Manuver Polisi Larang Ormas Lakukan Penggerebekan Selama Bulan Puasa

Kepolisian Indonesia menyampaikan peringatan bagi organisasi massa intoleran: tidak ada kesempatan untuk melakukan penggerebekan semena-mena tahun ini. Polda Metro Jaya bahkan telah mengumpulkan ketua ormas, pengusaha bisnis hiburan, serta tokoh Islam pekan lalu.

Aksi itu, yang biasa dijuluki 'sweeping' oleh media massa Tanah Air, merupakan peristiwa yang seakan-akan wajib terjadi saban Ramadan tiba. Massa yang biasanya tergabung dalam ormas radikal berbasis agama, akan mendatangi bar, klub malam, kawasan prostitusi, atau restoran yang masih buka selama bulan suci bagi umat muslim. Beberapa upaya penggerebekan sepihak oleh ormas berujung pada kekerasan dan bahkan menimbulkan korban jiwa di masa lalu.

"Penegak hukum cuma polisi, masyarakat atau ormas tidak boleh melakukan sweeping. Itu pelanggaran hukum," kata Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, selaku Juru Bicara Mabes Polri. "Akan kita dudukkan nanti perbuatan pidananya. Kalau dia merusak yah kita kenakan pasal pengrusakan. Kalau mengeroyok, yah kita (kenakan) pengeroyokan."

Aparat mengimbau masyarakat tak ragu melaporkan bila terjadi penggerebekan tempat usaha selama Ramadan di wilayah mereka. Tindakan 'sweeping' menurut polisi bisa memicu konflik sektarian.

Seandainya ormas mematuhi larangan itu, penggerebekan masih mungkin dilakukan, justru oleh tangan negara. Pangkal persoalannya adalah peraturan daerah yang berbeda-beda mengatur bisnis makanan dan hiburan selama momen Ramadan. Ambil contoh Pemprov DKI Jakarta, yang biasanya akan mewajibkan bar, klub malam, dan panti pijat untuk buka hanya sampai pukul 12.00 malam atau sekalian meliburkan diri dulu selama bulan puasa. Aturan ini seringkali diakali oleh pengelola bar dan restoran. Untuk penyedia jasa kuliner yang menjual alkohol, kerap dilaporkan bir dijual di mug alih-alih botol selama Ramadan.

Tirai juga menjadi atribut 'tak resmi' bagi semua tempat kuliner. Restoran mewah di kawasan Senopati hingga warteg-warteg pinggir jalan sudah terbiasa memasang tirai agar pengunjung tak terlihat dari luar pada siang hari waktu puasa.

Merespons aturan polisi, Gerakan Pemuda Anshor, sayap organisasi Nahdlatul Ulama, mengaku siap bekerja sama dan memantau pergerakan ormas yang berkukuh ingin melakukan penggerebekan.

"Kita tidak mungkin melakukan hal-hal di luar jalur hukum semestinya. Kita masih punya pihak kepolisian," kata Redim saat dihubungi media lokal. Kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tni untuk sama-sama menertibkan atau menghimbau."

Sebagai negara mayoritas muslim, cara sebagian umat menyikapi pelaksanaan Ramadan akan selalu menjadi sumber perdebatan. Bagaimanapun ada 13 persen penduduk dari total populasi yang tidak berpuasa karena memeluk agama lain. Majelis Ulama Indonesia mengingatkan semua pihak agar ormas taat pada anjuran polisi, karena salah satu dasar kepercayaan Islam adalah patuh pada pemerintah (ulil amri). Selain itu, MUI memandang situasi antar pemeluk agama masih agak panas, imbas dari vonis penistaan agama yang menimpa Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hukuman penjara dua tahun yang diterima politikus akrab disapa Ahok ini menggerakkan massa berunjuk rasa atas dasar membela kebhinekaan.

MUI berharap Ramadan yang damai tahun ini, tanpa penggerebekan tempat usaha, akan bisa menurunkan tensi sosial tersebut. "Sehingga Jakarta yang panas bisa kembali adem lewat bulan Ramadan," kata Sekretaris MUI Jakarta Robi Nurhadi.