7.000 orang sejak dimulai pada Juni 2016. Taksiran angka kematian itu, berdasarkan penelitian Human Rights Watch dan Amnesty International, tidak jauh berbeda. Pada 7 Maret lalu, Duerte memulai kembali operasi penembakan misterius. Untuk meraih simpati publik, politikus 70 tahun ini membuat jargon baru bersama Kepala Kepolisian Nasional Filipina Ronald dela Rosa. "Pemberantasan narkoba kali ini tidak sekejam sebelumnya," kata Duterte. Dengan mengabaikan teguran komunitas internasional untuk menghentikan kebijakan sadisnya, Duerte juga membungkam setiap pendapat yang berlawanan di negaranya sendiri. Bulan lalu salah satu politisi paling vokal menentang tindakan Duerte ditangkap atas tuduhan terlibat suap. Leila de Lima, senator yang memimpin senat Komite Keadilan dan Hak Asasi Manusia, menghadapi tuduhan menerima suap senilai US$100.000 dari gembong narkoba selama masa jabatannya sebagai hakim agung di pemerintahan sebelumnya. de Lima pernah menyelidiki kemungkinan Duterte menyalahgunakan kekuasaan. Duerte berkata De Lima sebaiknya menggantung diri sendiri karena sering mengkritik dirinya.

Walaupun demikian, Duerte diyakini tidak akan mengalami nasib buruk dilengserkan paksa seperti Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Duterte masih mendapatkan dukungan kuat dari kubu mayoritas parlemen. Supaya pemakzulan dapat dilakukan, setidaknya diperlukan sepertiga dukungan anggota majelis rendah Filipina—yang hampir mustahil terjadi. Minggu lalu, sebuah pemungutan suara soal penerapan kembali hukuman mati dimenangkan kubu Duterte dengan 217 suara lawan 54 suara. Senator Panfilo Lacson berkata publik dan sebagian besar politikus masih merasa Duterte melaksanakan tugasnya dengan baik. "Yang saya bisa katakan adalah semoga berhasil deh [memakzulkan presiden]."

Di sisi lain Alejano yang kini mencitrakan diri sebagai oposisi Duterte, berjanji akan terus berusaha meyakinkan publik "untuk menentang dan melawan penyelewengan dan tindak kriminal presiden". Sejauh ini jajak pendapat menunjukkan setidaknya 8 dari 10 warga Filipina puas dengan program pemberantasan narkoba Duerte yang melanggar HAM.