Sirkuit Mandalika Baru Buka Seminggu, Lebih Banyak Drama Muncul Bukan Soal Balapan

Panitia yang mengelola Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat enam hari terakhir berhasil tersangkut tiga drama berentetan. Dalam insiden terkini, Kepala Divisi Operasional Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Dyan Dilato dipecat oleh manajemen karena berkata kasar tentang pegawai lokal sirkuit.

MGPA adalah perusahaan pengelola sirkuit ini, anak dari BUMN pariwisata PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)—dikenal juga dengan nama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Pengumuman pemecatan disampaikan Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer lewat rilis pers hari ini.

“Mulai hari ini, Selasa, 16 November 2021, dengan tegas kami sampaikan bahwa Dyan Dilato dipecat dari perusahaan. Ke depan segala tindakannya sudah bukan menjadi tanggung jawab kami dan MGPA,” terang Abdulbar.

Pemecatan ini adalah lanjutan dari drama penundaan seri balap motor Idemitsu Asia Talent Cup (ATC) 2021 yang seharusnya terjadi Sirkuit Mandalika hari Minggu kemarin (14/11). Kejadiannya memang memalukan. Para pembalap sudah siap di posisi masing-masing, 15 menit sebelum acara, ketika penyelenggara mengumumkan sesi dibatalkan dan dipindah ke pekan selanjutnya (19-21 November).

Tak ada informasi penyebab penjadwalan ulang ini di situs resmi MotoGP. Sementara itu, lewat Instagramnya Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan alasan penundaan karena track marshal (penjaga lintasan /jagacala) di Mandalik yang belum sesuai standar Dorna, perusahaan penyelenggara MotoGP. “Ada [marshal] yang terlambat menjawab panggilan, ada [yang] terlambat angkat bendera, dll.,” tulis Zulkieflimansyah.

Masalah marshal ini juga yang disebut MGPA, diwakili oleh Dyan Dilato, membuat penyelenggaraan acara internasional sebesar itu tampak tak profesional. Di depan wartawan ia menyembur, “Wah, marshal-nya katrok semua, ndeso. Bukannya bertugas sebagai marshal, tapi malah pada nonton balap. Dan yang dipersoalkan bukan jumlah marshal, tapi kualitasnya,” kata Dyan kemarin (15/11), dikutip Lensa Mandalika.

Dyan juga mengutarakan kekesalannya pada regulasi pemerintah NTB tentang pengelolaan sirkuit. “Enggak boleh impor [marshal dari tempat lain]. Lah wong nurunin batu buat proyek aja harus akamsi alias anak kampung sini. Jadi memang hambatan terbesar sumber dayanya masih terbelakang,” tambahnya.

Ucapan inilah yang membuat Dyan dipecat. Selain itu, Abdulbar juga minta maaf kepada masyarakat NTB dan tim marshal Sirkuit Mandalika.

Drama tersebut cuma berselang tiga hari dari drama pertama yang lebih menggemparkan. Senin minggu lalu (11/11), media Jerman Speedweek melaporkan bahwa pegawai MGPA sudah membuka kargo milik Ducati “secara ilegal”, sempat disebut menyebabkan “Ducati marah”.

Dalam artikel tersebut, Speedweek menampilkan potret seorang pria berbaju putih sedang mengutak-atik Ducati V4R nomor 21 tunggangan pembalap Michael Ruben Rinaldi dari tim Aruba.it-Ducati. Motor itu merupakan bagian dari kargo Ducati yang dikirim ke Lombok menjelang seri Superbike World Championship 2021 di Sirkuit Mandalika, 19-21 November 2021. 

Tak lama kemudian, video lengkapnya tersebar di media sosial, disusul satu video lain yang menunjukkan seorang pria asing berjanji kepada pemirsa akan me-review motor tersebut. Belakangan diketahui, video kedua berasal dari channel YouTube Soul Kuta Lombok. Sementara pria berbaju putih di video pertama tak dibuka identitasnya.

Penjelasan tentang video itu datang dari Kantor Bea Cukai NTB yang menyebut, suasana yang terekam di video adalah SOP baku Bea Cukai untuk memeriksa setiap kargo dari luar negeri. Bea Cukai mengaku tak tahu siapa yang merekam dan mengunggah video ke internet, namun yang jelas tindakan itu salah. Namun keterangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Superbike Gregorio Lavilla mengatakan kepada Speedweek bahwa pelaku “unboxing ilegal” adalah karyawan MGPA dan orangnya sudah dipecat.

Balik ke pernyataan Dyan bahwa penundaan ATC 2021 karena marshal tak profesional, mantan direktur operasional Sirkuit Sentul, Bogor, Rio Sarwono bilang kesalahan tetap di pundak manajemen Sirkuit Mandalika.

“Memang kita semua sudah memprediksi hal ini akan terjadi karena, mohon maaf, manajemennya belum mempunyai pengalaman. Dan, menurut kami itu, masalah marshal hanya salah satu dari masalah-masalah lain yang masih ada. Tapi yang dikambinghitamkan adalah masalah marshal," ujar Rio dikutip Kompas TV. 

Rentetan kejadian tak menyenangkan ini berlangsung di pekan yang sama dengan peresmian sirkuit oleh Presiden Jokowi, 12 November kemarin. Yang bikin waswas, Mandalika padahal sedang menyongsong acara lebih besar. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022, sedianya berlangsung 18-20 Maret 2022 mendatang.

Bahkan acara MotoGP tahun depan pula yang menjadi alasan dibangunnya sirkuit bernama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit tersebut. Perjanjiannya sudah dibuat sejak Januari 2019, ketika ITDC menandatangani deal dengan Dorna Sports.

Di tahun itu pula, tepatnya Oktober 2019, pembangunan Sirkuit Mandalika—yang merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dimulai yang digadang-gadang akan menjadi “Bali baru”. Sepaket dalam perjanjian dengan Dorna, kawasan Mandalika wajib dibangun oleh perusahaan konstruksi Prancis Vinci Constructions Grand Projets selama 15 tahun ke depan, dengan nilai kontrak 1 miliar dolar AS. Bayangannya, sirkuit dengan lintasan sepanjang 4,32 kilometer di lahan tepi pantai seluas 1.174 hektare ini tak hanya menjadi arena balap motor, tetapi juga kawasan wisata dengan penginapan dan pusat perbelanjaan di bagian tengah sirkuit.

Menurut laporan The Jakarta Post, pemerintah berharap Mandalika akan mendatangkan 20 juta turis mancanegara dan 375 turis domestik di tahun depan. Sebagai pemicu daya tarik inilah ITDC membuat kontrak dengan Dorna agar Mandalika menjadi salah satu lokasi MotoGP. Gelaran balap motor ini doang ditargetkan mendatangkan pendapatan sebesar Rp1 triliun. Pembangunan Sirkuit Mandalika sendiri saat ini sudah menghabiskan dana Rp1,1 triliun.

“Indonesia adalah pasar kunci kami berkat persentase penggemar motor sport yang cukup besar di sini dan atmosfer MotoGP yang akan makin kuat begitu sirkuitnya selesai dibangun. Juga, masuknya Lombok dalam kalender World Superbike akan menjadi daya tarik bagi penggemar lokal yang tahun ini bisa mendapati dua acara berkelas dunia di area ini,” ujar CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, 2019 lalu. Di internet, disebut-sebut bahwa pengelola sirkuit yang ingin menjadi tuan rumah MotoGP setidaknya perlu membayar US$8 juta kepada Dorna.

Dalam rangka menumbuhkan ekonomi lokal, dengan imajinasi triliunan rupiah akan datang tersebut, kita bisa mengerti betapa berbahayanya pernyataan Dyan Dilato. Di berbagai pernyataan ITDC, MGPA, dan Dinas Tenaga Kerja NTB, kawasan Mandalika disebut telah maupun diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 5 ribu, 7.900, dan hingga 12 ribu orang.

Di sekitaran waktu pernyataan-pernyataan itu keluar, pelapor khusus PBB menyebutkan bahwa pembangunan sirkuit telah telah melanggar HAM penduduk setempat lewat aksi pengusiran paksa penduduk disertai intimidasi. Pembangunan sirkuit juga disebut telah berjalan sebelum pembebasan lahan selesai.