Para Konsumen, Bangladesh Bukan Satu-Satunya Tragedi di Balik Gemerlap Fashion
Nisha Begum via Fashion Revolution
Fashion

Para Konsumen, Bangladesh Bukan Satu-Satunya Tragedi di Balik Gemerlap Fashion

Setelah pabrik Rana Plaza ambruk, industri berusaha memperhatikan buruh fesyen. Banyak yang lupa, kondisi menyedihkan selalu dialami buruh pabrik garmen berbagai negara—termasuk Indonesia.
30.4.18

Artikel ini pertama kali tayang di i-D UK.

Industri fesyen juga punya sisi gelap yang berusaha ditutup-tutupi. Inilah yang terungkap secara mengenaskan pada 2013. Lebih dari 1.000 jenazah buruh garmen dikumpulkan dari reruntuhan bekas pabrik garmen delapan lantau Rana Plaza, di Dhaka, Bangladesh. Sejak saat itu, Industri garmen diawasi betul-betul oleh pemerintah setempat.

Di sisi lain, imbas penemuan yang mengenaskan pada 2013 diperkuat oleh aspirasi para aktivis dan organisasi seperti Fashion Revolution, yang perjuangannya mewujudkan perubahan di dunia fesyen sepertinya sudah membuahkan hasil. Walaupun begitu, perbaikian seperti biasa masih bisa dilakukan di sana-sini. Yang jelas, kejadian memilukan pada 2013 kini telah resmi menjadi katalis bagi gerakan reformasi di dunia fesyen—sesuatu yang tidak dengan sendirinya berjalan begitu saja.

Sayangnya, sementara mata dunia tertuju pada Bangladesh guna memastikan sejarah gelap dunia fesyen setempat tak terulang kembali, negara lain yang dikenal sebagai gudangnya industri garmen lepas dari pengawasan kita. Ini terjadi karena insiden Rana Plaza menjadi sebuah contoh historis.

Tragedi tersebut menyita perhatian komunitas fesyen global karena kisahnya dilengkapi foto-foto dramatis yang menggambarkan bangunan pabrik yang porak poranda, korban-korban yang bersimbah darah, cerita tentang korupsi politik yang merajela dan pengakuan dari para korban yang selamat tentang siksaan yang mereka terutama. Tragedi ini memantik diskusi tentang keberlanjutan industri fesyen yang dilakukan dan dimediasi oleh lensa media yang sensasional.

"Padahal, kenyataannya, perilaku buruk terhadap buruh garmen bisa terjadi di negara maju."

Di saat yang sama, ingar bingar tentang insiden Rana Plaza menutupi fakta-fakta penting lainnya. Salah satunya, laporan yang menyebutkan bahwa beberapa pabrik penyuplai item Forever 21 mempekerjakan buruh mereka dengan upah yang sangat rendah di kawasan Los Angeles. Jelas, kasus ini menyalahi narasi ekploitasi buruh pabrik fesyen yang umumnya terjadi di negara miskin.

Sebuah artikel investigasi yang terbit di LA Times membongkar berbagai macam teknik yang digunakan Forever 21 untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Tulisan yang sama juga membeberkan bahwa “kebijakan pertanggung jawaban sosial” Forever hanya berlaku secara internasional, namun tidak Los Angeles. Penyelidikan yang lebih mendalam oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat mengungkap berbagai pelanggaran hak pekerja dan eksploitasi buruh migran, kebanyakan dari mereka diidentifikasi “warga latin tanpa dokumen yang lengkap.” buruh-buruh inilah yang dibayar beberapa dollar saja sebagai upah menjahit berjam-jam lamanya.

Iklan

Kondisi industri fesyen di Inggris juga tak bisa dibilang mendingan. Jurnalis Tamsin Blanchard melakukan investigasi terhadap senarai laporan yang dipublikasikan tahun lalu. Laporan-laporan tersebut menyoroti beberapa pabrik di Leicester yang konon sangat padat dan sangat tak aman hingga siapapun yang bekerja di dalam terancam keselamatannya jika terjadi kecelakaan. Lagi-lagi modusnya sama, para buruh berhimpitan dan dibayar rendah untuk menjahit dalam jangka waktu yang panjang. Skandal-skandal macam tentu tak terjadi Inggris dan Amerika Serikat belaka. Akhir tahun 2016, beberapa bocah pengungsi Suriah ditemukan bekerja di pabrik baju yang diduga memasok produk M&S dan ASOS. Setahun kemudian, dua orang pria dijebloskan ke penjara karena telah menjual dua buruh Polandia ke gudang Sports Direct.

Kasus-kasus ini jelas mengagetkan apalagi setelah Modern Slavery Act diterapkan pada 2015 lalu. Beleid ini mewajibkan setiap perusahaan yang mampu mengumpulkan keuntungan lebih dari £36 juta (setara Rp1,8 triliun) menyerahkan laporan yang merinci rantai pasokan mereka serta rencana mereka untuk mengenyahkan segala macam bentuk perbudakan modern. Kendati demikian, penerapan beleid ini masih jauh dari sempurna.

Sejumlah laporan secara konsisten menunjukkan bahwa ribuan brand masih belum mau menyerahkan laporan tentang jalur pasokan mereka. Beberapa aktivis yang mendukung pelaksanaan beleid ini juga menggaris bahwa aturan tentang perbudakan tidak menyertakan detail pelaksaan yang jelas.

Iklan

Kurangnya transparansi di sektor fesyen mewah juga berulang kali dibongkar dan ditunjukkan dengan jelas dalam Transparency Index yang saban tahun dirilis oleh Fashion Revolution. Kendati perusahaan fesyen mengalami banyak kemajuan terkait masalah ini, masih terdapat keengganan brand fesyen besar untuk buka-bukaan tentang pabrik dan pemasok yang mereka pekerjaan. Salah satu akar dari keengganan ini adalah kekhawatiran bahwa pabrik atau pemasok sebuah perusahaan fesyen bisa dicuri oleh saingan mereka. Namun, aksi tutup mulut ini diintepretasikan dengan lebih gelap lagi pasca sebuah tujuan panjang dimuat di New Yorker.

Artikel itu secara mendetail menjabarkan bagaimana para buruh pabrik penyuplai beberapa perusahaan fesyen ternama dibayar sangat rendah di Cina. layaknya laporan-laporan serupa, longread New Yorker ini juga dilengkapi penggambarkan kondisi kerja khas sebuah pabrik sweat shop, di samping laporan tentang aksi protes berbuntut kekerasan pada 2016 serta kebakaran pabrik akibat masalah listrik yang menelan nyawa sembilan pekerja yang secara praktis hidup di pabrik.

Pendeknya, di negera yang cenderung dianggap lebih berkembang, ekploitasi buruh garmen terus terjadi. Di saat yang sama, pabrik-pabrik garmen pemasok brand-brand internasional tumbuh subur di Asia Tenggara. Pada awalnya, konsentrasi pabrik garmen macam ini banyak ditemukan di Kamboja—yang beberapa tahun terakhir jadi medan protes buruh besar-besaran. Kini, pabrik garmen bermunculan baik di Indinonesia dan Myanmar—yang kini dianggap sebagai Bangladesh Baru seiring mambanjirnya bisnis dari negeri barat ke Burma.

Cerita tentang pingsan massal di pabrik-pabrik sweatshop Kamboja sudah kelewat sering ditulis semantara di Myanmar, pelanggaran hak pekerja tampak jelas di depan mata—hingga upaya penyelidikan remsi tak diperlukan lagi.

"Perempuan adalah kelompok dengan upah paling rendah dan jarang diberikan kesempatan mengembangkan karir di lingkungan pabrik garmen."

Kendati terjadi kenaikan upah (yang kadang tidak mencakup upah lembur), berita tentang kondisi kerja yang tak aman, lembur tanpa bayaran hingga penemuan pekerja anak masih lumrah. Sementara itu, kasus pembunuhan buruh perempuan di Myanmar telah memunculkan ketakutan hebat di kalangan pekerja garmen perempuan.

Ironisnya, masalah-masalah ini tak pernah dilaporkan dari sudut pandang feminis. Kendati mayoritas buruh garmen adalah perempuan, mereka umumnya adalah kelompok berupah paling rendah dan jarang diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir di lingkungan pabrik.

Iklan

Tak terhitung penelitian yang menyebutkan bahwa hidup buruh perempuan makin berat saja lantaran praktek pelecehan seksual dan lingkungan kerja yang buruk. Bahkan di Myanmar, buruh perempuan dipaksa ikut pemeriksaan kehamilan. Jika seorang buruh ketahuan hamil, maka celakalah mereka. Pemecatan adalah sebuah keniscayaan sebab pemilik pabrik tak mau repot-repot memberikan cuti hamil 98 hari bagi para buruh perempuan.

Transportasi buruh dari dan menuju pabrik juga jarang disediakan oleh pereusahan. Alhasil, sebagian besar buruh merasa tak aman saat berangkat atau kembali dari pabrik yang umumnya terletak di kota besar. Posisi pabrik di kota besar juga punya implikasi lain: biaya hidup yang susah dicukupi para buruh.

Satu-satunya opsi yang bisa dipilih adalah tinggal di daerah suburban dan menjadi penglaju dengan resiko menjadi korban pelecehan di jalan. Salah seorang buruh yang baru-baru ini diwawancarai ABC mengaku pernah digerayangi oleh satu geng laki-laki, tapi dia tak pernah melaporkan kasus itu karena takut kehilangan pekerjaannya: “Aku cuma bilang ke rekan kerjaku, dan mereka bilang ke penyelia dan manajer kami bahwa kami tak bisa kerja sampai malam karena kami merasa tak aman ketika pulang. Tapi tuntutan kami selalu tak pernah dituruti.”

Semua paparan ini baru puncak sebuah gunung es. Di Kamboja, pemilik pabrik bisa menghilang begitu saja, meninggalkan para buruh yang tak tahu harus menagih upah mereka ke siapa. Di Indonesia sendiri, buruh garmen masih berusaha memperjuangkan hak mendapat pesangon. Sejumlah laporan mengungkap buruh migran di India kerap dikurung di sebuah fasilitas penampungan.

Iklan

Sementara itu, bisnis garmen tengah menggeliat di Ethiopia, memicu kemunculan berbagai taman industri di sana. Sebuah laporan yang dilansir Bloomberg mengutip keterangan salah satu pemilik perusahaan yang mengatakan bahwa tak eksploitasi di pabriknya, kendati laporan dari para buruhnya menggambarkan kenyataan yang bertolak belakang. Laporan sama juga menyatakan PVH—parent company dari Calvin Klein dan Tommy Hilfiger — menutup rapat-rapat pabriknya dari para wartawan, tapi menegaskan bahwa praktek produksi mereka sudah diperiksa oleh pihak ketiga.

Masih banyak PR yang harus kita kerjakan terkait kondisi kerja di pabrik garmen di seluruh dini. Meski demikian, peraturan baru yang kini berlaku di Bangladesh setidaknya telah berhasil meningkatkan tingkat keamanan pabrik-pabrikdi sana. Di samping itu, sebuah skema pelatihan baru sudah dijalankan untuk membekali buruh dengan skill-skill tertentu dan yang penting terdapat kenaikan upah buruh. Ribuan bangunan telah diinspeksi oleh pemerintah setempat dan beberapa yang dianggap terlalu bahaya telah ditutup sejak insiden Rana Plaza terjadi. Laporan-laporan terbaru mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Bangladesh dan pujian banyak diberikan pada pabrik-pabrik garmen mau berbenah—kendati pada prakteknya kerelaan pabrik-pabrik itu lebih banyak dipicu oleh keuntungan finansial semata.

Vietnam adalah negara lain yang banyak dipuji lantaran perubahan berarti di industri garmennya. Kendati kebebasan untuk berserikat masih belum dinikmati secara leluasa di sana—dan diperkirakan akan membuncah menjadi sebuah unjuk rasa besar dalam waktu dekat, Vietnam adalah salah satu negara yang membayar buruh garmen sesuai dengan aturan upah minimum, artinya buruh perempuan di Vietnam bisa hidup lebih sejahtera. Ekonomi Vietnam juga tumbuh dengan baik—bahkan H&M sampai percaya diri membuka cabang pertama di Hanoi dan Ho Chi Minh City —menunjukkan bahwa brand fesyen global dengan senang hati cabang di Vietnam daripada hanya mengalihdaya buruh setempat. Harus diakui, item-item yang dijual di cabang-cabang brand dari negara barat itu tak bisa dibeli oleh penduduk setempat, kehadiran toko-toko ini dianggap cukup menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Vietnam masih harus berbenah dalam pengorganisasian serikat pekerja dan kabar tentang kondisi pabrik yang penuh sesak masih sering terdengar. Namun demikian, Vietnam memiliki industri garmen teladan di kawasan Asia.

Iklan

Beberapa contoh praktek industri garmen yang tak terlalu eksploitatif menegaskan kembali bahwa hasil-hasil positif ini bisa lahir dari analisis kritis. Beberapa laporan tentang kondisi buruh garmen memang cenderung lebih kritis dan pedas, namun nyaris semua satu sepakat bahwa implikasi global dari insiden Rana Plaza telah memicu perubahan di Bangladesh—dalam bentuk peraturan yang lebih ketat, peningkatan upah buruh dan bahkan skema edukasi bagi para buruh.

Masalahnya adalah Bangladesh bukan satu-satu negara yang punya banyak pabrik garmen. Syahdan, analisis yang dilakukan pasca insiden Rana Plaza harus bisa diterapkan di belahan dunia lain. Ini sudah semestinya tak berhenti menjadi masalah hak asasi manusia semata. Masalah buruh (perempuan) ini juga isu feminis yang perlu segera diatasi.

Pelanggaran serupa yang terjadi di negara-negara progresif juga menunjukkan bahwa narasa global masalah buruh ini mengalami pergeseran. Modern Slave Act memang berhasil membongkar eksploitasi buruh migran di Inggris, namun penerapannya yang cenderung kendor membuat praktek tersebut terus berlanjut tanpa tantangan berarti. Masalah-malasah ini pada kenyataannya tak hanya jadi fenomena negara-negara dunia ketiga.

Kasus yang sama bisa terjadi di kota yang dengan suka rela mengkambing hitamkan para buruh migran tanpa dokumentasi sekeligus di saat yang sama menjadikan mereka buruh murah. Pelanggaran macam ini bisa dicegah, namun guna melakukannya diperlukan kerjasama dan kemauan untuk terus menyoroti dampak industri fesyen secara berkala—bahkan setelah insiden Rana Plaza tak lagi terulang di Dhaka.