Tiongkok Ngebet Berperan Jadi Penengah Israel dan Palestina

Tiongkok telah menawarkan diri meredakan ketegangan antara Israel dan Palestina, yang menyebabkan pertumpahan darah terburuk dalam tujuh tahun terakhir. Tiongkok menyerukan agar kedua negara segera melakukan gencatan senjata, dan siap menjadi tuan rumah dialog perdamaian Israel-Palestina.

Dengan mengambil peran aktif, Tiongkok menampilkan negaranya sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab dan alternatif bagi Amerika Serikat. Namun, pengamat menganggap negara ini takkan bisa menjadi penengah yang mengakhiri kekerasan, mengingat Beijing enggan terjun langsung ke lapangan.

Tak seperti AS yang merupakan sekutu kuat Israel, Tiongkok memosisikan diri sebagai pihak netral — berakar pada sejarah revolusioner negara itu dan tindakan penyeimbangan selama puluhan tahun di Timur Tengah.

Tiongkok telah mendukung perjuangan Palestina sejak awal terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Beijing bersekutu dengan gerakan nasionalis dan pemberontakan di seluruh dunia, termasuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Negara ini melengkapi Palestina dengan senjata dan pelatihan militer untuk melawan Israel. Tiongkok melihat perjuangannya sebagai gerakan pembebasan melawan imperialisme Barat.

Namun, setelah reformasi ekonomi Tiongkok pada 1979, Beijing mulai mengalihkan fokusnya dari perjuangan ideologis ke arah pembangunan ekonomi. Ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab juga mereda pada saat itu. Tiongkok membeli alutsista dalam jumlah besar dari Israel. Hubungan kedua negara meluas dari militer ke perdagangan, akademik dan politik. Tiongkok resmi menjalin hubungan dengan Israel pada 1992, dan mengakui negara yang dideklarasikan oleh PLO pada 1988.

Sejak itu, Beijing memperlakukan Israel dan Palestina dengan adil. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar kedua Israel, dan perusahaan Tiongkok telah mengambil proyek infrastruktur besar di Israel. Mereka juga melakukan investasi besar-besaran di industri teknologi.

“Tiongkok masih memiliki simpati untuk Palestina, setidaknya di tingkat resmi,” ungkap Guy Burton, pakar hubungan Tiongkok-Timur Tengah dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Brussels. “Tapi, hubungannya dengan Israel juga berkembang. Jika dilihat dari segi ekonomi, Israel menawarkan lebih banyak kesempatan daripada Palestina.”

Selama kekerasan baru-baru ini, yang menewaskan lebih dari 200 jiwa di Gaza, pemerintah Tiongkok menawarkan diri sebagai mediator perdamaian dan mendorong resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut gencatan senjata. Pada pertemuan PBB, Menteri Luar Negeri Wang Yi menegaskan kembali solusi dua negara yang akan menjadikan Palestina negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Sementara itu, Beijing menuduh AS berpihak pada Israel dan terlibat dalam pertumpahan darah.

“Israel dan Palestina berada dalam siklus balas dendam yang penuh kekerasan. Konflik berdarah terus terjadi,” bunyi artikel komentar di situs berita pemerintah Xinhua pada Kamis. “AS takkan bisa mengelak dari tanggung jawab.”

Lucille Greer, peneliti hubungan Tiongkok dan Timur Tengah di Wilson Center Washington, mengutarakan partisipasi sangatlah penting dalam masalah di kawasan itu. Hal ini memberi Beijing peluang untuk menunjukkan ambisinya sebagai kekuatan global—bahwa mereka jauh lebih bertanggung jawab daripada AS.

“Ada kesempatan untuk mengatakan Amerika Serikat telah melakukan kesalahan, tapi Tiongkok bersedia memperbaikinya,” terang Greer. “Tiongkok ingin menyatakan secara langsung mereka mitra yang jauh lebih baik daripada Amerika.”

Namun, di luar desakan terhadap Dewan Keamanan PBB, yang mana Tiongkok memegang jabatan presiden bergilir, para ahli menyebut Beijing belum mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung puluhan tahun.

Burton berujar, keterlibatan aktual hanya akan merusak hubungan ekonomi Tiongkok dengan Israel dan memperburuk perseteruan antara Tiongkok dan AS. Hal ini takkan menjadi kepentingan bagi Beijing, mengingat Timur Tengah tidak ada di daftar prioritas kebijakan luar negerinya.

Di media sosial Tiongkok, laporan media pemerintah terkait kekerasan di Gaza memicu kecaman terhadap AS dan sikap antisemitisme (ujaran kebencian terhadap orang Yahudi) dari nasionalis sayap kanan. Menteri luar negeri Tiongkok juga mengutip konflik dalam menyerang perlakuan AS terhadap orang Islam.

Beijing menghadapi reaksi keras atas penahanan massal kelompok minoritas Muslim di Xinjiang. Mereka berdalih penangkapannya untuk mencegah terorisme, dan hanya memberikan pelatihan kepada warga Uighur.

Follow Viola Zhou di Twitter.