Dugaan Pelanggaran HAM Pemerintah RI di Papua Barat Kembali Disorot Forum PBB

Diplomat dari Nauru, Vanuatu, Tonga, Kepulauan Solomon, Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall menyusun komunike bersama menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Papua Barat. Tujuh negara Kawasan Pasifik ini menuding pemerintah Indonesia memerintahkan aparat melakukan pembunuhan ekstrajudisial, pemukulan aktivis, serta penahanan pegiat gerakan 'Free West Papua'.

Saat Rapat Dengar Pendapat Dewan HAM PBB (UNHRC) di Jenewa, Swiss, Menteri Kehakiman Vanuatu, Ronald Warsal, mendesak segera dilakukan penyelidikan komprehensif oleh tim independen terhadap situasi-situasi mencemaskan di Papua Barat. Warsal menuding pemerintah Indonesia tidak memiliki niat baik untuk menghentikan "pembunuhan serta penangkapan orang-orang Papua." Selain kekerasan yang mengancam para aktivis pro-kemerdekaan, pelanggaran HAM mencakup penembakan, pemukulan, dan penahanan tanpa batas waktu turut menimpa pelajar SMA serta perempuan-perempuan Papua.

Utusan Indonesia untuk UNHRC membantah tudingan tersebut. Dalam keterangan lanjutan pada sesi dengar pendapat pemerintah RI menyatakan semua upaya hukum untuk melindungi hak orang Papua sudah dilakukan. "Pemerintah Indonesia selalu memastikan setiap dugaan pelanggaran HAM diproses secara hukum, serta mengupayakan situasi kondusif di Papua agar insiden-insiden semacam itu tidak terjadi."

Sembari memantau rapat UNHRC kemarin, Benny Wenda selaku pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang datang ke Jenewa mengapresiasi sikap negara-negara Pasifik. Dia mengatakan pidato Menteri Warsal merupakan "momen historis bagi rakyat Papua Barat."

Untuk pertama kalinya, kata Wenda, isu dari provinsi itu diangkat ke forum UNHRC. "Lebih dari 50 tahun rakyat Papua Barat tidak punya suara, kami dianggap tidak ada. Kini saatnya PBB bertindak aktif untuk membuka kasus pelanggaran HAM yang kami alami," ujarnya. "Kami mengimbau para sahabat dari negara-negara Pasifik, Afrika, dan dari seluruh dunia untuk mendukung hak rakyat Papua Barat berdaulat. Kami ingin merdeka."

Tuntutan kemerdekaan Papua Barat, wilayah memiliki banyak kawasan pesisir serta menjadi tempat bagi tempat wisata Raja Ampat, merupakan isu sensitif pemerintah Indonesia. Pada akhir tahun lalu, TNI menghentikan latihan bersama dengan militer Australia karena tersinggung melihat beberapa materi pelatihan di Markas Militer Perth. Jenderal Gatot Nurmantyo, selaku Panglima TNI, mengklaim ada beberapa poster di sana yang bertuliskan "Papua harus merdeka" serta ejekan terhadap Pancasila.

Adanya kata-kata dukungan bagi Papua merdeka membuat posisi Australia terpojok. Indonesia-Australia menjalin kerja sama bilateral bernama Lombok Treaty. Perjanjian itu menyatakan Australia "menghormati kedaulatan Indonesia di tanah Papua." Setelah insiden di pusat pelatihan tentara Perth mencuat, Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, menyatakan negaranya tetap menghormati isi Perjanjian Lombok.

Adapun Benny Wenda adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang meyakini rakyat Papua selama 55 tahun terakhir sebetulnya mengalami penjajahan di bawah kendali Indonesia. Mereka mempertanyakan keabsahan referendum Pepera pada 1966 yang menjadi dasar penggabungan Papua ke dalam wilayah RI.

Presiden Joko Widodo berusaha mengubah pendekatan keamanan sipil di Papua maupun Papua Barat. Sejak Mei 2015, presiden menjanjikan pembukaan izin liputan bagi wartawan asing ke Papua serta membebaskan tahanan politik. Namun implementasinya di lapangan belum sesuai harapan para aktivis.