Pemerintah Rumania Ampuni Koruptor, Ratusan Ribu Massa Berunjuk Rasa

Artikel ini pertama kali tayang di VICE Rumania.

Kebijakan pemerintah Rumania soal penanganan kasus korupsi memicu kemarahan rakyat. Lebih dari 150 ribu orang turun ke jalanan Ibu Kota Bukares, pada Rabu (1/2) malam waktu setempat. Unjuk rasa damai berujung rusuh, karena penggemar fanatik klub-klub sepakbola yang turut berdemonstrasi bentrok melawan polisi anti huru-hara. Para hooligan melemparkan bongkahan es dan obor ke arah aparat. Akibat bentrok tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka serius di kepala. Tak hanya itu, unjuk rasa kacau dua hari lalu membuat polisi menahan beberapa jurnalis, termasuk wartawan freelance asal Jerman.

Lebih dari 150 ribu orang turun ke jalanan Ibu Kota Bukares. Foto oleh Iulia Roșu

Pemicu unjuk rasa ini adalah Undang-Undang Pidana baru yang diloloskan diam-diam oleh DPR dan pemerintah Rumania. Ada pasal yang spesifik menyebut pejabat pemerintah tidak bisa didakwa penjara jika ancaman hukumannya kurang dari lima tahun. Jenis dakwaan itu biasanya mengacu pada kejahatan korupsi. Rakyat menginterpretasikan beleid ini sebagai upaya melegalkan korupsi di negeri bekas satelit Uni Soviet itu. 

Beleid itu sekaligus memberi dasar hukum pengampunan kepada terpidana korupsi, mengembalikan semua hak politik mereka. Terutama para pejabat yang beberapa tahun belakangan tersandung suap ataupun pengemplangan uang negara. Rata-rata terpidana korupsi di Rumania dipenjara kurang dari lima tahun. 

Pakar Antikorupsi Laura Stefan menyatakan UU kontroversial ini disusun demi satu orang politikus. “Sosok paling diuntungkan dari adanya beleid tersebut adalah Liviu Dragnea,” ujarnya saat dihubungi VICE. Dragnea adalah Ketua Partai Penguasa Parlemen PSD. Dia sedang dituntut atas kasus manipulasi pemilu dan juga suap dalam referendum pemakzulan Presiden Rumania pada 2012 lalu. Dengan adanya UU tersebut, Dragnea bisa kembali menjabat di parlemen.

Hooligan membakar bangku di Alun-Alun Victoriei. Foto oleh Răzvan Băltărețu

UU Pidana Rumania yang bermasalah ini juga mengundang kemarahan aktivis kemanusiaan. Ada pasal menyebutkan bahwa korban kejahatan baru boleh melaporkan kejahatan enam bulan setelah kasus itu terjadi. Aturan tak masuk akal ini merugikan terutama korban pemerkosaan serta pelecehan seksual. 

Nyaris seluruh faksi politik di Rumania bersatu menggugat UU tersebut. Sudah lebih dari dua minggu rakyat melakukan unjuk rasa sporadis di Bukares maupun kota-kota besar lainnya. Sejak baru diumumkan, usulan beleid pidana sudah mengundang kemarahan. 

Bekas lokasi bentrok massa dan polisi. Foto oleh Răzvan Băltărețu

Di tengah demonstrasi, pemerintah dan DPR nekat meloloskan aturan ini secara diam-diam. Caranya dengan mengesahkan UU pidana saat rapat paripurna seharusnya membahas anggaran belanja negara Rumania.

Setelah para aktivis mengetahui jika UU Pidana sudah disahkan, mereka segera menggelar unjuk rasa massal. Awalnya 15 ribu orang berkumpul di pusat Kota Bukares. Kemarahan warga bertambah, setelah Menteri Kehakiman Florin Iordache dalam konferensi pers tidak bisa menjelaskan pada publik alasan pemerintah dan DPR buru-buru mengesahkan beleid tersebut.

Foto oleh Ioana Epure.

Massa yang berkumpul akhirnya bertambah 10 kali lipat. Kemarahan menjalar hingga diaspora Rumania yang tinggal di negara lain. Warga Rumania di Berlin, London, Paris, dan Brussels turut menggelar unjuk rasa. Diperkirakan total demonstran di seluruh Eropa mencapai 300 ribu orang. Kerusuhan dan protes sepekan terakhir skalanya paling besar pernah dialami Rumania dalam 20 tahun terakhir. Beberapa pemimpin Uni Eropa sudah mengingatkan Rumania agar serius menangani praktik korupsi yang menjangkiti negara tersebut. Namun kebijakan yang belakangan muncul justru menunjukkan tak ada itikad baik dari Bukares untuk memperbaiki keadaan.