Akses NIK Harus Bayar Rp1.000, Kemendagri Beralasan Butuh Duit Beli Server Dukcapil

Mengaku BU banget untuk meremajakan server data kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sedang menyusun aturan agar per tahun ini akses data administrasi kependudukan (adminduk) harus berbayar. Berita ini menambah serunya wacana harga komoditas naik, yang terakhir melibatkan Pertalite dan tarif dasar listrik.

Calon aturan tersebut dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah pendapatan negara bukan pajak (RPP PNBP).

Tarif akses adminduk ini telah disosialisasikan sebesar Rp1.000 per akses NIK. Tarif ini berlaku pada tiap badan usaha yang butuh akses data adminduk untuk aktivitas bisnisnya.

Dukcapil tidak menjelaskan potensi pendapatan dari “bisnis” ini. Namun sebagai gambaran, saat ini sebanyak 4.962 lembaga, termasuk swasta dan pemerintah, yang secara resmi menggunakan data dukcapil. Angka ini naik tiga kali lipat dari 3 tahun lalu, yang hanya 1.227 lembaga.

"Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented," terang Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh lewat rilis, hari ini (14/4), dilansir Detik. Sektor pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum tetap bebas dari tarif. 

Yang membagongkan, jika kata ini masih boleh dipakai, aturan tarif ini diinisiasi Kemendagri untuk membiayai peremajaan server dukcapil. Zudan menyebut perangkat keras server Dukcapil telah end of life alias habis masa pakainya karena telah berusia di atas 10 tahun. Praktis, ketika server mengalami trouble, produsen sudah tidak memberikan bantuan (end of support).

Pertanyaan kita tentu satu: kenapa direktorat jenderal seenggak punya duit itu sehingga harus mandiri bikin business plan? Menurut Zudan dilansir CNN Indonesia, ini karena anggaran peremajaan server yang diajukan Kemendagri empat kali ditolak Kementerian Keuangan.

Jawaban ini memicu pertanyaan lain, seperti: Memangnya harga server beserta perawatannya sampe berapa sih? Dan berapa yang diminta Kemendagri dari APBN sehingga Kemenkeu tega menolak empat kali berturut-turut?

Entah ada kaitannya atau tidak, dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta kemarin (13/4), Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyentil kementerian/lembaga yang tidak terima anggarannya dipotong padahal penyerapannya kecil. 

"Penginnya dapat [umpamanya] Rp100 [triliun] tahun lalu, [tahun ini harus dapat juga Rp100 triliun]. Begitu dipotong dikit rasanya dunia runtuh. Padahal kita sampaikan bahwa lima tahun berturut-turut, penyerapannya seperti ini, tapi mereka tetap ngotot mintanya Rp100 (triliun)," ujar Sri dilansir Kompas.

Sambil menunggu jawaban atas misteri Kemenkeu yang ogah ngasih bajet untuk peremajaan server sepenting ini, Zudan menjamin data penduduk tersimpan aman meski servernya udah bangkotan. Ia menyebut fasilitas penyimpanan data masih baru, plus sudah di-backup oleh Disaster Recovery Center di Batam. Kepada Bu Sri Mulyani, waktu dan tempat kami persilakan.