Perang Narkoba

Sinyal Jokowi Hendak Mengimpor Perang Narkoba Ala Filipina Menguat

Pidato presiden menekankan pengedar narkoba sebaiknya ditembak mati apabila melawan. Pegiat HAM khawatir mendengar retorika keras ala Jokowi.
26 Juli 2017, 10:29am
Foto Presiden Jokowi via Flickr

Lebih dari dua tahun lalu, Presiden Jokowi mengejutkan banyak kalangan ketika dia memerintahkan eksekusi mati terpidana narkoba di Nusa Kambangan berturut-turut. Dia berdalih tindakan keras terpaksa dilakukan, untuk menimbulkan efek jera mengingat Indonesia sedang dalam situasi "darurat narkoba."

Pekan lalu, Presiden kembali mengulang retorika keras terhadap kejahatan narkoba. Bukan hanya hukuman mati, dia pun meminta polisi tak ragu menembak mati pengedar yang melawan. "Sudah saya katakan, sudahlah tegasin saja. Terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk dan sedikit melawan," kata Jokowi. "Sudah, langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun."

Ucapan itu disampaikan presiden saat menghadiri Musyarawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Ancol. Retorika Presiden mengundang kekhawatiran pegiat hak asasi manusia. Semakin nyata, pendekatan pemberantasan narkoba yang diharapkan Jokowi menyerupai kebijakan ekstrajudisial di Filipina.

Perang narkoba Filipina dicanangkan oleh Presiden Rodrigo Duterte. Kebijakan ini menewaskan lebih dari 7.000 orang tak sampai setahun. Di Indonesia, selain presiden, Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso juga mengagumi pendekatan Filipina.

"Jangan ragu untuk menembak mati bandar narkoba, pengedar, pelaku bisnis narkoba maupun penggunanya," ujarnya saat berpidato di Deliserdang, Sumatera Utara, akhir tahun lalu. "Siapapun yang terlibat penyalahgunaan narkoba harus ditindak tegas. Termasuk jika ada pengkhianat di dalam tubuh BNN."

Ardi Manto Adiputra, Koordinator Peneliti Imparsial, LSM yang bergerak di bidang pemantauan Hak Asasi Manusia di Indonesia, mengaku khawatir mendengar pidato presiden. Dia masih menyimpan optimisme, sebab pernyataan Joko Widodo belum sepenuhnya bergerak ke arah tindakan extra judicial killing seperti yang terjadi di Filipina. Namun menurutnya, pernyataan tersebut bisa jadi berbahaya jika ditafsirkan berbeda oleh aparat di lapangan.

"Statement ini sangat berbahaya, dalam statement tersebut Presiden Jokowi berkata tidak boleh memberi ampunan kepada mereka yang terutama Bandar narkoba dari asing. Eksplisit menyebutkan dari asing," ujar Ardi ketika dihubungi VICE Indonesia. "Mengingat potensi statement itu akan ditafsirkan lain, bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum melakukan extra judicial killing. Itu sangat mungkin terjadi."

Jokowi dan Duterte semakin akrab setahun belakangan. Keduanya tampak akrab dalam pertemuan G20 di Berlin tempo hari. Saat bertatap muka bersama Duterte, Jokowi dilaporkan mengeluhkan sorotan Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi di Tanah Air.

Sinyal akan ada upaya melakukan pendekatan kekerasan memberantas narkoba juga disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian. Kapolri mengatakan tindakan tegas yang dilakukan Filipina membuat para bandar dan pengedar menyasar Indonesia sebagai pasar utama. Karenanya, aparat Indonesia harus melakukan pendekatan tak jauh berbeda.

"Di Filipina diberlakukan tindakan tegas. Akhirnya, mereka melihat selain memang potential market, kami mungkin dianggap lemah untuk bertindak, hukum kita dianggap lemah, sehingga mereka merajalela di Indonesia," kata Tito.

Ardi menyoroti pernyataan Tito Karnavian yang mengklaim Indonesia kini menjadi target pasar narkotika utama Asia Tenggara. Masalah narkoba di negara ini, menurut Ardi, lebih karena pengamanan laut dan perbatasan yang lemah. Ardi menyitir data 80 persen penyelundupan narkotika dilakukan lewat jalur laut.

"Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, atau negara lain, celah dan peluang memasukkan narkotika ke Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara lain," kata Ardi.

Selain itu, eksekusi mati yang selama ini dibanggakan pemerintahan Jokowi ternyata tidak berdampak pada jumlah kasus terkait narkoba. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemkumham memberikan gambaran meningkatnya jumlah narapidana narkotika setelah eksekusi hukuman mati tahun 2015. Pada Desember 2015, sebulan sebelum eksekusi hukuman mati pertama pada Januari 2015, jumlah narapidana narkotika berada di angka 61.822, dan naik ke angka 65.989 pada Februari 2015.

Bahkan pada 2016, Komjen Budi Waseso memberikan data paradoks, menunjukkan pemberlakuan eksekusi mati di Indonesia belum bemberikan pengaruh pada berkurangnya pengguna narkotika. "Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh presiden. Sebelumnya pada bulan juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta," ujarnya.

Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) menjadi salah satu organisasi yang kontra terhadap pernyataan Tito. Pelaksana Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi, mengatakan di Indonesia tindakan hukuman mati tidak terbukti ampuh menunkan jumlah kejahatan terkait narkotika di Indonesia. Baginya, tidak tepat membandingkan kondisi Filipina dan Indonesia.

"Tindakan extra-judicial killing ini pula menciderai hak asasi manusia terutama hak untuk hidup," ujar Alifiana Qisthi. "Dari beberapa tahap eksekusi hukuman mati ternyata tidak juga [terbukti] menurunkan angka pengguna narkotika."