The VICE Guide to Right Now

Buronan Netizen: Pihak yang Mengongkosi Influencer Agar Dukung RUU Cipta Kerja

Beberapa influencer dan pesohor minta maaf, bahkan mengembalikan fee promosi, tapi tak menjawab siapa pemberi proyek kampanye tersebut. Pemerintah membantah ada keterlibatan APBN.
14.8.20
Kontroversi kampanye RUU Cipta Kerja melibatkan influencer media sosial Seret Gofar Hilman dan Ardhito Pramono
AKSI SERIKAT BURUH DI TANGERANG MENOLAK RUU CIPTA KERJA ATAU BIASA DISEBUT OMNIBUS LAW. FOTO OLEH FAJRIN RAHARJO/AFP

Tiga dari 21 influencer media sosial yang ikut mempromosikan RUU Cipta Kerja secara positif meminta maaf dan mengaku kurang sensitif pada penolakan masyarakat terhadap beleid kontroversial tersebut. Ketiganya adalah penyiar Gofar Hilman, penyanyi Ardhito Pramono, dan eks VJ MTV Aditya Fadilla alias Adit Insomnia.

Mereka bertiga membuat pernyataan terpisah, setelah dua hari terakhir muncul serangan dari netizen atas video promosi omnibus law alias RUU Cipta Kerja, memakai tagar #IndonesiaButuhKerja.

Gofar Hilman (Twitter @pergijauh, dengan 639 ribu pengikut) adalah influencer yang pertama meminta maaf mengakui memang dibayar untuk membuat video promosi positif omnibus law. Dari empat twit yang ia buat kemarin (13/8), Gofar menyiratkan dirinya “tertipu” oleh pihak yang mempekerjakannya.

Influencer kedua yang mencabut dukungan pada kampanye ini adalah Ardhito Pramono (Twitter @ardithoprmn, 449 ribu pengikut). Lebih eksplisit dari Gofar, dalam twitnya siang ini (14/8) Ardhito mengklaim sempat bertanya kepada publisis yang memesan jasanya, apakah promosi berbayar ini berhubungan dengan politik dan omnibus law.

Menurut Ardhito, pihak publisis menjawab tidak. Arditho lalu meminta maaf atas insensitivitasnya (yang ia daku terjadi karena ia “hanya musisi” dan “ga paham politik”) serta menyatakan mengembalikan uang yang ia terima atas jasa promosi tersebut.

Tak berselang lama dari Ardhito, Adit Insomnia (Twitter @adit_insomnia, 134 ribu pengikut) menyusul sambil ikut menegaskan bahwa ia tak tahu promosi tagar #IndonesiaButuhKerja berkaitan dengan isu politik. Ia juga mengaku tidak mengetahui agensi iklan mana yang mempekerjakannya.

Permintaan maaf dari Adit yang terasa paling janggal. Sebab, pada Kamis (13/8), manajer Adit bernama Satria, saat dihubungi CNBC Indonesia, mengklaim Adit sukarela mengunggah dukungan kepada RUU Cipta Kerja. Eh, belum sehari setelah keluar pernyataan itu, doi sendiri yang mengganti pernyataannya menjadi, “Postingan itu ada fee [sebesar Rp5 juta] untuk posting, jadi semacam buzzer karena kebetulan yang urus adalah temannya Adit.”

Fakta bahwa ada influencer dan selebritas yang digerakkan untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja pertama kali diketahui Rabu (12/8) lalu. Mulanya adalah akun Twitter @mazzinigsp yang mengunggah video promosi yang dibuat influencer_ Gritte Agatha.

Iklan

Investigasi kecil-kecilan tersebut dilanjutkan akun @kamalbukankemal. Bermodal tagar #IndonesiaButuhKerja di video Gritte, ia berhasil mendaftar 20 influencer lain yang membuat video senada. Bahkan sesama influencer yang bantu nge-like video promonya juga ikut didokumentasi.

Rangkaian twit ini jadi bola panas, karena RUU Cipta Kerja, atau biasa dijuluki Omnibus Law, sampai sekarang terus dipersoalkan oleh elemen serikat buruh dan kalangan progresif yang menganggapnya bakal menurunkan kesejahteraan pekerja Indonesia demi investasi asing. Unjuk rasa menolak omnibus law pada Jumat (14/8) diikuti ratusan orang, kembali berlangsung di depan gedung DPR.

Beberapa netizen kini mulai mengubah pertanyaan, menjadi siapa pihak yang membayar para influencer tersebut untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja. Tersangka utamanya siapa lagi kalau bukan pemerintah, mengingat eksekutif lah yang sempat mematok target beleid itu kalau bisa disahkan DPR sebelum 17 Agustus 2020. Potensi APBN dipakai untuk membiayai influencer di tengah pandemi memperburuk persepsi warganet.

Namun, saat dikonfirmasi wartawan, sejumlah lembaga yang berkepentingan mengegolkan RUU Cipta Kerja, seperti Kemenko Perekonomian dan Kantor Staf Presiden, menyanggah bahwa mereka membiayai kampanye di media sosial.

"Kami tidak pernah membayar dan tidak mungkin mempunyai anggaran untuk influencer RUU Cipta Kerja. Penyusunan dan pembahasan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi kepada CNBC Indonesia, Kamis (13/8).

Iklan

"Itu inisiatif masing-masing [influencer]. Kebetulan saja berbarengan. Tidak ada arahan apapun dari pemerintah," kata Donny Gahral Adian selaku Tenaga Ahli Kedeputian KSP, Kamis (13/8), saat dihubungi CNN Indonesia.

Pemerintah enggak ngaku dan mungkin emang bukan mereka. Tapi, selama otaknya belum ditemukan, netizen dijamin belum akan puas dan hidup para influencer itu tetap tak akan tenang. Sebab, kini banyak netizen berlomba-lomba memburu agency atau sosok yang mengongkosi kampanye tersebut.

Di luar itu, kita harus mengapresiasi twit nitip jualan yang konsisten muncul di thread-thread keributan tersebut. Jadi terlepas dari kalian pro atau kontra dengan Omnibus Law, kalau bisa tolong selalu dukung UMKM yang gigih jualan di TKP keributan medsos ya.