Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia Tak Akan Diatur Pemerintah

Kabar terbaru soal vaksin Covid-19 datang dari Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan Virus Corona dan Pemulihan Ekonomi nasional, sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir.

Vaksin sebagai kunci mengakhiri pandemi direncanakan enggak akan pemerintah diberikan cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dijadwalkan mulai beredar tahun depan, subsidi vaksin gratis hanya akan didapat peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), maksimal sebanyak 93 juta orang, serta para tenaga kesehatan. Masyarakat di luar dua kelompok ini diminta untuk membeli vaksin sendiri.

Kabar yang bikin deg-degan ini masih ada tambahannya. Erick menegaskan biaya yang harus dirogoh masyarakat untuk membeli vaksin tak akan diatur oleh pemerintah, melainkan diserahkan kepada para penjual vaksin. Alasannya, kelak vaksin Covid-19 akan berasal dari beberapa perusahaan farmasi di sejumlah negara sehingga harganya potensial berbeda-beda.

“Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual. Yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin merah putih [buatan Indonesia] harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kita tetapkan harga,” ujar Erick dalam konferensi pers dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamis (3/9), dilansir Kumparan.

Erick meyakinkan perbedaan harga tidak melulu mengindikasikan perbedaan kualitas vaksin. Menurutnya, bisa aja beda harga terjadi karena beda biaya produksi atau biaya penemuan.

Perbedaan harga antarprodusen bisa dimaklumi. Tapi Indonesia punya rekam jejak tes deteksi corona dijual dengan harga melambung sekehendak fasilitas kesehatan. Usai diprotes masyarakat, Juli lalu Kementerian Kesehatan mengatur tarif tertinggi rapid test di angka Rp150 ribu. Namun, setelah aturan ini keluar pun, masih ditemukan rumah sakit yang memasang tarif rapid test sampai Rp500 ribu.

Masyarakat masih bisa berharap vaksin corona kelak tidak dihargai ugal-ugalan oleh fasilitas kesehatan. Erick menyebut, timnya akan membentuk tim khusus bernama Tim Penilai Vaksin demi mengawasi penjualan sekaligus kualitas vaksin. Tim tersebut akan melihat apakah ada pihak yang menurunkan kualitas vaksin demi mengambil untung lebih banyak. Tim ini akan diisi oleh unsur dari IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Balik soal jatah-jatahan vaksin gratis tadi. Enggak semua sepakat dengan konsep beginian. Wacana alokasi vaksin hanya kepada orang tidak mampu dan pelepasan harga vaksin ke pasar dianggap akan menimbulkan masalah baru oleh anggota Komisi Pertahanan DPR RI Sukamta.

“Alasan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran masuk akal, tetapi pemerintah dilarang membisniskan vaksin dan membiarkan vaksin liar di pasaran. Belajar dari pengalaman rapid test dan PCR yang batasan harganya tidak diatur oleh pemerintah membuat penyedia layanan bebas menentukan harga, masyarakat kemudian jadi korban,” kata Sukamta, dilansir Tempo.

Beberapa vaksin yang direncanakan akan hadir di Indonesia berasal dari Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Eropa. Minggu lalu, Erick membuat perkiraan harga vaksin Sinovac dari Tiongkok senilai Rp440 ribu per orang untuk dua kali dosis.

Vaksin impor adalah harapan sembari menunggu hadirnya vaksin buatan dalam negeri yang tengah dikembangkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME). Perkiraannya, vaksin yang sudah dinamai vaksin Merah Putih ini akan siap produksi pada kuartal pertama atau semester pertama 2022.

“Vaksinnya kira-kira sudah 50 persen lah, sudah sampai di dalam tahap menunggu ekskresi antigennya. Antigennya itu kan berbentuk rekombinan, sedang kami proses. Nanti kalau sudah berhasil akan diteruskan uji pada hewan. Kalau berhasil, akan diserahkan ke Biofarma,” kata Direktur LBME Prof. Amin Soebandrio kepada Detik.

Per 4 September, Indonesia sudah mencatat 187.537 kasus corona. Menurut data resmi pemerintah, 134.181 pasien sembuh (71,5 persen) dan 7.832 pasien meninggal dunia (4,2 persen). Enam bulan setelah Covid-19 ditemukan di Indonesia, pemerintah masih belum memenuhi standar tes deteksi WHO sebanyak 0,1 persen penduduk.