Perempuan Myanmar Mulai Memberontak Melawan Represi Seksual

Artikel ini pertama kali tayang di Tonic.

Zin Min Thu berumur 24 ketika pertama kali sadar fungsi vaginanya sangat kompleks. "Aku baru saja memulaiku hidupku—aku baru saja menemukan kenikmatan hidup." ujarnya sambil tergelak. "Aku banyak dapat pendidikan seksual [dan] aku akhirnya paham bagian tubuhku yang itu, ketika berusia 24 tahun."

Min Thu tengah bekerja di Yangon, kota terbesar Myanmar, ketika pertama kali menghadiri lokakarya pendidikan seksual yang sangat mencerahkan. Digagas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Akhaya Women, workshop tersebut—didesain untuk peserta dewasa—adalah kegiatan aneh di negara super konservatif seperti Myanmar. Bahan ajar yang disuguhkan dalam workshop melampui materi standar tentang organ reproduksi—materi yang diberikan didesain untuk memantik diskusi blak-blakan tentang seks. Buku ajar yang dibagikan para para peserta workshop tak ragu-ragu menampilkan gambar dildo, arousal dan boneka telanjang dengan proporsi yang lebay

Seperti Min Thu, perempuan lain yang ikut serta dalam program pemberdayaa seksual Akhaya Women jarang atau malah tak pernah bicara terus terang tentang seks dengan siapa pun. "Dalam budaya Myanmar, lelakilah yang paham tentang seks," ujar pendiri Akhya Women, Htar, yang mengatakan bahwa pendidikan seks informal cenderung hanya diberikan pada pria oleh teman atau kadang kerabatnya. "Tak ada penddikan serupa bagi perempuan. Tak pembicaraan tentang seks dalam keluarga atau dengan teman."

Akibatnya, banyak perempuan risih bicara tentang topik ini kepada orang asing yang baru mereka kenal. "Kalaupun mereka akhirnya datang, perempuan-perempuan ini tak tahu kenapa mereka datang dan merasa malu," ujar Htar menjelaskan bahwa obrolan tentang seks dianggap tabu oleh para perempuan Myanmar.

Min Thu kini aktif berjuang untuk menghapus tabu tersebut: perempuan berumur 28 tahun itu pernah menjadi fasilitator workshop sebelum akhinya dipromosikan untuk menjadi penanggung jawab program workshop. Sebelum Min Thu mengawali sebuah sesi workshop dengan sekelompok perempuan baru—yang usia dan latar belakang sosial ekonominya beragam dan biasanya berasal dari berbagai kelompok etnis di Myanmar—Min Thu terlebih dahulu harus mengatasi masalah paling mendasar dalam workshop pendidikan seksual di Myanmar. Bahasa Myanmar tak memiliki kata yang sopan untuk menyebut organ vital perempuan. Bahkan, pelaku medis kerap menggunakan sebut bernada eufimisme. Kata yang digunakan mereka bisa diartikan sebagai "badan perempuan."

"Kami biasanya mulai bertanya 'apa sebutan vagina dalam bahasa kalian?' dan karena peserta berasal dari bebagai kelompok etnis, jadi kami bertanya tentang padanan kata vagina supaya mereka terbiasa. Mereka tak pernah bicara tentang organ tubuh ini sepanjang hidup merek," ujar Min Thu.

Kegiatan berikutnya adalah menggambar vagina, sebuah aktivitas yang biasanya digunakan untuk menghilangan ketegaran terutama setelah bentuk gambarnya—meski kerap keliru secara anatomi—mulai terlihat, menurut Htar.

Lewat dua taktik ini, cara pandang peserta terhadap seksualitas berubah secara radikal. Di akhir workshop yang berlangsung selama dua hari, mereka bahkan ngobrol tentang caranya mendapatkan orgasme di atas ranjang. "Awalnya mereka bahkan tak tahu apa itu orgasme, namun ketika mulai bicara tentang seksualitas, mereka mulai bertanya, 'Kalau suamiku mencapai orgasme dan aku tidak, aku harus ngapain?'"

Namun, kebangkitan seksual di Myanmar ini tak melulu untuk menggapai kepuasaan pribadi. Tujuan sejatinya adalah membangun kepercayaan diri di kalangan perempuan Myanmar untuk mempertanyakan praktek kuno yang menjadi penghalang terwujudnya keseteraan gender.

Persatuan Bangsa Bangsa tahun lalu menyebut kekerasan yang dialami perempuan dan gadis di Myanmar sebagai "silent emergency" (kondisi darurat yang tersembunyi)." Menurut laporan CEDAW Myanmar yang dirilis pada tahun 2016, sekitar 700 kasus perkosaan dilaporkan ke kepolisian Myanmar dalam setahun. Namun, angka kasus pemerkosaan yang benar-benar terjadi bisa jauh lebih besar dari itu. Tingginya angka pemerkosaan di Myanmar sedikit banyak disebabkan oleh stigma sosial di sekitar kasus pemerkosaan dan kesulitan menghadapi anggota polisi muda yang cenderung tak sensitif.

Meski Undang-undang Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan telah berlaku sejak tahun 2013, pemerkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai perbuatan kriminal—yang menurut UNFPA menunjukkan "tingkat toleransi yang tinggi terhadap kekerasan terhadap perempuan di Myanmar tak hanya terjadi di masyarakat namun dilegalkan oleh perangkat hukum." di samping itu, di Myanmar, kekerasan dalam rumah tangga jarang dibicarakan di depan publik.

Suatu kepercayaan yang banyak diamini di Myanmar—sebuah negara mayoritas Budha, yang juga memiliki kelompok muslim dan etnis Cina yang lumayan besar—mengatakan bahwa lelaki dilahirkan dengan kekuatan yang maskulin yang disebut hpoun. Kekuatan ini harus dilindungi dengan tidak mencuci pakaian perempuan bersama pakaian dalam perempuan. Menurut Htar, kepercayaan ini muncul dari satu kesalahkaprahan: darah haid itu kotor.

"Konsep ini sudah sangat mengakar dalam kehidupan kami, semua perempuan mempercayainya," ujarnya. "Mereka menyakinkan diri mereka sendiri bahwa perempuan lebih inferior dari lelaki—semuanya gara-gara konsep ini."

Htar menyebutkan bahwa dia baru dasar bahwa darah menstruasi tak "kotor" pada umur 35 tahun. Kesadaran ini yang memicunya mendirikan Akhaya Women. "Aku seketika merasa tercerahkan," tuturnya. "Mulai dari saat itu, aku ingin semua perempuan merasakan hal yang sama sepertiku." Htar mengatakan bahwa perempuan lain juga akhirnya mengalam hal serupa. Mereka mengatakan padanya bahwa mereka merasa memilki kekuatan dan tak lagi menjadi warga negara kelas dua.

Pendapat yang cenderung subservif ini—bahwa darah menstruasi tidak kotor–terus menerus ditegaskan selama workshop disertai dengan penenakan terhadap "kekuatan uterus," ujar Min Thu. Dengan demikian, peserta workshop diharapkan bisa membangun kepercayaan diri terhadap tubuh mereka.

Inilah hasil yang didamkan oleh Htar. "Kalau dilihat sekilas, ini tak kelihatan seperti sebuah masalah," tuturnya. Namun, minimnya pendidikan seks di Myanmar memiliki konsekuensi yang tak main-main: muncul disparitas gender yang memutuskan akses perempuan terhadap proses pengambilan di tingkat keluarga dan pada proses pengambilan keputusan politis di Myanmar. Ketimpangan gender juga membuat perempuan Myanmar rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Sampai tulisan ini dilansir, ribuan perempuan Myanmar telah mengikuti program pemberdayaan perempuann Akhaya Women—jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan populasi perempuan di Myanmar yang mencapai angka 55 juta—namun Min Thu dan kawan-kawan aktivisnya mulai menciptakan riak yang di masa depan bisa berubah menjadi ombak.

Moe Moe, 38 tahun, seorang ibu beranak tiga yang pernah menjadi peserta workshop Akhaya Women, mengaku bahwa dia tak hanya memperoleh pengetahuan praktis—seperti bagaimana mengajarkan seks pada anak perempuan—namun juga kepercayaan diri untuk menyatakan pendapat di depan publik. "Aku bisa mengenali kekerasan dan pelecehan serta bisa membantu mencegahnya,' ujarnya sembari menambahkan bahwa dia kini mengelola diskusi tentang hak-hak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya.

"Semua menyalahkan korban. Tatkala orang-orang berkumpul membicarakan pelecehan dan kekerasan seksual, mereka biasanya bilang itu semua salah korban atau penyintas. Aku berdiri dan mengutarakan apa yang aku tahu—bahwa itu tidak benar," ujarnya.