Siap-Siap, Ada Kemungkinan Libur Lebaran Pindah Lain Hari untuk Cegah Arus Mudik

Arus mudik yang berpeluang jadi kendaraan virus corona menyebarkan diri ke seantero Indonesia sedang coba dibendung pemerintah pusat. Dalam rapat terbatas secara daring dari Istana Bogor, Kamis (2/4), Jokowi berpikir mungkin-mungkin saja hari libur Lebaran Mei nanti dipindah ke tanggal lain untuk mengendalikan penumpukan jumlah orang yang pulang ke kampung halaman.

"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin, alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan. Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," ujar Jokowi dalam rapat.

Jika kelak ini benar-benar dilakukan, teknisnya bakal begini. Semua fasilitas negara yang biasa diberikan pemerintah untuk mendukung arus mudik akan diberikan pada saat hari libur pengganti tadi. Biar kompak, pemerintah pusat bakal meminta perusahaan swasta untuk juga tidak memberikan fasilitas mudik gratis kepada karyawannya pada hari lebaran. Untuk semakin merayu masyarakat agar mengubah jadwal mudiknya, Jokowi berencana menggratiskan tempat-tempat wisata di daerah pada tanggal libur pengganti ini.

Selain skenario pemindahan hari libur, pemerintah menyebut akan memberi bantuan sosial dan stimulus ekonomi yang dapat dimanfaatkan bagi perantau di DKI Jakarta agar tidak mudik. Tapi, terkait bentuk bantuan dan stimulus seperti apa yang akan dikasih, belum ada informasi lebih lanjut. DKI Jakarta emang pantas jadi perhatian utama karena jutaan perantau tinggal di sini. Menurut data 2018, di tahun itu 44,1 persen penduduk Jabodetabek mudik pas Lebaran. Besarnya mencapai 33,7 juta orang.

Dalam siaran pers Jubir Presiden Fadjroel Rachman hari ini, Presiden Jokowi tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran. "Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," demikian bunyi siaran pers tersebut.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan pemerintah sedang merampungkan PP terkait mudik. PP ini akan memperkuat imbauan pemerintah agar masyarakat sebaiknya tak mudik di tengah pandemi. "PP-nya sedang dirumuskan mungkin dua hari lagi tentang masalah mudik itu. Tapi yang jelas, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik sebab resikonya besar sekali," kata Ma'ruf.

Keputusan tak melarang mudik telah lebih dulu digaungkan sejumlah pemerintah daerah. Di Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubowono X menyatakan tak akan melarang pulang para warga Jogja yang merantau.

"Mungkin dia pedagang di Jakarta, karena zona merah tidak laku dagangannya. Daripada di sana lebih baik pulang. Mungkin juga di Jakarta di-PHK, daripada beban hidup di Jakarta mahal, mulih wae, mosok mulih ora oleh," ujar Sultan, Senin (30/3), dilansir Harian Jogja.

Wacana ganti hari libur ini menjadi respons pemerintah terkait arus mudik dini yang sedang terjadi saat ini. Di Jawa Tengah misalnya, dilaporkan sampai 26 Maret 2020, sekitar 60 ribu pemudik mencuri start pulang ke kampung halaman. Karena emang enggak ada karantina wilayah, Direktur Lalu Lintas Polda Jateng Kombes Subandriya menginstruksikan jajarannya menyemprotkan disinfektan kepada penumpang yang turun di pintu-pintu masuk. Selain itu, para pemudik ini juga diminta terus mencuci tangan dan, ini beneran, ikut senam demi meningkatkan imunitas.

"Kita bekerja sama dengan [dinas] kesehatan, kepala terminal, perhubungan, dan BPBD agar para pendatang atau pemudik yang pulang kampung steril serta terbebas dari virus tersebut,” kata Subandriya dilansir Kompas.

Omong-omong, WHO sudah menyatakan disinfektan tidak untuk disemprotkan ke manusia lho ya. Selain Jateng, Yogyakarta juga banjir pemudik dini. Pemda Yogyakarta menyebut ada 70 ribu pemudik yang datang selama 25-30 Maret, dikutip dari Detik. Sama seperti di Jawa Tengah, di Jogja juga telah dibentuk posko gabungan di pintu-pintu masuk DY untuk menyemprot disinfektan dan memeriksa suhu tubuh pemudik yang datang.

Untuk mereka-mereka ini yang mudik duluan dari zona merah Jabodetabek, pemerintah pusat ingin semuanya ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan wajib mengisolasi diri selama 14 hari di tempat tujuan.

Arus mudik emang bahaya banget jadi pemicu sebaran corona karena akan ada banyak manusia terkonsentrasi di titik-titik tertentu. Pada 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan mencatat ada 22,1 juta orang mudik Lebaran tahun itu. Angka ini cenderung stabil di tahun-tahun berikutnya: 23 juta orang (2014), 23 juta (2015), 18 juta (2016), dan 19,5 juta (2018). Tahun lalu jumlah pemudik turun hampir setengahnya, menjadi hanya 11 juta orang, karena tiket transportasi yang dianggap mahal.