Berita

MUI Bersiap Keluarkan Fatwa Mengharamkan Berita Palsu dan Hoax

Apakah respons para ulama ini bisa mengurangi persebaran kabar meresahkan di Indonesia?
2.2.17
Ilustrasi oleh Daniella Syakhirina

Majelis Ulama Indonesia Indonesia menyiapkan fatwa untuk memerangi maraknya penyebaran berita palsu. Persebaran berita palsu serta hoax lewat jejaring sosial menyulut konflik etnis dan agama. Kabar bohong bahkan telah mengancam kelancaran penyelenggaran pilgub DKI 15 Februari mendatang. Fatwa MUI secara tegas akan menyatakan bahwa tindakan menyebar hoax dan berita palsu sifatnya haram. Namun, seperti biasa, fatwa para ulama tidak akan bersifat mengikat. MUI adalah sebuah organisasi yang tak dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Ini berarti, dampak fatwa mereka sangat terbatas. Hanya pada umat Islam yang bersedia mendengar nasehat ulama. Pemerintah Indonesia belakangan ini semakin serius mengambil langkah-langkah strategis memerangi hoax. Bulan lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi memblokir 11 situs yang dianggap menyebarkan kebencian dan informasi tak kredibel. Ini bukan kali pertama blokir situs berita abal-abal terjadi. Langkah serupa pernah diambil pemerintah pada November 2015 lalu. "Kami akan mengeluarkan fatwa secepat mungkin karena situasi yang berkembang sangat mengkhawatirkan," ujar Maaruf Amin, ketua Majelis Ulama Indonesia. "Kami berharap tak ada umat Islam yang ikut serta dalam penyebaran Hoax." Amin menambahkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa. "Agar pendekatan kami tak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia." MUI menganggap penggunaan media sosial yang masif di Tanah Air belum disertai dengan adanya tanggung jawab dari masyarakat. Situasi ini harus direspons secepat mungkin. "Akhirnya muncul berita fitnah atau yang tidak jelas yang bisa menimbulkan perpecahan dan juga pertengkaran di tengah masyarakat," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am. "Islam melarang untuk berghibah, yaitu membincangkan atau menginfokan tentang sesuatu yang tidak disukai orang lain. Sekalipun itu fakta tetapi jika itu ada unsur aib, ini dilarang," imbuh Asrorun.

Penyebaran Berita Palsu di Indonesia

Di Indonesia, hoax sejak beberapa tahun terakhir menjadi permasalahan serius. Beberapa bulan ke belakang, intensitas penyebaran berita abal-abal meningkat, terutama yang menyasar etnis Cina dan kelompok agama minoritas. Beberapa berita abal-abal yang banyak disebar  di antaranya menuding masuknya sepuluh juta pekerja asing dari Cina ke Indonesia. Selain itu ada kabar bohong viral menyoroti lambang Partai Komunis Indonesia dalam lembaran uang Rupiah baru, serta massifnya rumor di grup Whatsapp bahwa vaksin HPV yang digratiskan Kementerian Kesehatan dapat membuat seorang peremopan mandul—yang terakhir ini dikabarkan sebagai konspirasi untuk melemah kekuatan muslin Indonesia.

Rentetan berita palsu itu terutama mengarah pada kiprah Basuki Tjahaja Purnama, atau lebih dikenal sebagai Ahok, gubernur petahana DKI Jakarta yang tengah berjuang mempertahankan posisinya dalam pilgub 15 Februari mendatang. Ahok jadi sorotan karena identitasnya sebagai penganut Kristen serta keturunan Tionghoa.  Ahok dituduh melakukan penistaan agama setelah video editan dan transkrip pidato yang disampaikan di bulan September 2015 ramai dibagikan di internet. Oleh kelompok Islam garis keras, Ahok dianggap telah menghina Al Qur'an. Ahok dan pendukungnya mengatkan bahwa Ahok hanya berusaha mengkritik mereka yang menggunakan ayat-ayat al qur'an untuk kepentingan politik. Akibat viralnya video itu, puluhan ribu pengunjuk rasa, di bawah pimpinan pemimpin muslim garis keras, memenuhi jalanan Jakarta untuk mendesak Ahok segera dipenjarakan.

Langkah Pemerintah Memerangi Hoax

Presiden Joko Widodo, yang kerap dianggap sebagai seorang muslim moderat, berjanji memerangi penyebaran hoax. "Fitnah, ujaran kebencian dan kata-kata kasar di media sosial semakin meresahkan masyarakat," kata Jokowi dalam unggahan twitter pada 29 Desember lalu. "Perlu penegakan hukum yang tegas dan keras."

Jokowi mengalami sendiri dampak buruk berita abal-abal. Selama kampanye pilpres 2014, beragam hoax mendeskreditkan sosok  Jokowi. Presiden difitnah sebagai anak anggota PKI, keturuan cina, hingga beragama kristen. Untuk menjawab semua rumor ini, Jokowi sampai harus menunjukkan surat nikahnya kepada publik. Presiden Jokowi telah menghimbau pengguna sosial media untuk berhenti menyebarkan hoax. Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah meminta Facebook bersama-sama menanggulangi masalah peredaran berita palsu yang semakin meresahkan.