cina

Presiden Xi Jinping Mendesak Taiwan Kembali ke Pangkuan Tiongkok

RRC sampai sekarang ngotot bila Taiwan adalah bagian dari provinsinya yang sekadar 'membandel'. Jika menolak reunifikasi, Jinping bilang Taiwan bakal "dihukum sejarah."

Artikel ini pertama kali tayang di VICE News.

Presiden Cina Xi Jinping kemarin memperingatkan pemerintah Taiwan agar serius mempersiapkan upaya reunifikasi dengan negaranya. Taiwan sampai sekarang menolak kembali ke pangkuan Tiongkok. Jika pemerintah negara sempalan itu terus membangkang, Xi mengancam bahwa Taiwan bakal "dihukum sejarah."

Taiwan, didukung mayoritas negara Barat, memiliki status negara berdaulat. Namun negara itu tak memiliki wakil di PBB, karena mayoritas negara mendukung RRC. Indonesia juga menganggap hanya ada satu Cina, sehingga tak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang melakukan aksi separatis pada 1949, sesudah kalangan republik kalah perang saudara melawan Partai Komunis.

Iklan

Mengangkat lagi isu sensitif separatisme Taiwan menjadi pesan Xi Jinping setelah resmi menjadi penguasa paling berpengaruh di Cina dalam tiga dekade terakhir. Parlemen pekan lalu menghapus batas dua kali menjabat bagi presiden. Artinya, Xi berpeluang menjabat selama mungkin, bahkan bisa saja sampai meninggal kelak.

"Rakyat Cina menuntut segera terjadi reunifikasi damai tanah air kita," kata Xi Jinping di hadapan kongres Partai Komunis disambut tepuk tangan seluruh hadirin. "Dengan penyatuan seluruh wilayah tersebut, maka kedaulatan Cina bakal terjaga."

Xi Jinping tidak menjelaskan lebih lanjut konsekuensi apa yang bakal dihadapi Taiwan seandainya berkukuh menolak reunifikasi. Dia hanya menyebut kata-kata retorik kalau cepat atau lambat penyatuan RRC dan Taiwan bakal terjadi. "Setiap upaya memecah belah bangsa Cina akan gagal. Rakyat akan mengecamnya, dan pelakunya bakal dihukum oleh sejarah."

RRC sampai kini menjalankan politik otoritarian berbasis satu partai. Walau mengadopsi komunisme, namun sistem ekonomi Tiongkok pada praktiknya sangat kapitalis dan dipengaruhi kebijakan sentral Beijing. Sebaliknya, Taiwan adalah negara demokrasi, sistem ekonominya sejak awal berbasis pasar, dan Presidennya saat ini, Tsai Ing-wen, menolak keras ide reunifikasi. Partai Demokratik yang menguasai parlemen Taiwan juga dikenal anti-RRC.

Paling tidak, untuk sementara kebijakan Xi Jinping tentang Taiwan hanya dalam bentuk propaganda. Bloomberg melaporkan Beijing berencana mendirikan satu media beru bernama 'Voice of China'.

Media ini akan jadi corong RRC untuk mengampanyekan pandangan satu Cina, artinya memasukkan sepihak Taiwan sebagai wilayahnya. Media ini meliputi televisi, radio, dan digital.

Tak cuma berisi propaganda mendiskreditkan Taiwan, media tersebut menurut sumber di pemerintahan yang menolak disebut namanya, bakal mendorong pencitraan Cina di tataran global.