Manuver Lain Rizieq Shihab Sesudah Pulang, Kaji UU Cipta Kerja Bersama PKS

Momen kembalinya pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia mengisi peran tokoh oposisi pemerintah tidak disia-siakan sebagian politikus. Setelah berjumpa dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di malam kepulangannya, giliran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambangi tempat tinggal Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11) malam.

Pertempuan ini tidak mengejutkan, mengingat baik Anies dan PKS sempat berada dalam satu lingkaran koordinasi dengan sang imam besar FPI, setidaknya sejak musim Pilkada DKI tiga tahun lalu. Bersatunya tiga pihak itu membuat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang saat itu maju sebagai petahana, terpental dari jabatannya lantas masuk penjara karena divonis menistakan agama Islam.

Yang tidak biasa adalah topik pembahasan PKS dan Rizieq ketika berjumpa. Seperti disampaikan lewat situs resminya, para pemimpin partai—mulai dari Ketua Majelis Syura Salim Segaf Aljufrie sampai Presiden PKS Ahmad Syaikhu—membicarakan substansi UU Cipta Kerja yang menimbulkan gelombang protes masyarakat lebih dari sebulan terakhir. PKS sendiri menolak pengesahan Omnibus Law bersama Demokrat.

Rizieq mengaku membuka pintu dukungan kepada buruh dan siap “bergandengan tangan” dengan PKS. “Tidak usah khawatir, kita semua akan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia, termasuk para buruh,” kata Rizieq. 

Namun, dia masih belum memutuskan apakah tegas menolak atau justru mendukung Omnibus Law, karena merasa perlu mempelajari naskahnya lebih dulu.

“Kami tidak akan bergerak sebelum betul-betul menguasai materinya. FPI tidak akan mengajukan menolak atau menerima sebelum memahaminya secara komprehensif,” tambahnya.

Undang-undang itu ditandatangani Presiden Joko Widodo dan resmi berlaku sejak 2 November. Berbagai elemen masyarakat menolak keras beleid itu karena banyak terdapat kekeliruan substansi, salah ketik, dan proses pembahasan yang tidak transparan.

Pernyataan Rizieq yang menyebut FPI siap bersolidaritas dengan buruh ditanggapi beragam oleh tokoh serikat. Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, saat dihubungi VICE, mempersilakan pihak manapun mengkritik omnibus law. “Undang-undang Cipta Kerja memang akan membuat penindasan dan penghisapan yang berkepanjangan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sedang Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono, saat dihubungi VICE, mengaku baru mengetahui kabar tersebut, dan menolak berkomentar.

Agak sulit membayangkan Rizieq dan buruh bersatu, meski sebetulnya pertengahan Oktober lalu, PA 212 yang masih terkait dengan FPI menggelar unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI. 

Hanya saja, mereka menyampaikan tuntutan yang tidak pernah diminta oleh kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan parlemen dan Istana. Misalnya adalah tuntutan “meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan”.

Seorang petinggi organisasi buruh Jakarta yang meminta untuk disembunyikan identitasnya agar lebih bebas bicara, menilai PKS sekadar bersikap oportunis dengan mendekati Rizieq untuk kepentingan politik praktis. Meski begitu, ia menganggap hal tersebut cukup dilematis sebab semakin banyak yang menolak UU Cipta Kerja, maka tekanan pada pemerintah untuk merevisi substansi beleid tersebut membesar.

“Aku lihat [diskusi PKS dan Rizieq] enggak lebih dari bangun front oposisi,” ujarnya kepada VICE. “PKS lihat ada kekuatan baru dan positioning mereka ambil momentum ciptaker. Tapi, di sisi lain, bagus kalau ada semakin banyak tekanan [agar ada] Perppu batalkan ciptaker.”

Di sisi lain, beragam politik yang langsung disinggung Rizieq sesudah pulang ke Indonesia membuat posisinya makin menyerupai politikus alih-alih ulama. Harapan agar sang imam besar FPI akan terjun ke politik praktis itu diamini Ahmad Syaikhu dari PKS.

Dia menegaskan partainya tidak menutup kemungkinan Rizieq bergabung, seandainya ulama 55 tahun itu ingin berkarir di dunia politik, termasuk menjadi calon legislatif (caleg) dari partai tersebut. Apalagi PKS menyadari Rizieq memiliki massa pendukung yang jumlahnya tidak sedikit. Ini bisa untuk mendongkrak perolehan suara partai di Senayan.

“Kalau beliau bisa mau langsung ya, kami siap,” ujarnya. “Jika ada yang memanfaatkan apakah itu mau menjadi caleg dari PKS atau mau nanti dalam hal-hal di kepengurusan, tentu kita sangat terbuka. Kita juga sangat bersyukur karena PKS sendiri punya niatan yang kuat untuk memperbesar kursi di DPR RI.”

Sejak kesuksesan FPI mengubah hasil pilkada DKI Jakarta yang awalnya hampir pasti dimenangkan kembali oleh Ahok, beberapa lembaga mulai mengukur popularitas Rizieq di dunia politik. Rupanya, berdasar dua survei berbeda yang muncul pada 2018, Rizieq dikenal sebagai tokoh moral.

Namun, bila dia berniat terjun menjadi pejabat publik, elektabilitasnya tidak pernah tercatat tinggi. Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Rizieq hanya 0,8 persen. Sementara Lingkaran Survei Indonesia di tahun yang sama menyebut popularitas Rizieq pada umat Islam menurun dibanding 2016.

"Menurut saya, nama Habib Rizieq ini masih lebih potensial menjadi king maker. Bukan king-nya itu sendiri," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat dikonfirmasi Detik terkait hasil survei lembaganya.