Dunia Kerja

Portugal Bikin Aturan Tegas Larang Atasan Hubungi Karyawan Selepas Jam kerja

Revisi UU Ketenagakerjaan yang diloloskan parlemen Portugal bertujuan melindungi work-life balance pekerja selama pandemi. Bos yang nekat melakukannya bakal disuruh bayar listrik karyawan.
Parlemen Portugal Bikin UU Larang Atasan Hubungi Karyawan Selepas Jam kerja
Ilustrasi kerja dari rumah via Getty stock image

Parlemen Portugal pada 5 November 2021 meloloskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencantumkan pentingnya perlindungan keseimbangan hidup karyawan. Salah satu pasalnya secara tegas melarang adanya kontak atasan terhadap pegawai setelah jam kerja berakhir.

Menurut politikus setempat, adanya revisi ini akan membuat produktivitas pegawai secara nasional bisa meningkat, karena mereka tak lagi terlalu stres ditekan atasan di waktu yang seharusnya bisa dipakai istirahat. Selain itu, Portugal ingin dilirik menjadi lokasi kerja untuk ‘digital nomads’ atau freelancer mancanegara, yang makin marak selama pandemi.

Iklan

Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa bos atau atasan yang menghubungi karyawan di luar jam kerja lewat email, aplikasi pesan, atau telepon, bakal dikenai denda setara uang lembur. Denda tersebut berupaya kewajiban membayar tagihan listrik dan gas karyawan yang jadi korban dikontak malam-malam.

Penguasa mayoritas kursi di parlemen dan pemerintahan Portugal saat ini adalah Partai Sosialis, yang berkuasa sejak 2019. Kebijakan soal relasi ketenagakerjaan sesuai jam kerja ini ditujukan untuk membuat situasi work from home di negara tetangga Spanyol tersebut lebih manusiawi.

Pasal lain dalam revisi UU Ketenagakerjaan itu sekaligus mewajibkan atasan untuk bertemu anak buahnya minimal dua bulan sekali, supaya komunikasi tetap lancar dan pekerja tak merasa terisolasi. Di luar itu, pemberi kerja dilarang keras memasang software untuk memata-matai karyawan di rumah, dengan alasan memonitor produktivitas mereka.

Namun, tidak semua aturan progresif diloloskan parlemen. Salah satu pasal yang didorong Partai Sosialis adalah “Hak untuk Disconnect”, artinya karyawan boleh memutus koneksi gawai dan komputernya kapanpun, supaya tidak dihubungi kantor. Pasal tersebut tidak disetujui fraksi lain.

“Kami pikir pasal-pasal baru yang masuk ini tidak istimewa, sekadar mengatur hal-hal yang memang terjadi selama pandemi di dunia kerja,” kata Menteri Tenaga kerja dan Jaminan Sosial Portugal, Ana Mendes Godinho saat berpidato di acara seminar startup teknologi di Ibu Kota Lisbon pekan lalu.

“Dengan mengatasi berbagai isu yang membuat situasi kerja dari rumah kurang menyenangkan, Portugal bisa menjadi lokasi incaran bagi digital nomads dari berbagai negara,” tandas sang menteri.